Muhammadiyah Ingatkan Prabowo, Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut Jangan Sampai Rusak Perdamaian

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mewanti-wanti Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilikan empat pulau Aceh-Sumatra Utara (Sumut) dengan sebaik mungkin.

Anwar mengatakan, perselisihan kepemilikan empat pulau itu saat ini telah menimbulkan dinamika politik.

“Kalau kita gagal menangani masalah ini, maka tidak mustahil akan menimbulkan disintegrasi bangsa dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” ujar Anwar dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (16/6/2025).

Anwar mengingatkan, sebagai bangsa, masyarakat Indonesia sudah lelah menghadapi konflik bersenjata yang pernah terjadi selama puluhan tahun di Aceh.

Saat itu, pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berselisih hingga mengakibatkan banyak korban tewas di kedua belah pihak.

Bumi Aceh akhirnya bisa damai setelah kedua pihak menandatangani Perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005.

“Berdasarkan kesepakatan itulah kita menyongsong era baru di Aceh,” kata Anwar.

Dalam perjanjian itu disepakati otonomi khusus dan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah Aceh, penyelenggaraan pemilu di Aceh, dan pemberian amnesti serta reintegrasi anggota GAM di masyarakat.

“Dilakukannya penarikan pasukan TNI/Polri dan pembentukan Satuan Tugas Pengamanan Aceh,” tutur Anwar.

Sikap konsisten pemerintah dalam memenuhi Perjanjian Helsinki membuat perdamaian di Aceh bisa terwujud.

Namun, menurut Anwar, kedamaian itu terusik oleh keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa empat pulau, yakni Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang, milik pemerintah Sumatra Utara.

“Hal ini telah membuat pemerintah dan rakyat Aceh tersinggung karena keempat pulau tersebut, menurut mereka dan juga menurut Jusuf Kalla, secara formal dan historis, masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh,” kata Anwar.

Tag:  #muhammadiyah #ingatkan #prabowo #polemik #pulau #aceh #sumut #jangan #sampai #rusak #perdamaian