Istana Cari Skema Terbaik untuk Bayar Utang Whoosh

- Pihak Istana sedang mencari skema terbaik terkait utang jumbo Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menerangkan, terkait hal ini juga sudah dibahas dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

"Kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan, pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang," kata Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Dalam ratas kemarin, menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga CEO Danantara Rosan Roeslani untuk mencari opsi menyelesaikan utang jumbo tersebut.

"Ya, kemarin dibahas, kemudian Pak Airlangga, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya," ujar Prasetyo.

"Kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik," sambung dia lagi.

Intinya, Prasetyo menekankan, semua pihak wajib menyediakan transportasi publik yang baik.

"Tidak hanya Whoosh, ya. Mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba untuk kita perbaiki," kata Prasetyo.

Diketahui, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.

Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.

Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek Whoosh.

Ia menilai, utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.

Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Tag:  #istana #cari #skema #terbaik #untuk #bayar #utang #whoosh