Indopol Temukan Tingginya Pemilih Bimbang, Disebabkan Faktor Bansos hingga Intervensi Aparat

- Lembaga Survei dan Konsultan Indopol menemukan fenomena kemunculan undecided voters atau pemilih bimbang yang tinggi menjelang hari pencoblosan pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024.

Indopol menangkap fenomena ini ketika melaksanakan survei pada 8-15 Januari 2024 dengan melibatkan 1.240 responden sebagai pemilih di 38 provinsi. Margin of error dalam penelitian ini lebih kurang pada angka 2,85 persen.

Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto mengungkapkan, tingginya pemilih bimbang terjadi di Jawa Timur, khususnya wilayah yang menjadi lumbung suara PDI Perjuangan (PDI-P) maupun calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Temuan lembaga survei kami, di Jawa Timur khususnya ada wilayah-wilayah basis pemilih PDI-P, basis pemilih Ganjar, khususnya di daerah Mataraman," kata Ratno dikutip dari Youtube IDC Media, Rabu (24/1/2024).

Dari temuan Indopol di basis partai banteng di Jawa Timur, tingkat pemilih bimbang bervariasi namun terbilang tinggi.

Wilayah tersebut meliputi, Blitar (85 persen), Kediri (40 persen), Kota Madiun (43,3 persen), Pacitan (24 persen), Kota Malang (22,9 persen), Kota Batu (32,5 persen), Mojokerto (55 persen), Jombang (67,5 persen), Bondowoso (70 persen), dan Probolinggo (43,8 persen).

Secara umum dengan tidak hanya mengacu wilayah basis PDI-P tersebut, Indopol telah menemukan sejumlah faktor yang menyebabkan pemilih bimbang tinggi.

Faktor pertama, sebanyak 56,49 persen responden menyatakan pasangan capres dan cawapres lain lebih memiliki visi dan misi yang jelas dalam membangun bangsa ini.

Faktor kedua, pasangan capres-cawapres tampil cukup baik dalam tiga kali debat. Faktor ini mencapai angka 18,6 persen.

Faktor ketiga, sebanyak 7,02 persen responden menyatakan bahwa sosok yang menjadi panutan itu juga mengubah pilihan. Sosok panutan tersebut meliputi ulama, pimpinan partai politik hingga orang tua.

Faktor keempat, 4,2 persen responden mengaku karena diberi uang dan barang semacam sembako oleh capres-cawapres lain atau tim suksesnya.

Faktornya berikutnya, karena melihat rilis hasil survei dari lembaga survei sebanyak 1,05 persen.

Selain itu, anomali pemilih bimbang juga disebabkan karena faktor bantuan sosial dari pemerintah dan adanya intervensi dari pihak aparat.

Ratno mengatakan, responden yang menyatakan diberi bantuan sosial berkisar 1,05 persen. Sedangkan responden yang mengaku ditekan aparat Polisi dan pejabat pemerintahan mencapai 0,35 persen.

Penolakan

Dalam pelaksanannya, peneliti Indopol ketika melakukan riset di lapangan ternyata menghadapi kendala seperti penolakan. Penolakan terjadi di tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.

Di Jawa Timur, penolakan kehadiran peneliti Indopol terjadi di Surabaya, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kabupaten Banyuwangi.

Ratno mengungkapkan, di empat wilayah tersebut, pihak kelurahan menolak memberikan stempel di lembar kartu keluarga (KK) warga yang menjadi responden Indopol.

Selain penolakan, pihak RT juga menyatakan tidak menerima kehadiran lembaga survei dengan dalih waktu pelaksanaan penelitian sudah mendekati hari pencoblosan.

"Alasannya karena survei dilaksanakan ketika waktu sudah mendekati pemilu agar wilayahnya tidak terpetakan. Terpetakan apa? Ini kaitannya hampir seluruhnya mengatakan takut ada imbas bantuan sosial," ujarnya.

Selain empat wilayah tersebut, anomali perilaku pemilih juga terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Lamongan.

Khusus di Kabupaten Lamongan, terdapat satu desa yang menolak wilayahnya menjadi sasaran survei karena warga di desa tersebut masih trauma akan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya yang menyebabkan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi warga desa tersebut dicabut.

"Ada satu desa yang dicabut PKH-nya sehingga dia menolak untuk didatangi surveyor," ungkap Ratno.

Hal sama juga terjadi di Banten, tepatnya di wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, beberapa kelurahan menolak kehadiran peneliti dengan alasan tidak ada izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Tak rilis

Dari temuan tersebut, Indopol akhirnya memutuskan untuk tak merilis peta elektabilitas capres-cawapres dan partai politik.

Alasannya, respons dari responden dalam survei ini tidak menggambarkan realita elektabilitas yang sesungguhnya.

"Karena itu, kami tidak merilis temuan kami terkait elektabilitas capres dan cawapres maupun partai politik. Kami mengkhwatirkan jawaban itu tidak menggambarkan realita sesungguhnya," tegas Ratno.

Tag:  #indopol #temukan #tingginya #pemilih #bimbang #disebabkan #faktor #bansos #hingga #intervensi #aparat