



Konflik Iran-Israel Bisa Picu Perang Dunia III
- Israel yang menyerang Kedubes Iran di Damaskus, Syria pada 1 April 2024, dibalas oleh Iran melalui serangan udaranya pada Minggu (14/4). Iran mendasarkan diri pada hak untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB.
Diketahui, konsep tersebut merupakan konsep yang sama yang digunakan oleh Israel saat menyerang Hamas di Gaza hingga saat ini. Terkait hal tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana menyampaikan, eskalasi tersebut bukan tidak mungkin memicu Perang Dunia III.
Pasalnya, Amerika Serikat (AS) sudah membuat pernyataan akan berada di belakang Israel. Bila AS tetap membantu Israel dalam serangan balasan ke Iran, bukan tidak mungkin negara-negara lain seperti Korea Utara dan Rusia akan membantu Iran.
"Perang di Timur Tengah akan bereskalasi yang menjurus pada terjadinya Perang Dunia Ketiga yang tentunya akan merugikan seluruh umat manusia," kata Hikmahanto melalui keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com.
Menghadapi situasi ini, Hikmahanto menyampaikan, pemerintah Indonesia perlu untuk turun tangan untuk memastikan agar serangan bisa dihentikan, termasuk serangan ke Gaza oleh Israel.
Menurutnya, ada empat upaya yang bisa dilakukan untuk menghentikan perang makin membesar. Pertama, meminta Dewan Keamanan PBB untuk melakukan sidang darurat atas tindakan Israel.
"Pemerintah Indonesia harus meminta Dewan Keamanan PBB utk melakukan sidang darurat atas serangan Israel ke Kedubes Iran. Bila perlu berinisiatif membuat Resolusi Majelis Umum yang mengutuk tindakan Israel," tegas Hikmahanto.
Kedua, melakukan shuttle diplomacy ke AS beberapa negara Eropa untuk tidak mendukung tindakan salah dari Israel. Negara-negara adidaya tersebut diminta memberi contoh agar negara-negara tunduk pada hukum internasional.
Ketiga, mendorong rakyat dan pemerintahan dunia agar rakyat dan oposisi di Israel untuk menurunkan PM Netanyahu. "Mengingat serangan ke Gaza maupun Iran hanya bisa dihentikan oleh siapapun yang menjabat sebagai perdana menteri dan tidak dijabat oleh Benjamin Netanyahu," pungkasnya.