TNI AD dan Tribun Network Kerja Sama Pelatihan Literasi Digital, Libatkan Semua Pendam Hingga Korem

- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) bekerja sama dengan media massa Tribun Network, Kompas Gramedia, mengadakan pelatihan peningkatan literasi digital.

Para prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) di lingkungan TNI AD akan mengikuti serangkaian pelatihan meliputi bidang jurnalistik, public relation, personal branding dan pengambilan dokumentasi (dokumenter).

“Saya ingin, setiap prajurit maupun sipil yang ikut pelatihan ini agar rajin mengirim bahan-bahan publikasi ke media,” ujar Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak di sela penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di ruang kerjanya di Markas Besar TNI AD Jalan Veteran Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024) sore.

Secara teknis pelaksanaan pelatihan yang berdurasi satu tahun ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi, dengan Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network Dahlan Dahi.

Adapun payung hukum perjanjian kerja sama adalah nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak bersama CEO Kompas Gramedia Liliek Oetama, di tempat yang sama.

Turut hadir CEO KG Media Andy Budiman, Editor Senior Harian Kompas Rikard Bagun, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra dan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan, tujuan program pelatihan tersebut adalah untuk memberikan pelatihan komunikasi dan pengelolaan media.

Sasaran peserta adalah para Kepala Dinas Penerangan di tingkat Kodam (Pendam) di seluruh Indonesia, penerangan Korem, Kodim hingga batalyon.

Bahkan hingga tingkat paling dekat dengan rakyat, yakni bintara pembina desa (Babinsa).

Pelatihan akan segera dimulai. Di Jakarta, pelatihan digelar secara pertemua fisik atau luar jaringan (luring) pada 25 sampai 26 Januari 2024.

Kemudian untuk di daerah, pelatihan akan digelar secara daring (online).

"Harapannya dengan adanya program ini, kemampuan atau literasi digital dari para perwira, para anggota TNI Angkatan Darat dapat meningkat. Dan bagaimana mereka memanejemen atau menghandle media itu bisa dilakukan dengan baik di masa yang akan datang," kata Kristomei.

"Cara berkomunukasinya juga lebih humanis, lebih efektif, dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari media untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada," kata Kristomei, Akmil 1997 dan Kapendam Jaya 2017-2019.

CEO Tribun Network Dahlan Dahi menandatangani kerja sama dengan Kadispen TNI AD Brigjen Kristomei Sianturi.

HUT Dispenad

Penandatangan kerja sama pelatihan literasi digital dilaksanakan usai pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) intel Fungsi Penerangan TNI AD yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ke-73 Dispenad.

Dalam acara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan perhatian pada bidang komunikasi publik.

Menurut Maruli, acara Rakernis digelar untuk memberikan masukan kepada jajaran Penerangan TNI Angkatan Darat terkait komunikasi dengan media massa. ”Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, bisa jadi lebih baik lagi komunikasi dengan media," kata dia.

KSAD mengundang para pemimpin redaksi media massa nasional untuk bersilaturahmi.

Dari silaturahmi tersebut, Maruli menerima masukan dari sejumlah pimpinan media massa terkait bidang komunikasi publik.

"Tadi ada beberapa yang kami minta saran mungkin nanti ada hal yang dikoordinasi oleh Ketua Dewan Pers, bagaimana teknisnya sehingga bisa dibagi waktu komunikasi ke media massa," kata dia.

TNI AD Netral

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi terkait beredarnya rekaman percakapan diduga unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara yang mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Maruli menjelaskan banyak kejadian, dalam hal, pihak-pihak tertentu memanipulasi sehingga seolah-olah ada pihak mengarahkan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.

Maruli menilai setingkat Perwira Menengah ke atas akan berpikir puluhan kali untuk membuat pernyataan di hadapan publik terkait pilihan politik. Sebab prajurit TNI netral, tidak ikut memilih dan tidak boleh berpolitik praktis.

"Itu sangat berbahaya. Karena nanti orang merekam. Seperti saya saja berkomunikasi ditelepon ngeri-ngeri sedap sekarang. Karena nanti direkam, diedit, munculnya suara saya," kata Maruli dalam konferensi pers usai bersilaturahmi dengan pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat.

"Jadi tetap kami pasti tindaklanjuti nanti. Semua itu akan kami tindak lanjuti," kata dia.

Ia pun menegaskan tak segan untuk mencopot anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam Pemilu 2024, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Bahkan,TNI AD memiliki mekanisme evaluasi di internal di antaranya melalui perangkat intelijen. Maruli yang juga menantu Menko Maritim dan Investasi juga berkomitmen merespons secara cepat terkait adanya dugaan keterlibatan aparatur negara dalam dalam pemilu.

"Secara intelijen kami sudah ada mengarah karena sudah ngomong lah, segala macam. Dan kami punya bukti. Kita tidak ekspos media, langsung kita lakukan tindakan," kata dia.

Ia pun membuka pengaduan terkait netralitas TNI dalam Pemilu 2024 melalui jajaran.

Bagi awak media yang menemukan dugaan-dugaan serupa, dapat melaporkannya kepada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dan jajarannya.

Maruli menginstruksikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi untuk menyosialisasikan mengenai penerimaan laporan pelanggaran netralitas TNI kepada jajaran bawah.

"Nanti tolong sosialisasikan juga kepada para Kapendam, hingga Kapenrem supaya menerima aduan-aduan dari yang saya sampaikan (bila ada prajurit TNI yang tidak netral dalam pemilu, Red),” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan telah meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara yang dilakukan unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.

Bawaslu telah memeriksa laporan tersebut. "Kami sudah cek ke bawah, kami minta ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk takeover (ambil alih) dulu, untuk dilakukan supervisi terhadap teman-teman Bawaslu Kabupaten Batu Bara," kata Bagja.

Terkait kasus di Kabupaten Batu Bara, Bareskrim Polri telah menangkap pria bernama Palti Hutabarat.

Palti ditangkap atas dugaan penyebaran berita hoaks.

Palti dituding menyebar informasi terkait rekaman pembicaraan yang mencatut nama Forkopimda di Kabupaten Batu Bara, Sumatera.

Dalam rekaman itu disebut Forkopimda setempat ikut dalam pemenangan paslon 02, Prabowo - Guban pada Pilpres 2024.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisno Andiko mehgonfirmasi mengenai penangkapan Palti.

"Benar bahwasanya proses penangkapan telah dilakukan oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri. Namun kami jelaskan lagi ini secara simultan baru pagi hari ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan melalui upaya penangkapan, tentu kita masih secara simultan berkesinambungan melakukan langkah-langkah berikutnya," ujar Trunoyudo saat ditanya dalam jumpa pers di Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Direktur Penegakan Hukum dan dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Ifdhal Kasim, mengatakan dalam percakapan tersebut terdapat suara diduga sejumlah pejabat yang tergabung dalam Forkopimda Kabupaten Batu Bara.

"Dalam percakapan itu ada Bupati Batubara dan kemudian Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian ada Kapolres dan lain-lain," kata dia di kantor Bawaslu RI Jakarta pada Selasa (16/1/2024).

“Yang kalau kita dengar isi pembicaraan tersebut, isinya intinya mengarah kepada pemenangan paslon 02 di Kabupaten Batu Bara,” kata Ifdal. 

Tag:  #tribun #network #kerja #sama #pelatihan #literasi #digital #libatkan #semua #pendam #hingga #korem