ASN Ngeluh Kerja Tanpa AC dan Lampu Padam karena Inpres Efisiensi Anggaran

Seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di sebuah sebuah kementerian/lembaga menceritakan dampak efisiensi anggaran di semua K/L) yang kini diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

ASN yang minta namanya disamarkan tersebut mengaku saat ini dia dan rekan-rekannya  harus bekerja di kantor tanpa pendingin udara dan listrik dipadamkan. 

"Kantor panas nih sekarang. AC dimatiin, lampu padam," ujar Amir kepada Tribunnews, Senin (3/2/2025).

Untuk pencahayaan ruang kantornya, para ASN mengandalkan sinar matahari dari jendela kantor yang dibuka.

"Cahaya dari sinar matahari," kata dia. Pemadaman lampu dan pendingin udara tersebut dilakukan mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Dia mengatakan, kementerian/lembaga tempatnya bekerja diminta melakukan penghematan hingga 50 persen.

"Kami setengahnya kena penghematan pak," ujarnya. Menurutnya, anggaran di kementerian/lembaganya diprioritaskan untuk belanja pegawai. 

"Jadi operasional hanya lebih penting ke UPT-UPT daerah yang membutuhkan," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar semua kementerian dan lembaga menghemat anggaran yang dikeluarkan tahun ini.

Sejumlah kementerian/lembaga mulai menghitung ulang pengeluaran mereka, agar anggaran yang dihemat sesuai dengan target yang ditentukan pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp 306,6 triliun.

Ketentuan penghematan anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diteken Prabowo.

Ketentuan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut kemudian diturunkan melalui Nota Dinas Nomor: 28/RT.02.01/ND/A.I/2025 Tentang Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Kantor.

Ketua Komisi II DPR Sedih

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, pihaknya merasa sedih dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran 2025 di Kementerian/Lembaga.

Efisiensi anggaran 2025 terhadap Kementerian/Lembaga itu didasarkan pada dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pernyataan itu disampaikan Rifqinizamy usai Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan Pagu Anggaran Kemendagri RI di 2025 dalam rapat kerja bersama di Komisi II DPR RI.

"Di sisi yang lain kita mengapresiasi sekaligus sebetulnya agak bersedih Pak karena efisiensi anggaran 57,42 persen, sekarang dipa Kemendagri tinggal Rp2,038 triliun, dari yang awalnya Rp4 triliun sekian," kata Rifqinizamy.

Menurut Rifqinizamy, keputusan pemerintah melalui Inpres Prabowo Subianto tersebut merupakan suatu respons dari kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Legislator dari Partai NasDem tersebut mengatakan, pemerintahan Indonesia saat ini sedang mengalami fase yang tidak mudah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini sudah tembus Rp16.466 yang dimana angka tersebut menurut World Bank sudah mendekati masa kritis ekonomi.

"Kita menyadari bahwa bangsa ini sedang mengalami fase yang tidak mudah. Tadi mas Bimo bilang ke saya 'mas per detik ini rupiah kita 16.466 per USD yang kalau kita pakai indikator ekonomi makro kira-kira kalau sampai tembus Rp16.700 kita masuk dalam kategori krisis ekonomi menurut World Bank," ujar Rifqinizamy.

Dia mengatakan, sejatinya wajar apabila pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto menetapkan adanya efisiensi anggaran.

Dengan begitu, pihaknya akan menunggu revisi anggaran tahun 2025 dari Kemendagri, setelah adanya penyesuaian anggaran yang disampaikan dalam rapat hari ini.

"Jadi memaklumi memahami langkah yang dilakukan oleh pemerintah presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran,"  tandas dia.

Efisiensi Anggaran Ganggu Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan proyek infrastruktur dikhwatirkan akan terganggu setelah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa instruksi tersebut berpotensi mempengaruhi pembangunan infrastruktur, setelah anggaran Kementerian PU mengalami pemangkasan sebesar 80 persen.

EFISIENSI ANGGARAN - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.  Dia mengatakan, efisiensi anggaran di kementeriannya akan mengganggu kelangsungan proyek-proyek infrastruktur. 

Dengan anggaran Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun, pemangkasan sebesar 80 persen diperkirakan akan mengurangi sekitar Rp 81 triliun.

"Sebanyak 80 persen (efisiensi anggaran di PU). Iya (sekitar Rp 81 triliun)," kata Diana.

"Ya mungkin semuanya ya. Jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu. Semuanya. Kan kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan," ujar Diana.

Ia menyebut efisiensi anggaran ini tidak akan mempengaruhi belanja pegawai, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Hibah Luar Negeri (HLN), dan Surat Berharga Syariah Negara. (Tribun Network/daz/riz/wly)

Tag:  #ngeluh #kerja #tanpa #lampu #padam #karena #inpres #efisiensi #anggaran