Rupiah Jatuh ke Rp 18.200 dan IHSG Ambles 4,3 Persen, Ada Apa dengan Pasar Indonesia?

Di tengah narasi pemerintah soal fundamental ekonomi Indonesia masih solid, pasar menunjukkan sinyal berbeda. Nilai tukar rupiah terperosok hingga Rp 18.200 per dollar AS, sementara IHSG ambruk lebih dari 4 persen.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan: jika ekonomi masih kuat, mengapa aset-aset Indonesia justru terus ditinggalkan pasar?

Pelemahan rupiah dan kejatuhan pasar saham terjadi secara bersamaan ketika investor global meningkatkan kewaspadaan terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah di pasar spot terus tertekan pada perdagangan Senin (8/6/2026).

Hingga pukul 13.48 WIB, mata uang Rupiah terdepresiasi 165 poin atau 0,91 persen ke level Rp 18.201 per dollar AS.

Kurs rupiah memang melemah sejak pembukaan perdagangan hari ini, sebelumnya makin terperosok lebih dalam, kurs rupiah sempat bertengger di posisi Rp 18.170 per dollar AS atau terkoreksi 134 poin, setara 0,75 persen.

Pada saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 242,16 poin atau 4,33 persen ke area 5.352,61, mendekati posisi terendah di 5.346,34. Penurunan ini terjadi tak berselang lama pembukaan pasar sesi kedua, Senin siang ini.

Investment Specialist KISI Sekuritas, Ahmad Faris Mu’tashim, menilai tekanan yang terjadi saat ini tidak semata-mata dipicu arus keluar dana asing, melainkan juga meningkatnya persepsi risiko terhadap Indonesia atau country risk.

Tekanan yang terjadi pada pasar keuangan menunjukkan investor mulai memberikan premi risiko yang lebih tinggi terhadap Indonesia.

Kondisi itu dipicu kekhawatiran pasar terhadap potensi pelebaran defisit fiskal, terutama karena pemerintah belum melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah berbagai tekanan anggaran.

Persepsi risiko tersebut tercermin dari pergerakan pasar obligasi. Selisih atau spread imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun dengan obligasi pemerintah Amerika Serikat kini melebar hingga sekitar 2,5 persen.

Hal itu membuat aset keuangan Indonesia harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik minat investor, sekaligus menunjukkan pasar meminta kompensasi lebih besar atas risiko yang mereka lihat di Indonesia.

“Secara country risk kita sedang dihukum karena potensi fiskal yang melebar defisitnya, seiring tidak adanya penyesuaian harga BBM. Kami melihat selisih yield obligasi 10 tahun Indonesia dan AS makin melebar berada pada level 2,5 persen dan hal tersebut menjadi 'karpet merah' untuk investor asing melakukan aksi inflow,” ujar Farus ketika dihubungi Kompas.com, Senin ini.

Sinyal meningkatnya risiko investasi di Indonesia diyakini mulai terlihat ketika IHSG masih berada di level tertinggi sepanjang sejarah (all time high/ATH) di November 2025. Saat itu, kenaikan pasar saham belum sepenuhnya didukung kondisi pasar obligasi yang mencerminkan tingkat risiko investasi.

Secara historis selisih imbal hasil (spread yield) antara obligasi pemerintah Indonesia dan AS berada di kisaran 2 persen.

Spread itu menjadi indikator yang digunakan investor global untuk mengukur apakah tingkat keuntungan yang ditawarkan di aset Indonesia masih sebanding dengan risiko yang harus ditanggung.

Ketika spread yield semakin menyempit, keuntungan tambahan yang diperoleh investor dari memegang aset Indonesia dibandingkan aset AS menjadi semakin kecil.

Dalam kondisi seperti itu, investor biasanya melakukan penyesuaian portofolio untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil (risk parity).

Penyesuaian ini sering kali diwujudkan melalui aksi jual pada aset-aset yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi, termasuk saham dan obligasi di pasar negara berkembang.

“Mengenai signal resiko, hal tersebut mulai tergambar pada saat IHSG all time high. Karena berdasarkan data historis spread yield obligasi Indonesia dan AS yang hanya sekitar 2 persen, sehingga jika spread makin menyempit, akan terjadi aksi jual untuk menyesuaikan risk parity sebagai penyesuaian eksposure,” paparnya.

Apakah pasar mulai meragukan kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi makro?

Faris mencatat jika melihat data resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum ada alasan kuat untuk meragukan disiplin fiskal pemerintah. Selama lima bulan pertama tahun ini, defisit anggaran sekitar 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jika angka tersebut disetahunkan, defisit diperkirakan berada di kisaran 1,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang masih jauh di bawah batas yang selama ini dianggap aman.

