Raja Ampat Terancam, Legislator PKS Desak Tambang Nikel Dihentikan Permanen

Desakan untuk menghentikan permanen aktivitas pertambangan di Kepulauan Raja Ampat Papua Barat disampaikan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Rofik Hananto.

Rofik menegaskan penghentian permanen aktivitas tambang mutlak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral, ekologis, dan konstitusional.

Ia mengemukakan bahwa hal tersebut harus dilakukan untuk melindungi kawasan geopark terpenting di Indonesia, yang juga diakui dunia internasional. 

"Raja Ampat bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah pusat biodiversitas laut tertinggi di dunia. Setiap aktivitas ekstraktif seperti pertambangan nikel di kawasan ini berisiko besar merusak ekosistem yang unik, rapuh, dan tak tergantikan,” kata Rofik kepada wartawan, dikutip Senin 9 Juni 2025. 

Menurutnya, upaya eksploitatif tambang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat bertentangan langsung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia dalam berbagai forum nasional dan internasional. 

Ia pun menekankan soal pentingnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun secara objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. 

Tanpa adanya dokumen dan kajian yang berpihak pada lingkungan hidup, kata dia, keputusan eksploitasi tambang akan selalu menimbulkan kecurigaan publik dan dapat mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa. 

"Kita harus segera mendorong moratorium total, bahkan pelarangan permanen terhadap kegiatan pertambangan di seluruh kawasan lindung dan konservasi. Negara tidak boleh abai terhadap hak-hak lingkungan dan masa depan generasi mendatang," katanya. 

Selain alasan ekologis, kata dia, aktivitas tambang di Raja Ampat juga berpotensi mengancam sumber penghidupan masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada sektor pariwisata dan perikanan berkelanjutan. 

Alih-alih membawa kesejahteraan, menurutnya, kehadiran tambang justru membuka potensi konflik sosial, kemiskinan, dan ketimpangan baru. 

Lebih lanjut, ia pun meminta agar pemerintah lebih berpihak pada perlindungan masyarakat adat, pelestarian lingkungan hidup, dan penegakan hukum lingkungan yang tegas. 

“Menjaga Raja Ampat bukan hanya soal menyelamatkan satu wilayah, tapi juga menjaga nama baik Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap konservasi, perubahan iklim, dan pembangunan hijau. Ini adalah ujian integritas kebijakan kita," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencabut sementara Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pariwisata Raja Ampat. 

Menurut Bahlil, IUP tambang nikel itu dimiliki oleh PT GAG Nikel yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam). 

Menurut Bahlil, pencabutan izin operasional sementara ini, untuk dilakukan verifikasi yang akan dilakukan oleh Tim Kementerian ESDM. 

"Saya ingin ada objektif. Nah, untuk menuju ke sana agar tidak terjadi kesimpang siuran maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen minerba untuk status daripada IUP PT GAG, kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Kamis 5 Juni 2025. 

Bahlil menuturkan, sebenarnya ada lima IUP yang ada di wilayah Raja Ampat.

Hanya saja, cuma satu perusahaan yaitu PT GAG Nikel yang masih beroperasi, di mana IUP dimulai pada tahun 2017. 

Selain itu, operasional tambang nikel itu telah dilakukan sejak tahun 2017. Maka dari itu, Bahlil akan memeriksa secara langsung aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut. 

"Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check. Karena di beberapa media yang saya baca ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo," katanya.

"Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan PT Pulau GAG itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer," ucap dia. 

Bahlil menambahkan, dirinya tidak merinci kapan pemeriksaan Tambang tersebut selesai.

Namun, dirinya akan terjun langsung memantau aktivitas tambang di Raja Ampat tersebut. 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung tambang PT Gag Nikel usai ramai soal Raja Ampat terancam rusak akibat tambang. (Dok. Kementerian ESDM)

"Saya kebetulan ini kebetulan saja dalam waktu minggu-minggu ini itu saya lagi mau ke Sorong sesuai dengan agenda saya beberapa minggu lalu untuk mengecek sumur-sumur minyak dan sumur-sumur gas di wilayah Kepala Burung Sorong, Fak-Fak, Bintuni Saya sendiri akan turun tapi mungkin sambil itu saya akan mengecek langsung di lokasi Pulau GAG," katanya. 

Bahlil Lahadalia meminta semua harus mendinginkan kepala dalam persoalan pertambangan nikel yang merusak pariwisata Raja Ampat. 

Namun, dia melihat memang ada budaya-budaya di Raja Ampat yang belum dipenuhi oleh perusahaan tambang nikel. 

"Saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi," ujarnya saat ditemui di Jakarta International Convention Center, Senin 3 Juni 2025. 

Atas dasar itu, Ketua Umum Partai Golkar ini bakal memanggil perusahaan yang memiliki IUP nikel di dekat lokasi pariwisata Raja Ampat.

Tag:  #raja #ampat #terancam #legislator #desak #tambang #nikel #dihentikan #permanen