BNPB Diminta Berani Ingatkan Pemda yang Kebijakannya Memperparah Potensi Bencana

- Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih berani memberikan peringatan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang kebijakannya berpotensi meningkatkan risiko bencana.

Hal itu disampaikan Dini saat dimintai tanggapannya soal terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

“BNPB memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan pembinaan. Karena itu, ketika ada indikasi bahwa kebijakan daerah berpotensi memperparah risiko bencana, BNPB harus mengeluarkan peringatan dini kebijakan atau policy early warning untuk mendorong Pemda memperbaiki tata kelola,” ujar Dini saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/11/2025).

Menurut Dini, peringatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalahkan kepala daerah, melainkan sebagai bagian dari peningkatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana.

“Peringatan ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tetapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional,” ucapnya.

Dini menekankan bahwa bencana yang terjadi di Sumut dan Sumbar harus dilihat sebagai akumulasi dari kerusakan lingkungan dan tata ruang yang tidak berkelanjutan.

“Bencana (di Sumut dan Sumbar) tersebut bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akumulasi dari kerusakan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang belum sepenuhnya berkelanjutan,” kata Dini.

“Kita perlu melihat kejadian ini sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola daerah aliran sungai tidak bisa ditunda lagi,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Dini juga mendorong BNPB untuk meningkatkan sistem deteksi dini. Tidak hanya terkait cuaca ekstrem, tetapi juga perubahan tata ruang yang mengancam keselamatan warga.

“BNPB harus memperkuat sistem deteksi dini melalui pemantauan berbasis data, yakni penggunaan citra satelit, radar cuaca, serta pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan dan potensi longsor atau banjir,” kata Dini.

Dia juga berharap adanya integrasi data pusat dan daerah agar pemetaan risiko lebih akurat dan real-time.

Di samping itu, peringatan dini kebencanaan untuk masyarakat juga harus diperluas dan melibatkan komunitas lokal.

“Dengan pendekatan ilmiah, berbasis data, dan koordinasi yang kuat, BNPB dapat memberikan peringatan kepada Pemda dan masyarakat jauh sebelum bencana menimbulkan korban,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, banjir bandang dan longsor melanda tujuh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara selama tiga hari terakhir.

Hingga Kamis (27/11/2025), terdapat 37 korban tewas.

Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat jumlah korban meninggal dunia terbanyak, yaitu 17 orang. Disusul Kota Sibolga 8 orang, Kabupaten Tapanuli Tengah 4 orang, Humbang Hasundutan 4 orang, Pakpak Bharat 2 orang, dan Nias Selatan 1 orang.

Sementara BPBD Padangsidimpuan mencatat satu korban tewas di wilayahnya.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, melaporkan masih ada 52 warga dalam pencarian dan 1.168 warga mengungsi.

“Sementara itu, 1.168 warga tercatat mengungsi di berbagai lokasi,” ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya.

Dia menambahkan bahwa saat ini bencana juga terjadi di Mandailing Natal, Langkat, Deli Serdang, hingga Kota Medan.

Di Sumatera Barat, 13 kabupaten/kota terdampak banjir dan longsor, dengan 9 korban meninggal dunia hingga Kamis siang.

“Update siang ini tercatat sembilan orang korban meninggal dunia akibat bencana di Sumbar,” kata Juru Bicara BPBD Sumbar, Ilham Wahab, di Padang.

Ilham mengatakan kemungkinan jumlah korban masih bertambah karena operasi pencarian masih terus dilakukan petugas gabungan.

“Di Silaing ini sedang dilakukan proses pencarian. Mudah-mudahan tak ada korban,” jelasnya.

Ilham menyebut bencana tersebut merupakan dampak terparah dalam beberapa hari terakhir.

“Sejak Sabtu (22/11/2025) lalu baru kemarin dan hari ini ada korban jiwa,” jelas Ilham.

Tag:  #bnpb #diminta #berani #ingatkan #pemda #yang #kebijakannya #memperparah #potensi #bencana