TKD Dipangkas, Pimpinan Komisi XI DPR Minta Kepala Daerah Sabar

- Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, meminta para kepala daerah bersabar terkait kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Kita minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati untuk bersabar dulu, karena memang kondisi fiskal kita, kondisi pendapatan negara kita, belum maksimal," kata Fauzi usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Pemerintah pusat telah menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun. Anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

Politikus Partai Nasdem ini mengatakan bahwa anggaran TKD dipangkas di tahun depan karena pendapatan negara saat ini belum maksimal.

Jika pendapatan negara sudah maksimal, menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan membantu agar TKD setidaknya tidak berkurang.

"Dan janji Pak Menteri Keuangan, kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah," ujar Fauzi.

Banyak program pusat butuh anggaran

Lebih lanjut, pimpinan di Komisi IX yang merupakan mitra Kementerian Keuangan ini mengatakan bahwa alasan pemangkasan adalah karena angka pendapatan negara tidak mengalami kenaikan signifikan, sementara belanja negara pada 2026 bertambah.

Sebab, ada program-program baru pemerintah yang tahun-tahun sebelumnya tidak ada.

"Belanja negara kita bertambah, terutama ada beberapa program Pak Prabowo yang unggulan-unggulannya itu yang memang membutuhkan anggaran yang besar, seperti MBG, hilirisasi pangan, hilirisasi energi gitu loh," paparnya.

Diketahui, kebijakan pemangkasan anggaran TKD 2026 ini menuai protes dari banyak kepala daerah.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), perwakilan gubernur se-Indonesia meminta Purbaya untuk tidak memangkas TKD.

Sebagian besar kepala daerah menilai pengurangan transfer akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan menggaji pegawai.

Tag:  #dipangkas #pimpinan #komisi #minta #kepala #daerah #sabar