Mode Bertahan Kelas Menengah Indonesia

DI BANYAK kota di Indonesia hari ini, ada satu pemandangan yang semakin lazim di mana pusat perbelanjaan tetap ramai, kafe penuh, jalanan macet, tetapi percakapan masyarakat justru dipenuhi kecemasan ekonomi.

Orang-orang tetap bekerja, tetap konsumtif, tetap terlihat “baik-baik saja”, tapi diam-diam sedang mengurangi pengeluaran, menunda membeli rumah, mengurangi liburan, hingga mulai mencairkan tabungan untuk bertahan hidup.

Inilah kondisi paradoks kelas menengah Indonesia saat ini. Secara visual, ekonomi tampak bergerak, tetapi di level rumah tangga banyak yang sedang masuk ke dalam “mode bertahan”.

Kelas menengah selama ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Mereka membayar pajak, menjaga konsumsi domestik, membeli rumah, kendaraan, pendidikan, asuransi, hingga menopang pertumbuhan sektor jasa dan UMKM.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini justru menghadapi tekanan yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya harga kebutuhan hidup, pekerjaan yang semakin tidak pasti, cicilan membesar, hingga pendapatan riil yang tidak tumbuh secara signifikan.

Di tengah situasi tersebut, banyak keluarga kelas menengah mulai mengubah gaya hidup mereka. Mereka tidak lagi berpikir tentang ekspansi ekonomi keluarga, melainkan bertahan agar tidak turun kelas.

Fenomena ini bukan sekadar isu psikologis, melainkan realitas sosial-ekonomi yang mulai terlihat dalam berbagai data.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Matcha Effect: Saat Generasi Muda Beli Ketenangan di Tengah Kecemasan Ekonomi

Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai sekitar 57,33 juta orang, tetapi turun menjadi sekitar 47,85 juta pada 2024. Bahkan pada 2025 jumlahnya kembali turun menjadi sekitar 46,7 juta orang.

Kondisi ini berarti jutaan orang yang sebelumnya relatif aman secara ekonomi kini masuk ke dalam kelompok rentan. Mereka masih bekerja, masih memiliki penghasilan, tetapi ruang aman finansial mereka semakin sempit.

Kondisi ini menjadi alarm serius bagi masa depan ekonomi Indonesia. Sebab ketika kelas menengah melemah, konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional akan ikut terganggu.

Di atas kertas, ekonomi Indonesia memang masih tumbuh cukup baik. Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen.

Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

Sebagian besar kelas menengah justru merasa hidup semakin mahal dan tidak pasti. Pertanyaan pentingnya kemudian adalah mengapa kelas menengah Indonesia masuk ke mode bertahan?

Jawabannya atas pertanyaan di atas tidak tunggal. Pertama, daya beli yang terus tergerus. Banyak keluarga kelas menengah merasakan bahwa kenaikan pendapatan tidak lagi mampu mengejar kenaikan biaya hidup.

Harga pangan meningkat, biaya pendidikan melonjak, tarif kesehatan makin mahal, sementara biaya transportasi dan perumahan terus naik.

Masalahnya, kenaikan penghasilan masyarakat tidak bergerak secepat inflasi kebutuhan dasar tersebut.

Bahkan sejumlah pengamat menilai stagnasi upah riil telah berlangsung cukup lama. Akibatnya, meskipun secara nominal gaji naik, daya beli masyarakat secara riil justru melemah.

Kondisi ini membuat kelas menengah harus melakukan penyesuaian gaya hidup secara diam-diam. Banyak keluarga mulai mengurangi makan di luar, menunda membeli kendaraan baru, mengurangi perjalanan wisata, hingga menjadi lebih selektif dalam memilih sekolah untuk anak.

Fenomena “turunnya kualitas konsumsi” mulai terlihat jelas. Konsumen tetap membeli, tetapi memilih produk yang lebih murah.

Tetap pergi berlibur, tetapi mencari destinasi yang lebih dekat. Tetap nongkrong di kafe, tetapi mengurangi frekuensinya.

Secara psikologis, kelas menengah di Indonesia sedang mengalami tekanan terkait status sosial. Mereka ingin tetap terlihat stabil di tengah tekanan ekonomi yang semakin besar.

Kedua, ketidakpastian pekerjaan semakin tinggi. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam dua tahun terakhir menimbulkan ketakutan kolektif di kalangan pekerja urban.

Data menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang 2025 mencapai lebih dari 88.000 orang dan diperkirakan masih berlanjut pada 2026.

