Dukung Usulan Menteri PUPR, REI Sebut Penurunan Bunga KPR Nonsubsidi Bantu Atasi Backlog

- DPP Real Estate Indonesia (REI) mendukung usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono agar bunga KPR nonsubusidi diturunkan. Menurut Wakil Ketua Umum DPP REI, Ikang Fawzi, penurunan bunga KPR nonsubsidi dapat mengurangi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (backlog perumahan).

"Aku pikir sih yang paling signifikan pendapatnya dari Pak Menteri itu, Pak Basuki (bunga terlalu tinggi masalahnnya)," kata Ikang dihubungi JawaPos.com, Kamis (7/3).

Ikang melihat permasalahan perumahan paling utama di Indonesia ini adalah bunga KPR yang terlalu mahal. Kedua, pola pembiayaan dimana yang harus dilunasi oleh debitur adalah bunga KPRnya terlebih dahulu, baru pinjaman pokoknya.

"Ini tentunya kaitannya harus ada policy dari pemerintah, terkait BI dan sebagainya. Tapi, kalau itu (bunga KPR nonsubsidi) bisa diturunkan 2-3 persen, wah dahsyat itu," tegas Ikang Fawzi.

Tingginya bunga KPR nonsubsidi ini, lanjut Ikang, tidak hanya membebani masyarakat kelas menengah. Menurutnya, kelompok yang paling rentan tidak bisa memiliki rumah adalah milenial.

"Milenial kalau misalnya disamakan dengan bunga komersil lainnya, ya mereka nggak mampu sebenarnya. Sama FLPP mungkin mereka di atas itu, tapi kemampuan belum set-up. Nah, ini harus dipikirkan buat mereka itu bunga khususnya," jelas Ikang.

Dari sisi perbankan, Ikang berpendapat, semestinya lembaga keuangan tidak perlu terlalu khawatir untuk menurunkan bunga KPR karena jaminan asetnya sudah mereka pegang. Apalagi, rumah masih menjadi kebutuhan utama. Kalaupun ada permasalahan, kata Ikang, relatif lebih gampang menjualnya lagi.

"Yang paling penting adalah yang Pak Menteri omongkan itu saya sepakat. Saya juga sering ngomong itu, tapi mungkin kalau kita yang ngomong efeknya ya enggak terlalu besar. Kalau Pak Menteri yang ngomong, ya mudah-mudahan bisa jadi evaluasi (buat perbankan)," tutur Ikang.

Ditemui terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memperkirakan, tanpa intervensi dari pemerintah, diperkirakan perbankan masih akan bermain di bunga tinggi dalam 2-3 tahun ke depan, khususnya untuk KPR nonsubsidi. Bahkan kemungkinan masih akan bertengger di level dua digit.

"Kita akan melihat 203 tahun lagi era suku bunga tinggi masih akan terjadi. Kasihan teman-teman yang akan ambil KPR yang floating rate. Jangan cuma subsidinya yang ditekan. FLPPnya doang. Tapi, nonsubsidi ini pasar harus diatur," kata Bhima kepada JawaPos.com, Selasa (5/3).

Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) atau BTN dan perbankan lain untuk menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi. Hal itu disampaikan Menteri PUPR saat menghadiri acara btn Anniversary Festival 2024 dalam rangka HUT ke-74 BTN dan launching logo baru di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Minggu (3/3).

"Saya mengharapkan betul BTN dan bank-bank lain juga kalau bisa ke depan, bunga KPR nonsubsidi harus bisa diturunkan. Karena kalau tidak bisa diturunkan, omong kosong itu perubahan logo," kata Basuki.

Lebih lanjut, Basuki membeberkan logo baru bank pelat merah ini memiliki beberapa perubahan. Mulai dari tulisannya yang diubah menjadi huruf kecil, dari sebelumnya huruf kapital semua.

Selain itu, terdapat garis merah pendek yang berada di atas tulisan BTN. Dia menilai perubahan itu bisa mendorong bank yang identik dengan perkreditan perumahan bisa lebih efisien dan lebih berdampak kepada masyarakat.

"Jadi, saya benar-benar ingin BTN memiliki sikap efisien. Huruf besar jadi kecil semua itu berarti memasyarakat. Ini bank rumah memasyarakat," beber Basuki.

Tag:  #dukung #usulan #menteri #pupr #sebut #penurunan #bunga #nonsubsidi #bantu #atasi #backlog