Duo Alumni KPK Herry-Novel Baswedan Diharap Dongkrak Penerimaan Negara

- Dua eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herry Muryanto dan Novel Baswedan, bergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk Polri, pada Senin (16/6/2025).

Langkah ini menjadi sorotan karena keduanya dikenal memiliki rekam jejak kuat dalam pemberantasan korupsi.

Herry Muryanto yang merupakan mantan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ditunjuk sebagai Kepala Satgassus, sedangkan Novel Baswedan yang merupakan eks penyidik senior KPK dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala Satgassus.

Penunjukan dua mantan pegawai KPK ini diumumkan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, pada Senin (16/6/2025).

Mereka dinilai memiliki pengalaman panjang dalam tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi, dua hal yang dianggap krusial dalam upaya menutup kebocoran penerimaan negara.

"Dengan beranggotakan mantan pegawai KPK yang berpengalaman dalam menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan, Satgassus ini akan mendampingi kementerian untuk meningkatkan penerimaan negara," ujar anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap.

Selama enam bulan terakhir, Satgassus telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Terbaru, Satgassus menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan melakukan inspeksi langsung ke Pelabuhan Mayangan, Probolinggo, serta Pelabuhan Benoa, Bali pada 7-13 Mei 2025.

Hasilnya, sektor perikanan masih menyimpan potensi besar dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun, Satgassus menemukan sejumlah permasalahan yang menghambat optimalisasi penerimaan.

"Satgassus berusaha memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP sektor perikanan meningkat," ujar Yudi.

Masalah kapal tak berizin

Satgassus juga mencatat masih banyak kapal penangkap ikan berukuran di bawah dan/atau di atas 30 gross ton (GT) yang beroperasi di wilayah laut di atas 12 mil namun tidak memiliki izin penangkapan ikan.

Akibatnya, hasil tangkapan dari kapal-kapal ini tidak dapat dikenai pungutan PNBP, sehingga berpotensi menghilangkan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.

Beberapa kapal diketahui sudah mengajukan perizinan, tetapi terkendala waktu proses yang panjang.

Satgassus merekomendasikan agar KKP mempercepat proses penerbitan izin dan melakukan sosialisasi kepada pemilik kapal.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta segera mengalihkan perizinan ke pemerintah pusat untuk kapal di bawah 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil laut.

KPK terbuka kerja sama

KPK membuka peluang kerja sama dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara agar penerimaan negara berjalan optimal.

"KPK terbuka peluang sinergi dan kolaborasi ke depannya. Sehingga upaya pencegahan korupsi maupun optimalisasi penerimaan negara sama-sama berjalan lebih efektif dan memberikan dampak baik yang nyata," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin.

Budi mengatakan, optimalisasi penerimaan negara dengan pemberantasan korupsi sangat erat kaitannya.

Sumber-sumber penerimaan negara yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel, kata dia, akan menutup kebocoran-kebocoran dan celah terjadinya korupsi.

"Alhasil, pendapatan yang masuk ke kas negara menjadi lebih optimal," ujar dia.

Tag:  #alumni #herry #novel #baswedan #diharap #dongkrak #penerimaan #negara