Respons Pimpinan DPR soal Surat Pemakzulan Gibran: Belum Baca, Segera Rapat

- Satu bulan sejak surat usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dikirim ke MPR dan DPR RI, belum ada pembahasan yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Tetapi, pimpinan DPR menyebut, bakal segera melakukan pembahasan.

Diketahui, surat usulan pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Surat tertanggal 26 Mei 2025 tersebut ditujukan kepada Ketua MPR RI dan Ketua DPR RI.

Belum Baca

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa dirinya belum membaca surat usulan tersebut.

Sebab, menurut Puan, DPR RI baru saja membuka masa sidang usai reses.

“Belum lihat, ini baru masuk masa sidang,” ujar Puan usai rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (24/6/2025).

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menjelaskan bahwa surat-surat yang masuk pada masa reses masih berada di bagian tata usaha.

Oleh karena itu, Puan menyebut, belum membaca surat usulan yang dikirim Forum Purnawirawan TNI tersebut.

“Semua surat yang diterima masih di tata usaha. Belum (baca),” kata Puan.

Segera Rapat

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengaku, belum membaca surat tersebut.

Namun, menurut Dasco, surat usulan pemakzulan Gibran akan dibahas lewat rapat pimpinan dan badan musyawarah (Bamus) DPR RI.

Hanya saja, Dasco belum menjelaskan secara pasti kapan rapat pembahasan sura itu akan dilakukan. Sebab, surat itu sampai saat ini masih berada di Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Suratnya secara resmi dari Setjen DPR RI belum dikirim ke pimpinan, dan kalau dikirim ke pimpinan akan dibahas di rapim (rapat pimpinan) dan bamus sesuai mekanisme, mungkin besok atau pekan depan,” ujar Dasco usai rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran itu harus dilakukan secara berhati-hati oleh pimpinan DPR RI.

Sebab, dia menyebut, banyak surat masuk ke DPR RI yang berasal dari pihak-pihak mengatasnamakan diri sebagai purnawirawan TNI-Polri.

Oleh karena itu, Dasco mengatakan, DPR perlu mengkaji secara cermat dan hati-hati sebelum menentukan langkah ataupun tindak lanjut yang akan diambil.

“Jadi begini, kami juga mendapatkan surat, juga dari forum purnawirawan juga beberapa surat yang mengatasnamakan purnawirawan kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR,” katanya.

Surat Usul Pemakzulan

Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR RI untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian bunyi surat yang tersebar di kalangan wartawan.

Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengonfirmasi surat yang beredar tersebut.

Menurut dia, surat itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR dan DPR RI pada Senin, 2 Juni 2025.

“Ya betul sudah dikirim dari Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujar Bimo saat dihubungi pada 3 Juni 2025.

Bimo menegaskan bahwa surat tersebut meminta MPR dan DPR segera menindaklanjuti usulan pemakzulan Gibran dari posisi Wapres.

Dia juga menegaskan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI untuk membahas usulan tersebut.

Tag:  #respons #pimpinan #soal #surat #pemakzulan #gibran #belum #baca #segera #rapat