Karena itu, dari sisi angka fiskal semata, kondisi APBN dinilai masih cukup terjaga dan belum menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan.

Namun, pasar tidak hanya menilai kondisi ekonomi berdasarkan data fiskal, melainkan juga memperhatikan koordinasi dan komunikasi kebijakan antara otoritas ekonomi.

Salah satu faktor yang memunculkan kekhawatiran investor saat ini adalah belum sinkronnya komunikasi antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan.

Ketidakselarasan pesan yang disampaikan kedua institusi tersebut menciptakan unnecessary risk atau risiko yang sebenarnya tidak perlu muncul apabila komunikasi kebijakan lebih terkoordinasi.

Dalam kondisi pasar yang sensitif, perbedaan persepsi atau pesan yang kurang selaras antara otoritas fiskal dan moneter dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor.

Akibatnya, pasar menjadi lebih berhati-hati dan cenderung memberikan premi risiko yang lebih tinggi terhadap aset Indonesia, meskipun indikator fundamental fiskal masih relatif sehat.

“By data press release APBN, dalam 5 bulan pertama kita defisitnya 0,7 persen yang jika disetahunkan sekitar 1,68 persen. Secara angka, APBN masih aman sekali. Namun, kami melihat ketidaksinkronan komunikasi BI dan Kemenkeu menjadi unnecessary risk,” kata Faris.

Menurutnya, pemerintah masih berupaya menerapkan pendekatan yang mirip dengan strategi yang pernah digunakan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menghadapi gejolak taper tantrum pada 2013.

Kala itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan meredam tekanan terhadap pasar keuangan.

“Meskipun saat ini pemerintah berupaya untuk mencoba playbook yang dilakukan SBY pada saat tapering tantrum 2013,” tukasnya.

Lebih jauh, ia yakin apabila rupiah terus melemah, dampaknya mulai terasa pada harga berbagai kebutuhan pokok yang bergantung pada bahan baku impor.

Salah satu contoh yang paling dekat dengan masyarakat adalah tempe dan tahu, mengingat sebagian besar kebutuhan kedelai nasional masih berasal dari impor.

Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar AS, biaya impor akan meningkat sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Kenaikan harga tidak hanya berpotensi terjadi pada produk berbahan baku kedelai, tetapi juga pada berbagai komoditas dan barang lain yang memiliki komponen impor dalam rantai produksinya.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan tekanan inflasi, terutama jika pelemahan rupiah berlangsung dalam periode yang cukup panjang. Karena itu, Faris menilai tidak akan mengejutkan apabila data inflasi pada kuartal II-2026 menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Meningkatnya inflasi berisiko mengurangi daya beli masyarakat karena pendapatan yang diterima tidak serta-merta bertambah secepat kenaikan harga barang dan jasa. Akibatnya, kemampuan konsumsi rumah tangga dapat tertekan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok.

Sementara, terkait batas toleransi pasar terhadap ketidakpastian kebijakan pemerintah, Faris mencatat investor masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki keadaan.

Namun, pasar saat ini menunggu adanya keselarasan yang lebih kuat antara komunikasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, serta otoritas ekonomi lainnya.

Salah satu sumber kekhawatiran investor dalam beberapa bulan terakhir bukan semata-mata kondisi ekonomi, melainkan bagaimana berbagai program dan kebijakan pemerintah dikomunikasikan kepada publik dan pelaku pasar.

Selama sekitar enam bulan terakhir, pasar menilai pemerintah belum mampu menyampaikan arah kebijakan secara konsisten dan mudah dipahami, sehingga memunculkan ketidakpastian yang sebenarnya dapat dihindari.

Karena itu, yang paling dibutuhkan saat ini adalah perbaikan komunikasi kebijakan dan koordinasi yang lebih jelas antara otoritas. Jika pemerintah mampu menunjukkan arah kebijakan yang konsisten dan sejalan, kepercayaan investor berpotensi kembali pulih.

Sebaliknya, apabila ketidakpastian komunikasi terus berlanjut, pasar cenderung akan tetap bersikap hati-hati dan mempertahankan premi risiko yang lebih tinggi terhadap aset-aset Indonesia.

“Dari pelaku pasar, masih menunggu perbaikan terkait komunikasi dan kebijakan pemerintah yang sejalan. Dan hal tersebut harus segera diatasi, yang jelas kami menilai selama enam bulan ke belakang pemerintah kurang mengomunikasikan programnya dengan baik,” ungkap Faris.

Tag:  #rupiah #jatuh #18200 #ihsg #ambles #persen #dengan #pasar #indonesia