Beredar Isu Ganti Menkeu, Pengamat Ingatkan Risiko Gangguan Kepercayaan Publik
Konferensi pers Menkeu Purbaya yudhi Sadewa, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi pada Sabtu (6/6/2026). (KOMPAS.com/SUPARJO RAMALAN)
06:32
12 Juni 2026

Beredar Isu Ganti Menkeu, Pengamat Ingatkan Risiko Gangguan Kepercayaan Publik

- Kabar pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berembus di ruang publik belakangan, dinilai dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal.

Pengamat ekonomi sekaligus Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Fuad Bawazier mengatakan, kondisi tersebut adalah bentuk upaya cipta kondisi yang bertujuan mendiskreditkan kebijakan pemerintahan.

"Kabar tersebut merupakan bagian dari upaya cipta kondisi dengan membangun persepsi negatif terhadap arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Fuad dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Ia menambahkan, serangan terhadap figur yang memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara kerap digunakan sebagai pintu masuk untuk membangun persepsi negatif terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam konteks saat ini, berbagai tudingan dan informasi yang beredar perlu dicermati secara kritis agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang merugikan kepentingan publik.

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, Chatib Basri dan Budi Gunadi Ungkap Agenda ke Istana

Ia berpandangan, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto saat ini tengah menjalankan sejumlah agenda prioritas nasional, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung agenda tersebut, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama yang membutuhkan stabilitas dan kepercayaan pasar.

"Karena itu, berbagai upaya yang berpotensi menurunkan kredibilitas pengelolaan keuangan negara dinilai tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap persepsi investor, dunia usaha, maupun masyarakat luas. Narasi yang dibangun tanpa didukung fakta dan data yang memadai berisiko menciptakan ketidakpastian yang tidak diperlukan di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," ujar Fuad.

Sejumlah kalangan juga menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun demikian, kritik harus dibedakan dengan upaya sistematis membangun opini negatif melalui informasi yang tidak akurat atau narasi yang sengaja diarahkan untuk melemahkan legitimasi kebijakan pemerintah.

Fuad mengungkapkan, isu pergantian Purbaya dari jabatan menteri keuangan tidak memiliki dasar yang jelas. Hingga saat ini tidak ada pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan mengenai pergantian tersebut.

Fuad menilai munculnya kabar tersebut berkaitan dengan perubahan paradigma ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.

Ia menyebut berbagai kebijakan baru yang berorientasi pada penguatan peran negara mulai menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.

"Saya tidak melihat ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian Menteri Keuangan," kata Fuad.

Lebih lanjut, Fuad mengingatkan arah pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpegang pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Ia menegaskan perdebatan ekonomi tidak seharusnya terjebak pada label neoliberal maupun sosialis, melainkan fokus pada pelaksanaan konstitusi.

"Kalau kita sendiri tidak memegang konstitusi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Yang paling penting adalah menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutup Fuad.

Baca juga: 2 Kadernya, Fuad Bawazier-Simon Aloysius, Jadi Komisaris BUMN, Gerindra Beri Penjelasan

Tag:  #beredar #ganti #menkeu #pengamat #ingatkan #risiko #gangguan #kepercayaan #publik

KOMENTAR