PDIP Sesalkan Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

  - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyoroti pembagian bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat yang belakangan ini gencar dilakukan pemerintah. Ia menduga, penyaluran bansos telah disalahgunakan untuk kepentingan elektoral pada Pemilu 2024.   Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan,  bansos yang seharusnya dibagikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos)  berdasarkan data kemiskinan, kini  disalurkan menurut tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Bahkan, Kemensos tidak lagi dilibatkan dalam praktik penyalurannya.   “Lho kan sangat jelas, Ibu Risma sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk mengunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai,” kata Aria usai acara Hajatan Rakyat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2).   

  Aria mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya daru Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos. Ia juga mengaku tidak rela pembagian bansos dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang terjadi belakangan ini.   "Data validasi bansos yang dimiliki  Kementerian Sosial, yang rutin  diperbaiki,  infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian Bansos, pada  bulan Januari dan Februari 2024," ucap Aria.   Ia juga menyayangkan, pembagian bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah.    Terlebih, pada Desember 2023, Presiden Jokowi turun langsung membagikan BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah.  Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 8 juta per 1 hektare lahan pertanian.    Sementara itu, untuk  kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. Khusus di  Jawa Tengah, terdapat 16.000 hektare lahan yang terdampak El Nino, banjir, dan kekeringan panjang.   “Itulah yang kita tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah Bansos diberikan. Bansos  memang untuk rakyat, PDI Perjuangan setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan  untuk kepentingan elektoral, tapi  sesuai kebutuhan rakyat,” pungkasnya.

Tag:  #pdip #sesalkan #pembagian #bansos #dimanfaatkan #untuk #kepentingan #elektoral