



KPK Selidiki Kuota Haji di Era Yaqut, Gus Yahya Emoh Menanggapi
- Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tak banyak berucap saat ditanya perihal adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang dulu menjabat Menteri Agama dan menyelenggarakan ibadah haji yang kini ditelisik KPK.
Mulanya, awak media bertanya perihal pertemuan antara Gus Yahya dan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Jakarta.
Gus Yahya mengeklaim mereka hanya bersilaturahmi sambil membahas program NU yang selama ini dikerjakan.
"Ada MoU-MoU dengan berbagai kementerian dan badan pemerintah, itu yang dilakukan. Soal MBG kami sudah jalan di sejumlah titik. Dan, sekarang sedang sangat progresif untuk akselerasi perkembangannya," ujar Gus Yahya di Istana, Selasa (24/6/2025).
"Mudah-mudahan bisa berjalan lebih lancar karena kami diberi target oleh BGN, misalnya, harus bisa mengelola 1.000 titik. Ini pekerjaan besar buat NU, sehingga kami perlu koordinasi yang intensif, kolaborasi yang intensif," sambungnya.
Gus Yahya menyebut Prabowo mendorong supaya NU lebih kuat dalam mempererat kerja sama dengan pemerintah.
Selain itu, Prabowo juga meminta NU ikut melaksanakan program strategis pemerintah.
"Dan dalam melaksanakan berbagai macam program strategis dari pemerintah," jelas Gus Yahya.
Setelahnya, Gus Yahya ditanya mengenai berbagai isu, mulai dari perang Timur Tengah hingga pernyataan kontroversial Ketua PBNU Gus Ulil terkait wahabi lingkungan.
Namun, Gus Yahya ogah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
"Ndak, ndak, ndak, saya ndak mau bicara itu," tukasnya.
Saat ditanya terkait adiknya, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, yang diduga korupsi kuota haji, Yahya memilih diam dan kabur ke mobilnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi terkait kuota ibadah haji 2024 di era Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Masalah kuota haji ini sebelumnya juga sempat dipersoalkan DPR.
Bahkan, lembaga legislatif itu sampai membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji.
Saat ini, pengusutan kasus yang dilaporkan, salah satunya oleh Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK), itu masih masuk tahap penyelidikan.
"Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota haji di Kemenag)," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
Asep tak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
Namun, sejumlah pihak disebut telah dimintai keterangan dalam mendalami dugaan korupsi tersebut.
Mereka menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan.