Lomba Cerdas Cermat MPR dan Matinya Ruang Dialog

KONTROVERSI dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat menjadi sorotan publik setelah potongan video perlombaan beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, terlihat adanya perdebatan antara peserta dan dewan juri terkait validitas jawaban yang diberikan oleh tim dari SMAN 1 Pontianak mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam tayangan yang viral, peserta dari SMAN 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK “dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden".

Namun, jawaban tersebut justru dinilai minus lima oleh juri dengan alasan artikulasi dianggap kurang jelas.

Tak lama kemudian, pertanyaan dilempar kepada tim lain yang memberikan jawaban dengan substansi serupa dan memperoleh nilai penuh.

Situasi memanas ketika salah satu siswa SMAN 1 Pontianak mencoba menyampaikan keberatan sekaligus menegaskan bahwa jawaban timnya pada dasarnya sama dengan jawaban peserta lain.

Baca juga: Presensi Palsu ASN

Namun, alih-alih memperoleh ruang klarifikasi terbuka, protes tersebut justru diposisikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap otoritas juri.

Reaksi pembawa acara yang cenderung memperkuat legitimasi keputusan juri juga menuai kritik publik karena dianggap tidak menghadirkan ruang komunikasi yang netral.

Persoalan ini kemudian berkembang bukan sekadar sebagai polemik teknis perlombaan, melainkan juga membuka diskusi lebih luas mengenai relasi kuasa dalam dunia pendidikan.

Lomba yang semestinya menjadi ruang pengembangan intelektual dan keberanian berpendapat justru memperlihatkan praktik otoritas yang cenderung menekan suara peserta.

Dalam konteks inilah, peristiwa LCC MPR RI menjadi relevan untuk dibaca melalui perspektif sosiologi pendidikan dan komunikasi publik.

Kekerasan Simbolik pada Peserta

Sikap para juri dalam polemik LCC MPR RI memperlihatkan adanya relasi kuasa yang asimetris antara otoritas dan peserta.

Dalam kompetisi akademik, juri memang memiliki legitimasi untuk menentukan benar atau salahnya jawaban. Namun, legitimasi tersebut semestinya tidak berubah menjadi otoritarianisme yang menutup ruang argumentasi peserta.

Ketika seorang siswa mencoba menyampaikan klarifikasi mengenai substansi jawaban, respons yang muncul justru cenderung defensif. 

Situasi ini memunculkan kesan bahwa persoalan utama bukan lagi pada benar atau salahnya jawaban, melainkan pada siapa yang memiliki otoritas untuk berbicara.

Fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep kekerasan simbolik yang diperkenalkan Pierre Bourdieu.

Kekerasan simbolik terjadi ketika dominasi dijalankan bukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui legitimasi sosial yang membuat pihak subordinat sulit melakukan perlawanan.

Dalam konteks ini, posisi juri sebagai pemegang otoritas menciptakan situasi di mana peserta tidak memiliki ruang yang cukup untuk mempertanyakan keputusan.

Kekerasan simbolik sering kali bekerja secara halus. Ia hadir melalui bahasa, gestur, aturan, maupun legitimasi institusional.

Baca juga: Keracunan MBG yang Tak Kunjung Usai

Peserta yang mencoba melakukan koreksi diposisikan seolah melawan otoritas, bukan sedang menyampaikan argumentasi akademik. Implikasinya, keberanian untuk berpikir kritis justru dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan.

Secara prinsipil, dunia pendidikan seharusnya mendorong peserta didik untuk aktif berdialog dan berani mengemukakan pendapat.

Pendidikan bukan hanya tentang kemampuan menghafal jawaban, tetapi juga tentang kemampuan bernalar secara kritis. Ketika keberanian berbicara berujung hukuman simbolik, maka pendidikan kehilangan salah satu esensinya.

Di titik ini, polemik LCC MPR RI memperlihatkan paradoks dalam praktik pendidikan kita. Di satu sisi, siswa didorong untuk kreatif, kritis, dan percaya diri.

Namun di sisi lain, struktur otoritas masih kerap memandang kritik atau klarifikasi sebagai ancaman terhadap legitimasi. Sehingga ruang akademik berubah menjadi ruang yang kaku (padat) dan hierarkis.

Lomba Cerdas Cermat sebagai Ruang Deliberatif

Lomba cerdas cermat pada dasarnya bukan sekadar arena kompetisi mencari jawaban benar dan salah. Lebih dari itu, ia merupakan ruang pendidikan publik yang idealnya mendorong dialog, argumentasi, dan pertukaran gagasan secara sehat.

Dalam perspektif Jurgen Habermas, ruang semacam ini dapat disebut sebagai ruang deliberatif, yakni ruang di mana setiap individu memiliki kesempatan setara untuk menyampaikan argumentasi secara rasional dan proporsional.

Sayangnya, semangat deliberatif tersebut tampak belum sepenuhnya hadir dalam pelaksanaan LCC MPR RI. Alih-alih membuka ruang klarifikasi, mekanisme perlombaan justru memperlihatkan dominasi satu arah (asimetris).

Keputusan juri menjadi mutlak tanpa adanya mekanisme evaluasi yang transparan. Bahkan, pembawa acara yang seharusnya menjaga netralitas terkesan lebih memperkuat posisi juri dibanding menciptakan ruang komunikasi yang seimbang.

Baca juga: Demokrasi dan Dinasti Politik

Dalam kompetisi akademik, netralitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan peserta maupun publik.

Ketika peserta merasa bahwa suara mereka tidak didengar, legitimasi perlombaan akan mengalami penurunan.

Kompetisi yang semestinya menjadi ruang pembelajaran justru berubah menjadi arena reproduksi hierarki kekuasaan.

Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlombaan perlu dilakukan. Sistem penilaian harus lebih transparan dan akuntabel. Kehadiran teknologi juga dapat menjadi solusi untuk meminimalkan subjektivitas.

Dalam olahraga modern, misalnya, penggunaan VAR membantu memastikan keputusan wasit lebih objektif. Prinsip serupa dapat diterapkan dalam lomba akademik melalui rekaman evaluasi jawaban, panel peninjau independen, maupun mekanisme banding yang jelas.

Bahkan, Pimpinan MPR RI telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap sistem penjurian setelah polemik tersebut viral di media sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kesalahpahaman biasa, melainkan telah menyentuh persoalan kepercayaan publik terhadap integritas kompetisi akademik.

Lebih penting lagi, penyelenggara perlu memahami bahwa pendidikan demokratis tidak hanya diukur dari materi yang diajarkan, tetapi juga dari cara institusi memperlakukan peserta didik.

Siswa yang berani berbicara semestinya dipandang sebagai individu yang memiliki kapasitas berpikir kritis, bukan sebagai ancaman terhadap otoritas.

Polemik LCC MPR RI seharusnya menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan Indonesia. Lomba akademik harus menjadi ruang yang sehat bagi pertumbuhan intelektual peserta, bukan ruang yang membungkam keberanian berbicara.

Sebab pada akhirnya, pendidikan yang baik bukanlah pendidikan yang menuntut kepatuhan mutlak, melainkan pendidikan yang mampu melahirkan generasi kritis, rasional, dan berani menyampaikan kebenaran (objektif).

Tag:  #lomba #cerdas #cermat #matinya #ruang #dialog