Harga Pertamax Melonjak, Proyeksi Inflasi dan Daya Beli Jadi Perhatian

- Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 memunculkan kekhawatiran baru terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Di satu sisi, ekonom memperkirakan kenaikan harga BBM dapat mendorong inflasi mendekati 4 persen pada Juni 2026. Namun di sisi lain, pemerintah menilai dampaknya terhadap inflasi nasional relatif terbatas karena Pertamax bukan bahan bakar utama sektor transportasi umum maupun angkutan barang.

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi mulai Rabu (10/6/2026). Harga Pertamax naik menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter.

Baca juga: Purbaya Sebut Naiknya Harga Pertamax Tak Banyak Berdampak ke Inflasi

Merespons kenaikan tersebut. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai kenaikan harga kedua jenis BBM tersebut berpotensi menambah tekanan inflasi dalam beberapa bulan ke depan.

"Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 dapat mendorong inflasi sekitar 0,86 persen-1,25 persen," ujar David, dikutip dari KONTAN, Rabu (10/6/2026).

"Dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap komponen barang dan jasa sulit dipetakan, mengingat penggunaan Pertamax yang terbatas di rumah tangga dan sebagian transportasi penumpang," lanjutnya.

Baca juga: Purbaya Pede Ekonomi RI Tumbuh hingga 6,5 Persen pada 2027, Ini Sebabnya

Meski demikian, menurut David, dampak yang perlu lebih diwaspadai justru berasal dari efek tidak langsung yang berpotensi menyebar ke berbagai sektor ekonomi.

"Dampak tidak langsung kenaikan harga Pertamax akan dirasakan pada hampir seluruh komponen barang dan jasa, terlebih jika lonjakan permintaan BBM subsidi menimbulkan kelangkaan supply Pertalite," katanya.

Pandangan tersebut muncul di tengah kondisi harga pangan yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah. Kombinasi faktor-faktor tersebut dinilai dapat memperbesar tekanan terhadap harga barang dan jasa.

Baca juga: Per 10 Juni, Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 Per Liter, Pertamax Green Jadi Rp 17.000 Per Liter

Inflasi Berpotensi Mendekati 4 Persen

David memperkirakan inflasi Juni 2026 berpotensi mendekati 4 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Menurut dia, tekanan inflasi tidak hanya berasal dari kenaikan harga BBM non-subsidi, tetapi juga dari komponen pangan dan inflasi inti.

"Inflasi Juni 2026 bisa tembus di sekitar 4 persen," ujarnya.

"Selain pangan dan BBM, komponen inflasi inti (kecuali emas) diperkirakan meningkat akibat pelemahan rupiah," lanjut David.

Dalam kondisi tersebut, daya beli masyarakat dinilai menghadapi tekanan tambahan. Kenaikan harga bahan pangan yang sudah berlangsung sebelumnya diperkirakan membuat sebagian konsumen mencari cara untuk mengurangi pengeluaran.

Salah satu respons yang diperkirakan muncul adalah perpindahan konsumsi BBM dari Pertamax ke Pertalite. Selain itu, masyarakat kelas menengah perkotaan yang selama ini menjadi pengguna utama Pertamax diperkirakan akan mengurangi nilai belanja atau *ticket size* mereka.

David menilai rencana pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dapat membantu menjaga daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut dia, stimulus pemerintah akan menjadi faktor penting untuk mencegah tekanan konsumsi dan inflasi semakin meluas ke berbagai komponen pengeluaran rumah tangga.

Baca juga: Prasasti: Ekspor Menguat, Inflasi dan Rupiah Perlu Dicermati

Pemerintah Sebut Efek ke Inflasi Terbatas

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Di tengah proyeksi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi tidak akan terlalu besar.

Menurut Purbaya, karakter pengguna Pertamax membuat kenaikan harga BBM non-subsidi itu tidak langsung memengaruhi biaya transportasi umum maupun distribusi barang.

"Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax enggak dipakai angkutan barang," ujar Purbaya kepada awak media di Gedung Parlemen DPR RI, Rabu (10/6/2026).

"Harusnya limited karena bukan buat angkutan umum, angkutan barang juga enggak pakai (Pertamax)," lanjutnya.

Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan untuk menjaga agar kenaikan harga BBM non-subsidi tidak memicu lonjakan konsumsi BBM bersubsidi.

Baca juga: Dilema Warga Usai Harga Pertamax Naik: Ogah Pakai BBM Subsidi, tapi Budget Pas-pasan

Saat ditanya mengenai langkah yang akan ditempuh untuk menjaga kuota BBM subsidi, Purbaya menyebut kebijakan tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Itu nanya ke Pak Bahlil, mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau enggak salah, tanya Pak Bahlil yang ngerti," ujarnya.

Adapun ketika ditanya mengenai kemungkinan stimulus tambahan untuk meredam dampak kenaikan harga BBM non-subsidi, Purbaya tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.

Sementara itu, Pertamina menyatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah serta mempertimbangkan fluktuasi harga minyak mentah dunia dan harga pasar keekonomian.

Perseroan memastikan pasokan BBM non-subsidi tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, harga BBM bersubsidi dan penugasan tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp 6.800 per liter.

Baca juga: Kenaikan BBM dan Ketimpangan Kelas Menengah

Tag:  #harga #pertamax #melonjak #proyeksi #inflasi #daya #beli #jadi #perhatian