Fusi Partai di Era Sekarang: Realitas Politik atau Sekadar Wacana?

– Belakangan, isu penggabungan partai politik atau fusi kembali menghiasi narasi publik.

Salah satu yang sempat mencuat adalah kabar penggabungan antara Partai Gerindra dan Partai Nasdem, meski isu ini tidak berkembang lebih jauh.

Padahal, dalam sejarah politik Indonesia, penggabungan partai politik pernah benar-benar terjadi, terutama pada masa Orde Baru.

Fusi partai 1973

Pada awal 1970-an, panggung politik Indonesia masih dipenuhi puluhan partai dengan latar ideologi, basis massa, dan kepentingan yang beragam.

Baca juga: Waketum Nasdem Sebut Belum Ada Wacana Fusi Nasdem dengan Gerindra

Situasi ini dinilai pemerintah Orde Baru sebagai tantangan bagi stabilitas nasional, terutama setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Dalam konteks tersebut, pemerintahan Soeharto mengambil langkah penyederhanaan sistem kepartaian melalui kebijakan fusi.

Tahun 1973 menjadi titik penting. Pemerintah mendorong partai-partai politik untuk melebur ke dalam kelompok yang lebih besar dalam kerangka penataan sistem politik nasional.

Partai-partai berbasis Islam menjadi kelompok pertama yang digabungkan.

Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah disatukan dalam satu wadah bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di sisi lain, partai-partai nasionalis dan non-Islam juga digabungkan.

Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, serta Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Sementara itu, Golongan Karya (Golkar) tidak termasuk dalam skema fusi dan tetap berdiri sebagai kekuatan politik tersendiri.

Sejak saat itu, sistem kepartaian Indonesia terdiri dari tiga kekuatan utama, yakni PPP, PDI, dan Golkar, yang kemudian menjadi peserta dalam pemilihan umum pada masa Orde Baru.

Tak relevan di era demokrasi

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, wacana fusi atau merger partai politik tidak lagi relevan dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini.

Menurut Adi, konsep fusi partai seperti yang terjadi pada masa lalu memiliki latar belakang yang sangat berbeda dengan kondisi sekarang.

“Tidak relevan lagi. Fusi saat itu karena alasan stabilitas politik dan meredam fragmentasi politik ekstrem, serta ada peran negara dalam fusi 1973. Saat ini sudah tak relevan lagi,” ujar Adi, kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, kondisi politik saat ini justru ditandai dengan keberagaman identitas partai yang semakin menguat.

Setiap partai memiliki ideologi, basis dukungan, serta kepentingan politik yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk disatukan dalam satu wadah.

Selain itu, Adi menilai, gagasan fusi partai juga tidak realistis untuk dijalankan.

“Tak realistis karena masing-masing partai punya diferensiasi identitas politik. Kalau dilebur, sulit cara menyatukannya,” kata dia.

Baca juga: Mardiono Kunjungi DPP Perti, Gelorakan Semangat Fusi Pendiri PPP Menyosong Pemilu 2029

Ia pun melihat, wacana ini kemungkinan besar hanya akan berhenti sebagai isu tanpa realisasi.

“Sepertinya hanya sebatas wacana semata. Buktinya Nasdem tak terima jika dikait-kaitkan dengan fusi,” ujar dia.

Adi juga menyinggung faktor kedekatan emosional antar elite partai yang kerap memunculkan spekulasi publik.

“Ini lebih pada sekadar isu dan wacana saja, mengingat kedua partai punya kedekatan emosional yang kuat, terutama pada elitenya,” kata Adi.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Kurniawan.

Ia menilai, wacana merger atau fusi partai politik yang diisukan antara Nasdem dan Gerindra sulit direalisasikan dalam sistem demokrasi saat ini.

“Menurut saya, konsep fusi partai sangat berat dilaksanakan saat ini, karena parpol-parpol di parlemen itu punya bargaining dan nilai tawar masing-masing,” kata dia.

Belum ada pembahasan fusi

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa, menegaskan, belum ada pembahasan terkait wacana fusi atau penggabungan antara Nasdem dan Gerindra di internal partainya.

“Belum ada pembicaraan secara lebih mendalam. Kita sekarang fokus konsolidasi internal partai,” ujar Saan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).

Ia mengatakan, saat ini Nasdem tengah mengintensifkan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat bawah.

“Kita lagi mengintensifkan konsolidasi dan pembentukan struktur partai sampai ke tingkat DPRT. Jadi, itu fokus kita hari ini,” kata Saan.

“Jadi, terkait dengan soal wacana fusi itu belum menjadi pembicaraan di internal secara lebih mendalam,” sambung dia.

Meski demikian, ia menilai isu fusi merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik, meski realisasinya tidak mudah.

“Sebagai sebuah ide atau wacana, itu hal yang biasa saja. Tapi, ketika mau diwujudkan, banyak hal yang harus dipikirkan,” ucap dia.

Baca juga: Eksponen Fusi PPP Prihatin atas Hasil Pemilu 2024, Dorong Sejumlah Nama untuk Jadi Ketum

Saan juga mengaku baru mengetahui isu tersebut setelah ramai dibicarakan.

Menurut dia, realisasi fusi harus mempertimbangkan banyak aspek mendasar.

“Ketika mau diwujudkan, banyak hal yang harus dipikirkan. Terkait ideologi, identitas, eksistensi masing-masing partai,” kata Saan.

Ia menegaskan, partai politik tidak bisa dilebur begitu saja karena berakar pada nilai dan gagasan pendirinya.

“Partai itu refleksi dari idealisme, gagasan, bahkan ideologi para pendirinya. Itu tidak gampang untuk difusikan,” kata dia.

Muncul dari candaan di DPR

Sebelumnya, wacana merger Nasdem dan Gerindra sempat mencuat dari pernyataan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, yang berkelakar soal kemungkinan kedua partai bergabung.

Candaan itu disampaikan dalam rapat Komisi XIII DPR bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Meski hanya dilontarkan sebagai gurauan, pernyataan tersebut sempat memicu spekulasi publik mengenai kemungkinan fusi partai di Indonesia.

Tag:  #fusi #partai #sekarang #realitas #politik #atau #sekadar #wacana