Jepang Lanjut Danai UNRWA, Susul Swedia, Finlandia dan Kanada

Jepang sedang bersiap melanjutkan pendanaan kepada badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina.

Sebelumnya, Jepang pernah menjadi kontributor terbesar keenam bagi UNRWA.

Namun menangguhkan pendanaan setelah klaim Israel bahwa beberapa stafnya ikut serta dalam serangan 7 Oktober 2023.

Keputusan penangguhan dana tersebut berubah setelah pertemuan antara Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa dan Ketua UNRWA Philippe Lazzarini.

Pada pertemuan yang digelar pada hari Kamis (28/3/2024), keduanya membahas cara-cara yang dapat dilakukan UNRWA untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola.

Termasuk memastikan aliran dana serta staf UNRWA yang netral.

Pertemuan tersebut juga membuat Jepang memutuskan untuk melanjutkan pendanannya untuk badan tersebut.

“Jepang dan UNRWA menegaskan bahwa mereka akan memajukan koordinasi akhir mengenai upaya yang diperlukan untuk melanjutkan kontribusi Jepang,” kata Kementerian Luar Negeri Jepang, dikutip dari Al Jazeera.

Media Jepang melaporkan pendanaan ini akan dimulai pada paruh pertama bulan April.

Langkah yang diambil oleh Tokyo ini menyusul beberapa negara yaitu Swedia, Finlandia dan Kanada, Austalia untuk melanjutkan pendanaan UNRWA.

Lazzarini mengatakan pada hari Selasa bahwa badan tersebut memiliki cukup dana untuk tetap beroperasi setidaknya hingga akhir Mei, dikutip dari Al Arabiya.

Israel mengklaim bahwa 450 pegawai UNRWA adalah anggota kelompok militan di Gaza.

Namun ketua UNRWA, Phillipe Lazzarini membantah hal tersebut dan menyebut Israel tidak memberikan bukti yang valid.

Tuduhan Israel membuat lebih dari selusin negara menangguhkan pendanaan UNRWA.

Kemudian UNRWA merilis sebuah pernyataan yang mengungkapkan aksi licik Israel.

Dalam pernyataan tersebut, UNRWA mengatakan beberapa stafnya dipaksa untuk memberikan pernyataan palsu tentang keterkaitan mereka pada serangan 7 Oktober 2023.

UNRWA juga mengungkapkan bahwa para stafnya saat ini menjadi sasaran ancaman dan paksaan oleh otoritas Israel saat berada dalam tahanan dan ditekan untuk membuat pernyataan palsu terhadap Badan tersebut.