Banyak Problem dalam Pendirian Kopdes, Mendes: Itu Hal Biasa

– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengakui bahwa pendirian Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) memang tidak lepas dari berbagai persoalan di lapangan.

Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, mengingat program ini merupakan inisiatif baru.

“Pertanyaannya problematika. Ya, pasti ada problem. Namanya barang baru, pasti ada problem. Inilah yang kita hadapi. Awalnya, banyak tolakan ini,” kata Yandri di acara Ombudsman, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Meskipun demikian, Yandri menyebut kini hampir seluruh desa di Indonesia sudah melakukan musyawarah desa khusus sebagai bagian dari tahapan pembentukan Kopdes.

“Tapi, alhamdulillah, sekarang hampir 100 persen desa-desa Indonesia sudah melakukan musyawarah desa khusus,” ujarnya.

Yandri menceritakan bagaimana dirinya bersama Menkop Budi Arie berupaya keras untuk mempercepat realisasi program tersebut, termasuk kunjungan maraton ke berbagai daerah pelosok.

“Artinya, yang tadi jadi problem, Pak, di awal, pro kontra yang tinggi, sekarang dibentuk. Saya, dengan Pak Budi Arie nggak pulang-pulang, kita sampai saya ke Papua, Jayapura, 2 jam langsung terbang ke Sorong, terbang lagi ke mana. Jadi, cuma tukar koper aja di bandara,” ungkapnya.

Ia menekankan pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga melibatkan dialog langsung dengan masyarakat desa.

“Judulnya, percepatan dan dialog. Kita bukan hanya sekadar memaksa, bukan hanya top-down, tapi bottom-up juga kita bangun,” jelasnya.

“Kita ketemu semua kepala desa, kepala daerah, PMD, tokoh masyarakat, kita undang. Alhamdulillah, tahap pertama, perintah Bapak Presiden pembentukan di akhir Mei, itu selesai,” tambah Yandri.

Menurutnya, keberhasilan pembentukan Kopdes di hampir semua desa menjadi pertanda positif.

“Itu artinya, kita optimis. Sekarang terbentuk semua, itu kita syukurin dulu. Itu artinya optimis. Ini disambut baik oleh semua lapisan,” katanya.

Yandri juga menanggapi kritik terkait adanya penolakan di segelintir desa sebagai sesuatu yang wajar.

“(Kepala desa) mereka nggak terpaksa, malah senang dengan tadi kita melakukan dialog langsung,” ujar Yandri.

“Tapi di antara 80 ribu ya 1-2 desa (ada penolakan), ya nggak masalah. Itu namanya bunga-bunganya. Masa kita menyerah dengan 1-2 desa begitu? Ya udahlah,” jelas dia.

Ia juga menyoroti tantangan lokal seperti praktik diskriminasi di tingkat desa yang selama ini terjadi, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Tantangannya, pembelahan di tingkat desa itu sangat terpelihara dengan baik. Politik lokalnya, jadi yang kalah cenderung ditinggalkan. Bukan hanya pembentukan koperasi desa Merah Putih, tapi hal-hal yang lain,” katanya.

“Contoh, bansos. Di data, mana yang pendukung saya dimasukkan. Yang nggak mendukung saya ditinggalkan, itu biasa. Menjadi problem selama ini. Dan saya tahu persis, karena saya pernah Ketua Komisi VIII, mitra kerja kita itu adalah Menteri Sosial. Tahu kita,” bebernya.

Sebagai bentuk antisipasi, Kementerian Desa telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur mekanisme musyawarah desa secara tertib dan transparan.

“Nah ini yang kita lakukan, kita buat surat edaran. Bagaimana musyawarah desa sosial dilaksanakan dengan tertib. Siapa pesertanya? Dia nggak boleh mal administrasi. Karena itu bisa digugat oleh masyarakat desa yang lain. Dari awal sudah kita kanalisasi ini,” katanya.

Dia juga memastikan penyelenggaraan musyawarah desa mendapatkan anggaran operasional dari dana desa sebesar 3 persen.

“Bagaimana kita juga melakukan ini tapi duitnya nggak ada. Kita buat surat edaran lagi. Boleh pakai dana desa dari operasional 3 persen,” tegasnya.

Tag:  #banyak #problem #dalam #pendirian #kopdes #mendes #biasa