Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Dasco Sebut ada Menteri tak Seirama, Siapa?

Setelah 100 hari lebih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan, isu reshuffle atau perombakan kabinet kini mencuat. 

Isu reshuffle itu mengemuka setelah Prabowo mengatakan akan menegakkan keinginan masyarakat Indonesia yang menuntut pemerintah bekerja dengan benar dan bersih.

"Jadi begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo dalam sesi tanya jawab seusai resepsi harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

Prabowo mengatakan dirinya akan menyingkirkan bawahannya yang tidak mau bekerja dengan benar kepada masyarakat. 

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," jelasnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kemudian makin memperkuat
sinyal terjadinya reshuffle itu. Kata Dasco, sejatinya perihal penempatan menteri di kabinet termasuk reshuffle merupakan kewenangan mutlak dari Presiden RI. 

Akan tetapi kata Dasco, belakangan ia memang mendengar keluhan adanya kabinet yang masih kurang sejalan atau seirama. 

"Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud nanti kita akan lihat seperti apa demikian," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Prabowo sendiri sebelumnya juga sempat menyatakan bakal menindak pihak yang menghalangi kebijakan pemerintah untuk rakyat dan tidak segan menyingkirkan menterinya yang tidak mau bekerja untuk rakyat. Meski demikian, Dasco belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo terhadap pernyataannya. 

"Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana tapi kita tahu dalam program kerja asta cita dalam pemenuhan janji kampanye, pak Prabowo ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Wakil Ketua DPR RI itu, juga tidak ingin merespons apakah Prabowo bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia hanya mengingatkan ada pakta integritas yang disepakati oleh para menteri dan wakil menteri sebelum diangkat menjadi pembantu Presiden. 

"Jadi begini menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat
atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi," kata Dasco.

Sementara itu Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku
sejauh ini dirinya belum pernah mendengar adanya kemungkinan reshuffle di kabinet Merah Putih. 

"Hah reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada belum
belum," kata Prasetyo saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, Kamis (6/2).

Kata Prasetyo, saat ini seluruh jajaran menteri di Kabinet Merah Putih termasuk dirinya, masih bekerja. 

"Belum (ada kabar reshuffle), lagi kerja, lagi kerja," kata dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono juga menyatakan dirinya belum pernah mendengar ada isu reshuffle di kabinet. 

"Saya belum tahu malahan," kata Sugiono.

Saat disinggung lebih jauh soal pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang mendengar keluhan kalau ada menteri yang masih belum seirama, Sugiono enggan menimpali. 

Menurut dia, pernyataan tersebut bisa dipastikan kembali
kepada Dasco. 

"Bilang sama bang Dasco aja tadi kan bang Dasco (yang bilang)," kata dia.

Sementara itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait
menyatakan sejatinya keputusan melakukan reshuffle adalah murni menjadi
kewenangan mutlak Presiden RI. 

Menurut dia, seluruh menteri harus siap dengan apapun keputusan Presiden nantinya terhadap komposisi kabinet.

"Ya itu kan haknya prerogatif dari presiden ya, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi ya," kata dia. 

"Harus dihormati dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle tentunya harus siap, itu adalah kewenangan penuh presiden," kata Ara.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menilai Presiden
Prabowo Subianto terlalu cepat jika melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. 

Dia menyebut 100 hari tidak bisa mengukur kinerja para menteri. "Sebenarnya 100 hari ini enggak bisa kita mengukur bahwa kinerja sebuah pemerintahan itu buruk atau tidak buruk. Enggak cukup waktunya. Tapi apakah dia punya tren positif atau tidak. Ada kesalahan fatal atau tidak," ujar Doli.

Golkar, kata Doli, tidak khawatir jika ada kadernya yang menjadi menteri kena reshuffle di kabinet merah putih. Apalagi, kader partai berlambang pohon beringin itu paling banyak mengisi jabatan menteri.

"Masing-masing partai ini kan memberikan kader terbaik, apalagi Golkar. Ada 8 kader terbaik kami, termasuk ketua umum kami loh ya. Ketum itu kan adalah kader terbaik partai. Makanya karena dia terbaik, makanya dipilih jadi ketum," jelasnya. 

"Ya biasa saja. Selama yang penting presiden kasih tugas apa, dikerjakan," sambungnya.

Lebih lanjut, Doli memastikan keputusan reshuffle ada di tangan Presiden Prabowo. Sebab, mantan Menteri Pertahanan itu yang paling mengetahui mengenai kinerja para menterinya. 

"Ya soal reshuffle penyusunan menteri kabinet itu kan dalam peraturan kita
kan adalah kewenangan hak prerogatifnya Presiden. Jadi saya kira yang paling tahu, kapan atau perlu atau tidak reshuffle dilaksanakan, itu Presiden," ujarnya.(tribun network/igm/riz/dod)

Tag:  #reshuffle #kabinet #mencuat #dasco #sebut #menteri #seirama #siapa