Kritik Saiful Mujani Tak Perlu Ditakuti

POLEMIK yang muncul setelah pernyataan Saiful Mujani tentang kemungkinan pelengseran presiden sebetulnya membuka persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar perdebatan atas satu tokoh.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi kita masih kerap tegang ketika berhadapan dengan kritik keras.

Sebagian pihak menganggap pernyataan itu sebagai alarm politik yang sah dalam negara demokratis. Sebagian lain menilainya sebagai ucapan berlebihan, bahkan mengganggu stabilitas.

Di tengah silang pandang itu, yang paling penting justru menjaga agar ruang publik tetap jernih, meski kritik terasa tidak nyaman.

Dalam demokrasi, kritik terhadap kekuasaan tidak selalu hadir dalam bahasa lembut. Ada saat ketika kritik muncul sebagai peringatan keras, kegelisahan terbuka, atau proyeksi atas kemungkinan terburuk bila pemerintah tidak melakukan koreksi.

Dalam kerangka itulah pernyataan Saiful Mujani semestinya dibaca secara lebih jernih.

Baca juga: Inkonstitusional Menjatuhkan Presiden di Luar Konstitusi

Terlepas dari setuju atau tidak terhadap pilihan diksi yang digunakan, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai ekspresi kegelisahan atas arah kebijakan dan kualitas tata kelola negara.

Kritik keras seperti ini bukan hal asing dalam demokrasi. Kehadirannya justru menandakan bahwa masih ada keberanian warga untuk menyampaikan kritik secara terbuka.

Masalahnya, kita sering terlalu cepat mencampuradukkan kritik, peringatan moral, dan ancaman nyata terhadap negara. Ketika kritik langsung dibaca sebagai ajakan untuk meruntuhkan kekuasaan, yang muncul bukan dialog, melainkan kepanikan.

Padahal, dalam praktik demokrasi, kritik politik adalah salah satu mekanisme koreksi paling penting. Kritik tidak selalu dimaksudkan untuk menjatuhkan, tetapi sering kali justru disampaikan agar kekuasaan tetap berada di jalur yang benar.

Dalam banyak kasus, kritik keras lahir bukan dari kebencian terhadap negara, melainkan dari kecemasan bahwa negara sedang bergerak ke arah yang keliru.

Pada saat yang sama, reaksi pihak-pihak yang merasa khawatir juga tidak perlu diabaikan begitu saja. Ada latar sejarah yang membuat sebagian kalangan sensitif terhadap bahasa politik yang terdengar provokatif.

Indonesia memiliki pengalaman panjang terkait polarisasi, konflik elite, dan ketegangan politik yang pernah menimbulkan luka sosial.

Dalam konteks seperti itu, kehati-hatian terhadap ucapan yang berpotensi memicu kegaduhan tentu dapat dipahami.

Terlebih, mereka yang berada dalam lingkar kekuasaan atau pendukung pemerintah merasa berkepentingan menjaga stabilitas agar pemerintahan tetap berjalan efektif.

Namun, kehati-hatian tetap harus ditempatkan secara proporsional. Demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa cepat ia membungkam suara keras, melainkan dari seberapa matang ia menampung perbedaan tanpa kehilangan keseimbangan.

Baca juga: Kembali ke Demokrasi Konstitusional: Catatan Polemik Saiful Mujani

Negara yang kokoh tidak akan goyah hanya oleh satu pernyataan kritis. Presiden dipilih melalui proses elektoral yang sah, dengan legitimasi politik yang kuat.

Konstitusi juga telah menyiapkan mekanisme yang ketat dan berlapis untuk pemberhentian presiden.

Karena itu, membayangkan bahwa kritik satu orang dapat dengan mudah mengguncang kekuasaan jelas merupakan kekhawatiran berlebihan.

Justru respons yang terlalu keras terhadap kritik dapat mengirim pesan keliru: seolah-olah demokrasi kita rapuh, mudah panik, dan tidak percaya diri menghadapi perbedaan pendapat.

Negara yang percaya diri seharusnya mampu membedakan mana kritik, mana hasutan, dan mana ancaman nyata.

Tidak semua suara keras harus dibalas dengan rasa curiga. Dalam banyak keadaan, kritik yang tajam justru lahir dari harapan agar pemerintah lebih peka, lebih terbuka, dan lebih sungguh-sungguh memperbaiki keadaan.

Jalan tengah yang adil karena itu perlu dijaga. Mereka yang menyampaikan kritik harus tetap bertanggung jawab secara etik dalam memilih bahasa agar tidak memperkeruh situasi.

Baca juga: Ojo Dumeh Berkuasa

Sebaliknya, pihak yang merespons kritik juga perlu menahan diri agar tidak mudah bereaksi berlebihan.

Demokrasi bukan ruang yang hanya nyaman bagi suara setuju. Justru di situlah demokrasi diuji: ketika ia sanggup menampung suara keras tanpa kehilangan kejernihan.

Polemik atas pernyataan Saiful Mujani semestinya menjadi pengingat bahwa kritik tidak perlu ditakuti selama negara tetap bekerja, pemerintah mau memperbaiki diri, dan publik menjaga nalar bersama.

Tag:  #kritik #saiful #mujani #perlu #ditakuti