''Ojo Dumeh'' sebagai Kritik Moral Global

DI tengah riuh politik global, ada ungkapan singkat dari kearifan lokal Jawa yang terasa relevan sebagai kritik moral: ojo dumeh.

Falsafah ini mengingatkan manusia agar tidak mentang-mentang berkuasa. Pesannya sederhana, tetapi menembus batas zaman dan geopolitik.

Ia tidak hanya berlaku dalam relasi personal, tetapi juga dalam hubungan antarnegara. Dalam konteks ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, prinsip ini terasa sebagai kritik yang jernih—mengajak kita menilai ulang bagaimana kekuatan digunakan di panggung dunia.

Konflik internasional kerap dibingkai dengan bahasa keamanan dan stabilitas. Namun di balik itu, sering terselip kepentingan politik dan ekonomi yang tidak transparan.

Intervensi militer acap dibenarkan atas nama ancaman global, meski sejarah menunjukkan klaim semacam itu sering rapuh dan diperdebatkan.

Narasi ancaman bisa dibangun untuk memperoleh legitimasi publik. Di titik ini, ojo dumeh hadir sebagai pengingat agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesombongan.

Dalam ranah teori, sosiolog C. Wright Mills melalui The Power Elite (1956) menjelaskan bahwa keputusan besar sering dikendalikan segelintir elite politik dan militer.

Mereka memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi strategis, menciptakan jarak antara pengambil keputusan dan masyarakat luas.

Publik kerap menjadi penonton dari kebijakan yang menentukan nasib mereka. Ketika kekuasaan terkonsentrasi, risiko penyalahgunaan pun meningkat—dan intervensi militer bisa mencerminkan kepentingan elite, bukan kebutuhan rakyat.

Baca juga: Dosa Sejarah Amerika Berulang, Kekeliruan Trump di Perang Iran

Hans Morgenthau dalam Politics Among Nations (1948) menegaskan, negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional.

Perspektif ini membantu menjelaskan perilaku negara adidaya, tetapi sering mengabaikan dimensi etika. Ketika kepentingan menjadi satu-satunya kompas, moral tersingkir.

Di sinilah ojo dumeh menawarkan koreksi penting: kekuatan harus dibatasi kesadaran etis.

Hannah Arendt dalam The Origins of Totalitarianism (1951) mengingatkan, kekuasaan yang tidak terkendali. Ia menunjukkan bagaimana legitimasi dapat dimanipulasi untuk membenarkan tindakan ekstrem.

Ketika negara merasa memiliki otoritas moral absolut, kritik dipandang sebagai ancaman. Dalam konteks geopolitik, pola ini masih berulang—kesombongan kekuasaan sering disamarkan sebagai misi moral.

Sementara itu, Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow (2011) menjelaskan bagaimana bias kognitif, khususnya overconfidence, dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

Pemimpin bisa terlalu yakin pada penilaiannya sendiri, meremehkan risiko, dan mengabaikan konsekuensi.

Dalam skala global, kesalahan semacam ini dapat berujung pada konflik besar. Di sinilah ojo dumeh berfungsi sebagai rem—pengingat untuk menahan ego.

Sejarah panjang dunia menunjukkan pola berulang tentang kesombongan kekuasaan. Imperium Romawi pernah merasa dirinya pusat peradaban dan menaklukkan wilayah luas dengan keyakinan dominasi sebagai hak alami.

Namun kesombongan itu perlahan menggerogoti fondasinya sendiri hingga runtuh.

Pada era kolonialisme, bangsa-bangsa Eropa datang ke Asia dan Afrika dengan mentalitas superior.

Narasi “misi peradaban” digunakan untuk membenarkan eksploitasi ekonomi dan penindasan. Indonesia menjadi salah satu saksi bagaimana kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang—semua berangkat dari sikap mentang-mentang kuat.

Memasuki abad ke-20, kesombongan itu tampil lebih brutal. Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler mengusung supremasi ras yang mendorong agresi militer dan tragedi kemanusiaan besar. Dunia belajar bahwa kekuasaan tanpa moral dapat berubah menjadi bencana.

Kekuatan Harus Disertai Kerendahan Hati

Dalam konteks yang lebih mutakhir, intervensi militer Amerika Serikat di Timur Tengah juga memicu kontroversi. Laporan The New York Times tahun 2004 tentang kegagalan intelijen perang Irak menunjukkan rapuhnya klaim senjata pemusnah massal.

Fakta ini memperlihatkan bagaimana narasi dapat dibangun untuk membenarkan tindakan militer, yang pada akhirnya justru memperpanjang konflik dan menciptakan instabilitas.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran hari ini mencerminkan pola klasik relasi kuasa global. Negara kuat cenderung menggunakan tekanan ekonomi dan militer untuk mencapai tujuan.

Baca juga: Ketika Viral Lebih Penting daripada Benar

Sanksi dan ancaman menjadi instrumen politik yang lazim—efektif dalam jangka pendek, tetapi sering menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi dalam jangka panjang.

Padahal, kedaulatan negara merupakan prinsip dasar dalam hubungan internasional. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan pentingnya menghormati integritas wilayah.

Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat memicu reaksi berantai, termasuk perlombaan senjata yang membahayakan stabilitas global.

Falsafah ojo dumeh mengajarkan bahwa kekuatan harus disertai kerendahan hati. Prinsip ini semakin relevan di tengah kompleksitas dunia modern.

Negara adidaya perlu menyadari bahwa dominasi tidak selalu membawa stabilitas. Dialog dan diplomasi justru menawarkan jalan yang lebih berkelanjutan dan membuka ruang bagi kepercayaan.

Memang, realitas politik tidak selalu sejalan dengan nilai moral. Kepentingan strategis tetap menjadi pendorong utama kebijakan luar negeri.

Namun sejarah berulang kali menunjukkan bahwa kekuasaan yang berlebihan sering berujung pada kejatuhan. Imperium besar runtuh karena gagal mengendalikan ambisi mereka sendiri.

Pada akhirnya, ojo dumeh bukan sekadar nasihat budaya lokal. Ia adalah prinsip universal yang relevan lintas zaman.

Dunia yang saling terhubung membutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan etika.

Tanpa itu, konflik akan terus berulang dalam bentuk berbeda. Dalam bayang-bayang kuasa global, kearifan ini terdengar jernih: kekuasaan sejati bukan pada kemampuan menguasai, melainkan kemampuan untuk menahan diri.

Tag:  #dumeh #sebagai #kritik #moral #global