TII Sorot Tunjangan Rumah Anggota DPR, Anggap Bebani Keuangan Negara
Suasana sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)
14:16
6 Oktober 2024

TII Sorot Tunjangan Rumah Anggota DPR, Anggap Bebani Keuangan Negara

- Rencana Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI memberikan tunjangan perumahan bagi wakil rakyat menuai sorotan. Transparency International Indonesia (TII) menyebut kebijakan itu punya kerentanan. Salah satunya berpotensi membebani keuangan negara.

Peneliti TII Alvin Nicola mengatakan, wacana yang sejatinya sudah digagas cukup lama itu harus betul-betul melalui kajian yang komprehensif. Salah satunya mengomparasikan biaya perawatan rumah jabatan anggota (RJA) saat ini dengan beban biaya sewa yang akan diberlakukan.

Alvin mencontohkan, jika rata-rata biaya sewa rumah di sekitar gedung DPR di Senayan, Jakarta Selatan, adalah Rp 500 juta per tahun per anggota, maka dalam lima tahun anggaran yang diperlukan sebesar Rp 1,45 triliun. ”Maka, jelas akan terjadi pemborosan anggaran,” kata Alvin kepada Jawa Pos kemarin (5/10).

Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat menambahkan, Setjen DPR harus melihat sejauh mana efektivitas kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi wakil rakyat. Sebab, jika ditelisik lebih jauh, banyak anggota DPR yang juga punya rumah di Jakarta dan sekitarnya.

”Harus ada indikator yang jelas. Kalau yang sudah punya rumah di Jakarta, ya mestinya tidak perlu sewa,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Selain itu, standardisasi besaran sewa rumah juga harus dikaji secara mendalam. ”Jadi, harus jelas standar yang dipakai apa agar tidak terjadi pemborosan anggaran,” ujarnya.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebelumnya mengatakan bahwa sebagian besar kondisi rumah jabatan anggota saat ini sudah cukup parah. Kondisi tersebut menjadi alasan memberikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR. ”Rumah dinas tersebut kalau dipertahankan, banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan,” kata Indra di DPR pada Jumat (4/10).

Dia pun berjanji akan melakukan kajian secara hati-hati dalam menentukan besaran tunjangan perumahan tersebut. Karena itu, Setjen DPR akan menggandeng tim appraisal untuk menentukan besaran tunjangan. ”Kami ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan tiga kamar itu rate-nya berapa?” paparnya. (tyo/c17/ttg)

Editor: Ilham Safutra

Tag:  #sorot #tunjangan #rumah #anggota #anggap #bebani #keuangan #negara

KOMENTAR