Respons PKB, PKS hingga PDIP soal Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh

- Momen pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta, Minggu (18/2/2024) malam, mengundang respons berbagai pihak.

Termasuk di antaranya dua partai yang sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) nomor 01, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera.

Selain itu, pengamat pun turut mengomentari pertemuan ini.

Berikut tanggapan dari berbagai pihak terkait momen pertemuan antara Jokowi dan petinggi Partai Nasdem itu.

Respons PKS

Juru Bicara DPP PKS Muhammad Kholid menjelaskan pihaknya tidak mempermasalahkan pertemuan antara Surya Paloh dengan Jokowi.

PKS, kata Kholid, menilai hal itu adalah hak dari Surya Paloh sebagai pemimpin Partai Nasdem.

"Saya kira tidak masalah. Itu hak Nasdem yang kita hargai," kata Kholid pada Senin (19/2/2024).

Justru, saat ini PKS sedang fokus untuk mengawal perhitungan suara pemilihan legislatif (Pileg) 2024 maupun pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Fokus kami saat ini terus pantau dan kawal suara (Pemilu 2024)."

"Saksi-saksi kami sedang bekerja dan berjuang di lapangan memastikan perhitungan berjalan dengan jujur dan adil," ujar Kholid.

PKB: Tak Ada Koordinasi

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, tak ada koordinasi terkait pertemuan Surya Paloh dan Jokowi.

Terutama dengan Koalisi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

"Tidak ada koordinasi terkait, pertemuan ketum ketum partai di koalisi AMIN. Tidak ada," kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024).

Kendati demikian, Cucun tak begitu mempermasalahkan hal itu.

Pasalnya, hal itu adalah hak masing-masing partai.

"Ya nggak mesti bilang juga itu hak partai," ujar Cucun.

Tanggapan PDIP

Respons berbeda ditunjukan PDI Perjuangan (PDIP) terkait dengan pertemuan Jokowi dan Nasdem.

Pasalnya, pertemuan Jokowi dan Surya Paloh menimbulkan banyak spekulasi di tengah kemungkinan Pilpres 2024 dimenangkan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, dalam perhitungan resmi sementara atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo-Gibran mengungguli pasangan lain, bahkan diperkirakan menang satu putaran.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pertemuan antara kedua pihak tersebut memperkuat adanya kecurigaan Pemilu 2024 bermasalah.

Sebab, kata Hasto, saat ini rekapitulasi suara masih berlangsung dan karenanya Pemilu belum selesai.

"Ya ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini Pemilu belum selesai."

"Sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika Pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan Pemilu itu," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Menurut Hasto, Jokowi sebagai pemimpin negara sejatinya tak perlu melakukan konsolidasi jika yakin Prabowo- Gibran menang.

"Kalau sudah aman dan yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah (konsolidasi) seperti itu," ujar Hasto.

Untuk itu, lanjut Hasto, pihaknya bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud masih terus mengawal rekapitulasi suara KPU.

"Maka, ya kami fokus di situ, sikap politik terkait dengan posisi PDIP saat ini, yakni bersama PPP, Perindo, Hanura mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak pihak," jelas Hasto.

Respons Pengamat

Adanya pertemuan itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi partai bentukan Surya Paloh itu akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo - Gibran.

Menurut Agung, pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi bisa dimaknai dua hal, yakni merajut rekonsiliasi dan renegosiasi.

"Pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi bisa dimaknai 2 hal; pertama, merajut rekonsiliasi pasca Pilpres."

"Kedua, renegosiasi tentang prospek koalisi pasca Pilpres," kata Agung, Senin (19/2/2024).

Sehingga, Agung menilai, NasDem memiliki kemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Sehingga kemungkinan NasDem bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk periode 2024-2029 mengemuka," ujar Agung.

Apalagi, lanjut Agung, hingga kini NasDem masih tergabung dalam koalisi Pemerintahan Presiden Jokowi.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam/Fersianus Waku)

Tag:  #respons #hingga #pdip #soal #pertemuan #jokowi #surya #paloh