Apa itu 'Pasukan pro-Korea Utara' yang Jadi Penyebab Darurat Militer Korea Selatan?

Presiden Korea Selatan, Yoon Seok-yeol, mengklaim berniat membasmi pasukan pro-Korea Utara yang menjadi sasaran dekrit darurat militer yang diumumkannya pada Selasa (3/12/2024).

Presiden Yoon Seok-yeol sering menggunakan istilah 'pasukan pro-Korea Utara' untuk menyebut pihak yang ia nilai anti-pemerintah.

Ia mengambil sikap yang jauh lebih keras daripada presiden-presiden sebelumnya dan menyebut oposisi politik sebagai kekuatan yang bersimpati dengan Korea Utara tanpa bukti.

Selama darurat militer, militer Korea Selatan mengambil alih pemerintahan untuk sementara waktu.

Tentara dan polisi lalu dikerahkan ke Majelis Nasional dan helikopter mendarat di atap gedung parlemen.

Militer yang berkuasa sementara waktu lalu melarang pertemuan parlemen dan kelompok politik, serta publikasi media akan berada di bawah kendali militer.

Namun, Lee Jae-myeong, oposisi pemerintah dari Partai Demokrat, meminta anggotanya di parlemen segera berkumpul di Majelis Nasional dan memberikan suara untuk membatalkan deklarasi darurat militer.

Ia juga meminta rakyat untuk berunjuk rasa di depan gedung Majelis Nasional.

"Tidak untuk darurat militer! Tidak untuk darurat militer!" kata para pengunjuk rasa yang datang pada dini hari, menanggapi permintaan itu.

Sekitar pukul 01.00 dini hari waktu setempat, Majelis Nasional memutuskan untuk membatalkan deklarasi darurat militer, dengan persetujuan 190 dari 300 anggota parlemen yang hadir. 

Resolusi itu kemudian disahkan dan kemudian diumumkan oleh Presiden Yoon Seok-yeol pada Rabu (4/12/2024) pukul 4.30 pagi waktu setempat.

Militer dan polisi yang sebelumnya menduduki Majelis Nasional, kemudian kembali ke unitnya masing-masing.

Ahli: Darurat Militer adalah Upaya Putus Asa Presiden Lawan Oposisi

Para ahli dan pengamat politik menganalisis Presiden Yoon Seok-yeol kemungkinan terpaksa mengumumkan darurat militer karena situasi politik yang menekannya.

Menurut mereka, Presiden Korea Selatan itu tidak punya pilihan selain menerapkan darurat militer dan peraturan militer sebagai taktik untuk mempertahankan diri dari serangan politik.

Yoon Seok-yeol dari Partai Kekuatan Rakyat mulai menjabat sebagai Presiden Korea Selatan pada Mei 2022.

Namun, ia secara efektif jatuh ke dalam kondisi 'lumpuh' setelah partai oposisi, Partai Demokrat, meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pada April lalu.

Sebelumnya, Presiden Yoon Seok-yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024) sekitar pukul 22.25 waktu setempat.

Dalam pidatonya Selasa malam, ia mengatakan darurat militer dilakukan untuk membasmi 'pasukan pro-Korut', yang secara tidak langsung merujuk pada oposisi dari Partai Demokrat.

Presiden menyebut mereka hendak memakzulkan sejumlah pejabat pemerintahannya.

"Sejauh ini, Majelis Nasional telah mengusulkan pemakzulan terhadap 22 pejabat pemerintah sejak pelantikan pemerintahan kita, dan masih mengupayakan pemakzulan orang ke-10 sejak pelantikan Majelis Nasional ke-22 pada bulan Juni," ujar Presiden Yoon Seok-yeol dalam konferensi pers yang disiarkan televisi YTN, Selasa malam. 

Ia juga menyalahkan Partai Demokrat yang memotong 4,1 won dari anggaran pemerintahannya tahun 2025.

"Partai Demokrat memotong 4,1 triliun won dari anggaran tahun depan, termasuk 1 triliun won untuk cadangan tanggap bencana, 38,4 miliar won untuk tunjangan perawatan anak, lapangan kerja bagi kaum muda, dan proyek pengembangan ladang gas laut dalam," katanya, seperti diberitakan Joongang.

"Bahkan biaya untuk meningkatkan perlakuan terhadap para eksekutif militer, seperti kenaikan gaji dan tunjangan bagi perwira militer tingkat pemula serta peningkatan biaya kerja saat bertugas, ditangguhkan," tambahnya.

Baru-baru ini, Partai Demokrat mengusulkan rancangan undang-undang yang secara drastis akan memotong anggaran pemerintahan Yoon Seok-yeol. 

Menurut konstitusi Korea Selatan, RUU APBN merupakan RUU yang tidak bisa diveto oleh presiden, seperti diberitakan BBC.

Para ahli menilai situasi tersebut kemungkinan membuat presiden merasa terkepung oleh oposisi yang mendominasi parlemen.

Segera setelah darurat militer berakhir, sejumlah staf presiden Korea Selatan mengundurkan diri dan oposisi menyerukan pemakzulan Presiden Yoon Seok-yeol.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

Tag:  #pasukan #korea #utara #yang #jadi #penyebab #darurat #militer #korea #selatan