Bagi kelas menengah, ancaman terbesar sebenarnya bukan sekadar kehilangan pekerjaan, melainkan kehilangan stabilitas.

Baca juga: Neutral Buoyancy Negara: Jutaan Orang di Pinggir Jurang Tak Lagi Terdeteksi

Banyak pekerja formal kini mulai merasa posisinya tidak lagi aman. Transformasi digital, otomatisasi, efisiensi perusahaan, dan perlambatan ekonomi global membuat perusahaan semakin hati-hati dalam melakukan ekspansi tenaga kerja.

Di saat yang sama, lapangan pekerjaan baru yang tersedia sering kali bersifat informal, berstatus kontrak jangka pendek, atau berbasis ekonomi gig.

Akibatnya, muncul fenomena baru di kalangan kelas menengah Indonesia, yaitu bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisi yang sama.

Mereka harus mengambil pekerjaan tambahan, menjadi pekerja lepas, membuka usaha sampingan, atau menjadi content creator demi menjaga keseimbangan keuangan keluarga.

Sebagian bahkan mulai menggunakan tabungan bukan untuk investasi masa depan, melainkan untuk menutup kebutuhan bulanan. Inilah tanda bahwa kelas menengah sedang kehilangan bantalan ekonomi.

Ketiga, biaya perumahan semakin tidak terjangkau. Bagi generasi muda kelas menengah, memiliki rumah kini terasa semakin sulit. Harga properti terus meningkat, sementara pertumbuhan penghasilan relatif stagnan.

Suku bunga kredit perumahan juga membuat cicilan bulanan semakin berat. Akibatnya, banyak anak muda kelas menengah memilih menunda membeli rumah dan bertahan dengan menyewa tempat tinggal.

Sebagian lainnya tetap membeli rumah, tetapi harus memilih lokasi yang jauh dari pusat kota sehingga menambah biaya transportasi dan waktu perjalanan. Krisis perumahan ini bukan hanya persoalan properti, tetapi juga soal mobilitas sosial.

Rumah selama ini menjadi simbol kestabilan kelas menengah. Ketika akses terhadap rumah semakin sulit, rasa aman ekonomi ikut melemah.

Keempat, tekanan gaya hidup digital. Kelas menengah Indonesia hidup di era media sosial yang menciptakan standar kehidupan baru.

Tekanan untuk terlihat sukses, produktif, dan mapan secara visual membuat banyak orang terjebak dalam konsumsi simbolik.

Fenomena “flexing economy” mendorong masyarakat untuk mempertahankan citra sosial meski kondisi keuangan mereka sedang rapuh.

Akibatnya, sebagian masyarakat kelas menengah terjebak dalam utang konsumtif, pinjaman online, hingga penggunaan paylater berlebihan.

Baca juga: Media Sosial: Mesin Baru Pembuat Stres Finansial

Ironisnya, teknologi digital yang seharusnya membantu efisiensi justru, dalam banyak kasus, mempercepat perilaku konsumtif.

Diskon instan, cicilan cepat, dan kemudahan transaksi membuat masyarakat semakin mudah berbelanja tanpa perencanaan yang matang.

Dalam jangka pendek, hal ini menjaga konsumsi domestik, tetapi dalam jangka panjang memperbesar kerentanan finansial rumah tangga.

Kelima, kualitas pertumbuhan ekonomi belum merata. Masalah utama Indonesia sebenarnya bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi rendah, melainkan pertumbuhan yang belum sepenuhnya berkualitas.

Pertumbuhan masih terkonsentrasi di sektor tertentu, sementara penciptaan lapangan kerja berkualitas belum cukup kuat. Akibatnya, ekonomi tumbuh, tetapi rasa aman ekonomi masyarakat tidak ikut meningkat.

Kondisi ini terlihat dari meningkatnya jumlah pekerja informal di tingkat nasional yang mencapai hampir 60 persen.

Banyak masyarakat bekerja, tetapi tanpa perlindungan sosial memadai, tanpa kepastian pendapatan, dan tanpa jaminan keberlanjutan.

Ketika kelas menengah semakin rentan, yang muncul adalah fenomena “working poor” yaitu orang yang bekerja penuh waktu, tetapi tetap hidup dalam kecemasan ekonomi.

Padahal, kelas menengah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan demokrasi.

Dalam banyak negara, kelas menengah merupakan fondasi utama pertumbuhan jangka panjang karena mereka menciptakan konsumsi, investasi pendidikan, dan kewirausahaan.

Jika kelas menengah melemah, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Masyarakat yang kehilangan harapan terhadap mobilitas sosial cenderung mengalami frustrasi kolektif.

