Hampir Semua TPA Sampah Se-Indonesia Overcapacity Pada 2028, Siapa yang Harus Bertanggungjawab?

- Presiden Prabowo Subianto menegaskan, sampah menjadi salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia. 

Bahkan, persoalan ini akan mencapai tenggat waktu dalam waktu dekat. Sebab, hampir semua tempat pembuangan akhir (TPA) sampah se-Indonesia akan mengalami kelebihan kapasitas.

"Masalah bangsa ini sekarang adalah juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah, diproyeksikan hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028 bahkan lebih cepat," ucap Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026, di Sentul, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Waktu dua tahun bukan waktu yang panjang untuk mengatasi gunungan sampah di sejumlah TPA. Dampaknya pun sudah terasa, salah satunya di Pulau Dewata.

Bali menjadi salah satu daerah yang disebut Prabowo secara langsung dalam acara tersebut.

Baca juga: Sampah Jadi Bom Waktu RI: Sisa 2 Tahun jika Tak Segera Ditanggulangi

Dia mengatakan, masalah sampah sudah memperlihatkan dampak negatif untuk pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Bali.

"Ini maaf ya, gubernur, bupati dari Bali. Ini real loh. Bali bulan Desember 2025, ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD, di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih?" ujar Prabowo.

Prabowo mengaku menerima keluhan dari jenderal asal Korea yang menyebutkan bahwa Bali akhir-akhir ini begitu kotor dan tidak sebagus dahulu.

"Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara di manapun, dia tidak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya," kata Prabowo.

"Dia bilang, 'Your Excellency, I just came from Bali, oh Bali so dirty now, Bali not nice'. Bah, saya tapi terima itu sebagai koreksi. Ini harus kita atasi bersama," imbuhnya lagi.

Kepala Negara mengingatkan bahwa turis tidak akan mau berwisata ke Bali apabila pantai-pantai di Bali masih kotor seperti yang dikeluhkan sang jenderal.

Baca juga: Tim Oren Semarang Tengah, Garda Terdepan Jaga Estetika Kota dari Sampah Liar

Padahal, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak lapangan pekerja.

Oleh sebab itu, Prabowo menegaskan bahwa keluhan sang jenderal harus menggugah para kepala daerah untuk menjaga kebersihan.

Siapa yang Harus Bertanggungjawab?

Zero Waste Campaigner, Greenpeace Indonesia Ibar Akbar mengatakan, dalam pengelolaan sampah harus ada tiga entitas yang bertanggungjawab.

Pertama adalah pemerintah itu sendiri.

Menurut Ibar, pemerintah sebagai pembuat regulasi bisa memberikan penekanan terhadap aturan pelaksanaan pemilahan sampah.

"Tentunya harapan kita juga sebenarnya regulasi-regulasi pengurangan itu harus ada," kata Ibar kepada Kompas.com, Selasa (3/2/2026).

KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU Kolong Tol Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi tempat pembuangan sampah.

Ibar menjelaskan, regulasi ini penting agar sampah daur ulang dan sampah organik bisa dipisahkan. Hal ini akan berdampak langsung pada pengurangan jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan.

"Dan pemerintah juga dalam hal ini bukan cuma KLH doang, tapi antar kementerian, Kementerian Perindustrian, terus ada Kemenkes dan lain sebagainya, industri dan sebagainya itu juga harus berkolaborasi untuk bisa mengetahui sampah ini," katanya.

Entitas kedua yang bertanggungjawab atas sampah, kata dia, adalah produsen produk atau industri.

Beberapa merek dagang harus memiliki tanggung jawab lingkungan atas pencemaran kemasan sekali pakai yang mereka buat.

Menurut Ibar, konsumen hanya membeli produk bukan kemasan sekali pakai, sehingga ketika kemasan tersebut terbuang, artinya tanggung jawab berada di pihak produsen.

Baca juga: Viral Temuan Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal di Rumpin Bogor, DLH Turun Tangan

"Selama ini tanggung jawab sampah seringnya bebannya di masyarakat, di konsumen. Semua komunitas atau solusi pemilahan juga lainnya dari konsumen. Tapi kalau kita tarik ke belakang, si industri hulu yang memproduksi plastik ke mana?" ucapnya.

Bentuk tanggung jawab dari pabrik-pabrik ini tentu dengan cara mengubah sistem bisnis yang lebih ramah lingkungan. Misalnya kemasan sekali pakai bisa diubah dengan sistem isi ulang.

"Kayak gas elpiji, garon isi ulang, terus misalnya ke refill, dan sebagainya. Itu kan salah satu bisnis yang kita dorong, sehingga tidak memakai kemasan yang sekali pakai, tapi digunakan berulang," imbuhnya.

Terakhir adalah tanggung jawab yang dijalankan komunitas sosial, dalam hal ini masyarakat.

Masyarakat perlu dibangun sebuah budaya memilah sampah organik dan daur ulang, sehingga hal ini bisa memberikan pengurangan jumlah sampah secara signifikan.

KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU Sampah menggunung di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Program ASRI dan Gentengisasi

Sebagai informasi, dilansir dari website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional milik Kementerian Lingkungan Hidup, pada 2025 sampah secara nasional mencapai 23 juta ton.

Dari jumlah tersebut, sampah yang terkelola hanya berkisar 35 persen, atau 8,2 juta ton. Sisanya, tidak terkelola.

Kemudian jumlah kabupaten/kota yang memiliki pengelolaan sampah terintegrasi hanya 46 persen, atau 238 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota.

Sampah rumah tangga menjadi sumber sampah paling besar yakni 56,21 persen, kemudian pasar 13,65 persen, disusul perniagaan 7,83 persen, fasilitas publik 7,27 persen, kawasan industri 4,53 persen, perkantoran 4,29 persen.

Ironisnya, dari seluruh sampah ini, 65,45 persen terbuang ke lingkungan.

Baca juga: Wamen ESDM: Pembangkit Listrik dari Sampah Ditargetkan Beroperasi di 2027

Presiden Prabowo mengatakan, untuk menjawab masalah sampah, pemerintah pusat meluncurkan gerakan Indonesia ASRI, singkatan dari aman, sehat, resik, dan indah.

Gotong royong dan kerja bakti menjadi tulang punggungnya. Bebannya tentu di masyarakat yang akan dimodali truk sampah dari pemerintah.

Gerakan ini nantinya akan didukung dengan pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada 2026.

Kemudian gerakan "ASRI" didukung oleh gagasan "gentengisasi" sebagai bagian memperindah lingkungan permukiman.

Gantengisasi sebagai upaya mempercantik kawasan pemukiman dan mengganti atap seng yang memberikan rasa panas menjadi bahan yang lebih nyaman.

KOMPAS.COM/FARIDA Gunungan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Jalupang, Kelurahan Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang yang telah overload.

"Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng,” ucap Presiden.

"Saya berharap dalam 2-3 tahun, Indonesia tidak akan kelihatan karat, karat lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah. Rakyat kita harus bahagia," katanya.

Tag:  #hampir #semua #sampah #indonesia #overcapacity #pada #2028 #siapa #yang #harus #bertanggungjawab