Prabowo Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak Laksanakan Aturan DHE

- Presiden Prabowo Subianto mengancam akan memberikan sanksi kepada para pengusaha yang tidak menerapkan peraturan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, pelayanan ekspor dari pelanggar itu akan ditangguhkan.

Hal tersebut ditegaskan Prabowo dalam jumpa pers terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam di Istana, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).

"Dalam pasal ini telah diatur pula penerapan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor bagi yang tidak melaksanakan peraturan pemerintah ini," ujar Prabowo.

Prabowo memaparkan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran bangsa dan rakyat, serta memperkuat ekonomi nasional.

“Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, maupun stabilitas nilai tukar,” tuturnya.

Dia menjelaskan, selama ini, banyak devisa hasil ekspor yang disimpan di bank-bank luar negeri.

Kini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan Indonesia.

Walhasil, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.

"Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dollar Amerika," kata Prabowo.

Tag:  #prabowo #ancam #sanksi #pengusaha #yang #laksanakan #aturan