Ketimpangan sosial menjadi semakin terasa. Kepercayaan terhadap institusi ekonomi melemah. Bahkan dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu instabilitas sosial.

Karena itu, menyelamatkan kelas menengah seharusnya menjadi agenda strategis nasional. Pemerintah memang telah menjalankan berbagai program bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Namun, tantangan kelas menengah membutuhkan pendekatan yang lebih struktural.

Pertama, menciptakan lapangan kerja berkualitas. Indonesia tidak cukup hanya menciptakan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi juga harus memastikan kualitas pekerjaan tersebut.

Pekerjaan dengan upah layak, perlindungan sosial yang memadai, dan peluang pengembangan karier menjadi kebutuhan utama.

Transformasi industri harus diarahkan pada sektor bernilai tambah tinggi seperti manufaktur berbasis teknologi, ekonomi digital produktif, industri halal, energi hijau, hingga jasa modern.

Jika Indonesia hanya bertumpu pada pekerjaan informal berupah rendah, maka kelas menengah akan terus rapuh.

Kedua, memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja urban. Selama ini, banyak kebijakan perlindungan sosial lebih berfokus pada kelompok miskin ekstrem.

Baca juga: Bonus Demografi di Tengah Krisis Lapangan Kerja Berkualitas

Padahal, kelompok kelas menengah juga rentan dan membutuhkan bantalan ekonomi, terutama ketika terkena PHK atau mengalami krisis kesehatan.

Skema asuransi pengangguran, jaminan kesehatan yang lebih kuat, dan pelatihan ulang bagi tenaga kerja harus diperluas. Negara perlu hadir bukan hanya ketika masyarakat miskin, tetapi juga ketika masyarakat berisiko jatuh miskin.

Ketiga, reformasi sektor perumahan. Negara harus memastikan generasi muda kelas menengah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Tanpa intervensi serius, krisis keterjangkauan rumah akan semakin memperlebar ketimpangan.

Kebijakan perumahan tidak cukup hanya membangun rumah subsidi, tetapi juga perlu memperbaiki tata kota, transportasi publik, dan skema pembiayaan jangka panjang yang lebih ramah bagi generasi muda.

Keempat, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Di tengah perubahan ekonomi global, kelas menengah Indonesia membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi.

Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan ijazah, tetapi juga harus menciptakan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja yang baru.

Digitalisasi, kecerdasan buatan, dan otomatisasi akan mengubah struktur pekerjaan secara drastis dalam beberapa tahun ke depan. Jika masyarakat tidak dipersiapkan, maka tekanan terhadap kelas menengah akan semakin besar.

Kelima, membangun ekonomi lebih inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu akan memperbesar kerentanan sosial. Karena itu, strategi pembangunan harus lebih menekankan pemerataan kesempatan ekonomi.

UMKM perlu diperkuat, akses pembiayaan perlu diperluas, dan konektivitas antardaerah perlu ditingkatkan agar pertumbuhan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.

Selain itu, kebijakan fiskal juga harus lebih sensitif terhadap tekanan biaya hidup bagi kelas menengah. Pajak, subsidi, dan insentif ekonomi perlu dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat produktif.

Pada akhirnya, persoalan kelas menengah bukan hanya soal statistik ekonomi, melainkan soal harapan.

Selama puluhan tahun, kelas menengah Indonesia tumbuh dengan keyakinan bahwa kerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Bahwa pendidikan dapat mengubah nasib. Bahwa pekerjaan formal memberikan kepastian masa depan.

Namun, kini keyakinan tersebut mulai terguncang. Banyak anak muda berpendidikan tinggi merasa semakin sulit untuk membeli rumah.

Banyak pekerja formal merasa bahwa satu PHK dapat menghancurkan stabilitas hidup selama bertahun-tahun. Banyak keluarga merasa tabungan tidak lagi cukup untuk menghadapi biaya hidup yang terus naik.

Kelas menengah Indonesia hari ini bekerja semakin keras. Namun, hasilnya tidak selalu membuat merasa aman.

Di sinilah letak tantangan terbesar ekonomi Indonesia ke depan, yaitu bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sebab bangsa yang sehat bukan hanya bangsa dengan angka pertumbuhan tinggi, melainkan bangsa yang mampu membuat warganya merasa memiliki masa depan.

Kelas menengah Indonesia saat ini memang sedang memasuki mode bertahan. Namun, jika dikelola dengan kebijakan yang tepat, mereka masih bisa kembali menjadi motor pertumbuhan dan optimisme nasional.

Tag:  #mode #bertahan #kelas #menengah #indonesia