Dugaan 6 Juta NPWP Bocor ke Publik, DPR Sesalkan Pemerintah Belum Serius Tingkatkan Keamanan Siber

  Kebocoran data kembali lagi terjadi di Indonesia. Kali data terhadap nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang menjadi sasaran hacker. Pemerintah dinilai belum serius dalam meningkatkan keamanan siber dan keamanan data pribadi masyarakat.    Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menekankan, pemerintah seharusnya bisa lebih mengantisipasi mencegah terus berulangnya kebocoran data.   "Ini sudah terjadi yang kesekian kalinya, dan harus menjadi alarm keras untuk Pemerintah agar segera meningkatkan keamanan siber sehingga data setiap warga negara terlindungi," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (20/9).   

  Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial pada Rabu (18/9). Setidaknya ada 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dibocorkan dan dijual oleh Bjorka di Breach Forums.    Beberapa data yang bocor di antaranya terdapat  milik Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani serta beberapa data yang diduga milik sejumlah menteri lainnya.    Sukamta menilai, masalah kebocoran data tidak boleh berhenti hanya sampai pendalaman dan investigasi saja seperti sebelumnya.  

  "Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk di sektor Pemerintahan maupun swasta,” tegasnya.   Kebocoran data NPWP mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan email.   “Perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis," ucap Sukamta.    Menurut Sukamta, kebocoran kali ini merupakan ancaman serius, mengingat sudah mengincar data Presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia hingga para pejabat level menteri.   

  "Ini merupakan ancaman serius, tidak hanya bagi privasi individu tetapi juga bagi keamanan nasional. Kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan," ucap Sukamta   Ia meminta Pemerintah memberikan penjelasan yang detail kepada masyarakat mengenai kebocoran data ini. Sukamta mengatakan, hal tersebut bertujuan agar masyarakat merasa lebih aman terkait informasi data yang bocor.    "Masyarakat harus bisa merasa aman bahwa data pribadi mereka dijaga dengan baik oleh Pemerintah dan institusi terkait. Sehingga perlu adanya penjelasan detail dari Pemerintah. Jika kebocoran terus terjadi dan tidak ada penjelasan, maka kepercayaan masyarakat akan sulit untuk dipulihkan,” pungkasnya. 

Tag:  #dugaan #juta #npwp #bocor #publik #sesalkan #pemerintah #belum #serius #tingkatkan #keamanan #siber