Litbang Kompas: 63,3 Persen Publik Tak Memilih Kepala Daerah yang Pernah Dikaitkan Korupsi

- Litbang Kompas merilis jajak pendapat yang menunjukkan bahwa mayoritas publik tidak akan memilih kepala daerah yang pernah dikaitkan dengan kasus korupsi, meski belum terbukti bersalah.

Dilansir dari Kompas.id, sebanyak 63,3 persen responden menyatakan tidak akan memilih kepala daerah yang pernah dikaitkan dengan korupsi.

Kemudian, 32,6 persen publik menyatakan akan memilih kepala daerah yang pernah dikaitkan dengan kasus korupsi. Sedangkan 4,1 persen lainnya menyatakan "Tidak Tahu".

Selanjutnya, Litbang Kompas juga merekam reaksi publik ketika ada kepala daerah yang ditangkap karena kasus korupsi.

Hasilnya, 69,9 persen responden menyatakan "Biasa saja, karena sudah bisa ditebak". Lalu, 29,4 persen lainnya menyatakan "Kaget, karena tidak menyangka". Sedangkan 0,7 persen menyatakan tidak tahu.

Di samping itu, responden kemudian ditanya "Jika kepala daerah berhasil membangun infrastruktur tetapi terbukti korupsi, apakah prestasinya dapat dibenarkan?".

Sebanyak 57,6 persen responden menyatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan sama sekali. Namun, 23,2 persen menyatakan "Tergantung nilai korupsinya".

Sedangkan 16,2 persen menyatakan "Tetap tidak bisa dibenarkan" dan 3,0 persen memilih menyatakan "Tidak tahu".

Sebagai informasi, Litbang Kompas melakukan jajak pendapat melalui telepon pada 10 sampai 13 November 2025.

Jumlah responden sebanyak 514 dari 70 kota di 38 provinsi diwawancarai. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di setiap daerah.

Dengan metode ini, tingkat kepercayaannya sebesar 95 persen, dengan margin of error penelitian ± 4,23 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi.

Berita ini dilansir dari Kompas.id dengan judul "Publik Jengah Korupsi Kepala Daerah"

Tag:  #litbang #kompas #persen #publik #memilih #kepala #daerah #yang #pernah #dikaitkan #korupsi