



PT Jakarta Sebut Harvey Moeis dkk Harus Dituntut di Pengadilan Lingkungan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyatakan, kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal di Bangka Belitung (Babel) yang melibatkan Harvey Moeis harus dituntut di Pengadilan Lingkungan.
Hal ini tertuang dalam uraian pertimbangan majelis hakim PT Jakarta yang mengadili perkara banding Harvey Moeis yang dibacakan pada Kamis (13/2/2025) pekan lalu.
Majelis PT Jakarta menyebut kerugian negara akibat kerusakan lingkungan, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan kerusakan ekologi harus dimintakan pertanggungjawaban kepada Harvey Moeis.
“Namun tidak dituntut secara bersama-sama dalam perkara tindak pidana korupsi, melainkan harus dituntut melalui Pengadilan Lingkungan baik dituntut secara perdata/pidana atau keduanya,” sebagaimana dikutip dari salinan putusan yang diterima Kompas.com.
Majelis hakim tingkat banding mengaku sepakat dengan pendapat ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Heru, yang menghitung jumlah keseluruhan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan mencapai Rp 271.069.688.018.700 atau Rp 271 triliun.
Kerugian itu meliputi kerugian ekologi Rp 183.703.234.398.100, kerugian ekologi lingkungan Rp 75.479.370.880.000, dan biaya pemulihan lingkungan Rp 11.887.082.740.600.
Sementara, kerugian lainnya timbul dari kegiatan bisnis timah yang meliputi pembelian bijih dari penambang ilegal hingga sewa alat smelter sebesar Rp 29.672.506.122.882.
Meski demikian, majelis hakim tingkat banding menyatakan hanya fokus pada jumlah kerugian negara akibat korupsi pada tata kelola komoditas timah.
"Menimbang bahwa oleh karena itu pembayaran/pemulihan ekologi, ekonomi lingkungan, dan pemulihannya hendaknya disidik, dituntut melalui Pengadilan Khusus Lingkungan dan tidak bisa digabungkan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi a quo,” sebagaimana dikutip dari salinan tersebut.
Dalam perkara ini, majelis hakim PT Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara.
Kemudian, Harvey juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 420 miliar subsider 10 tahun kurungan.
"Menjatuhkan pidana kepada Harvey Moeis selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan," kata hakim Teguh.
Tag: #jakarta #sebut #harvey #moeis #harus #dituntut #pengadilan #lingkungan