Krisis Energi Dunia 2026, Cadangan Minyak Negara Berkembang Menipis
Krisis energi global disebut memasuki fase paling serius dalam sejarah modern setelah konflik di Timur Tengah mengganggu pasokan minyak dan gas dunia.
Penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, membuat sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia terdampak.
Kepala International Energy Agency (IEA) Fatih Birol mengatakan, pasar minyak dan gas kini menghadapi tekanan besar di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia yang melampaui 120 dollar AS per barrel.
Baca juga: Pemerintah Miliki Skenario Darurat Hadapi Krisis Energi Global
Ilustrasi kilang minyak.
Dalam konferensi di Paris, Birol menyebut dunia tengah menghadapi “tantangan ekonomi dan energi besar” akibat gejolak geopolitik yang memicu gangguan rantai pasok energi global.
Kondisi tersebut diperparah dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa konflik di Timur Tengah akan terus meluas.
Harga minyak mentah Brent bahkan sempat menyentuh level tertinggi dalam empat tahun terakhir pada akhir April 2026.
Gangguan pasokan energi dunia kali ini dinilai berbeda dibanding krisis sebelumnya karena dampaknya menjalar hampir ke seluruh kawasan, terutama negara berkembang yang bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Baca juga: Dunia Panik Krisis Energi dan Pangan, Prabowo: Kita Masih Aman
Negara berkembang paling rentan
Laporan Al Jazeera yang dikutip pada Rabu (13/5/2026) menyebut negara-negara berkembang menjadi kelompok yang paling terdampak akibat lonjakan harga energi karena memiliki cadangan minyak yang terbatas.
ilustrasi minyak mentah
Meskipun pelepasan 400 juta barrel cadangan minyak darurat oleh negara-negara anggota IEA pada Maret 2026 dimaksudkan untuk meredam kenaikan harga global, langkah tersebut justru menyoroti ketimpangan cadangan energi antara negara maju dan berkembang.
IEA sendiri merupakan lembaga yang dibentuk pada 1974 dan beranggotakan negara-negara industri anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Meski hanya mewakili sekitar 16 persen populasi dunia, negara-negara anggota IEA memiliki cadangan minyak strategis dalam jumlah sangat besar.
Baca juga: Prediksi Rupiah ke Rp 17.400: Dampak Krisis Energi dan Konflik Iran
Per Maret 2026, negara anggota IEA tercatat memiliki 1,2 miliar barel cadangan publik serta tambahan 600 juta barel yang disimpan industri swasta berdasarkan mandat pemerintah.
Di luar anggota IEA, China diperkirakan memiliki sekitar 1,4 miliar barel cadangan darurat, lebih besar dibanding gabungan cadangan Amerika Serikat, Jepang, anggota OECD Eropa, dan Arab Saudi.
Negara non-IEA lain yang juga memiliki cadangan besar adalah India, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran.
Menurut estimasi IEA, 10 negara atau blok dengan cadangan energi terbesar menguasai sekitar 70 persen stok minyak global.
Baca juga: Asosiasi: Kepastian Kebijakan Kendaraan Listrik Kunci Hadapi Ancaman Krisis Energi
Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan banyak negara berkembang di Asia dan Afrika yang justru memiliki bantalan energi sangat minim.
Peneliti Sustainable Development Policy Institute di Islamabad, Pakistan, Khalid Waleed mengatakan, negara berkembang merupakan pihak yang “paling tidak mampu membayar mahalnya biaya pembangunan cadangan minyak strategis”.
“Cadangan minyak strategis mahal untuk dibangun, diisi, dibiayai, dirotasi, dan dikelola,” ujar Waleed kepada Al Jazeera.
Menurut dia, bagi negara yang menghadapi tekanan nilai tukar, beban utang, tagihan impor pangan, subsidi listrik, hingga kebutuhan perlindungan sosial, menyimpan jutaan barrel minyak sering kali dianggap sebagai kemewahan meski secara strategis sangat penting.
Baca juga: IEA Wanti-wanti Krisis Energi Baru akibat Konflik Iran
Ilustrasi kapal tanker.
Asia diproyeksi menanggung dampak terbesar
Asia Pasifik diperkirakan menjadi kawasan yang menerima dampak ekonomi terbesar dari krisis energi global saat ini karena banyak negara di kawasan tersebut sangat bergantung pada impor bahan bakar.
Asian Development Bank (ADB) bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia menjadi 4,7 persen pada 2026, turun dari estimasi sebelumnya sebesar 5,1 persen.
Di sejumlah negara berkembang Asia, pemerintah secara terbuka mengakui bahwa cadangan energi mereka berada jauh di bawah standar IEA yang mensyaratkan stok setara 90 hari impor.
Menteri Energi Pakistan Ali Pervaiz Malik mengatakan negaranya hanya memiliki cadangan minyak mentah untuk lima hingga tujuh hari.
Baca juga: Legislator Nilai RI Punya Ketahanan Kuat di Tengah Krisis Energi
Sementara itu, pejabat di Indonesia, Bangladesh, dan Vietnam dalam beberapa pekan terakhir menyebut cadangan energi mereka hanya cukup untuk sekitar 23 hari hingga satu bulan.
Kepala Riset Sparta di Singapura Neil Crosby mengatakan banyak negara berkembang tidak hanya kekurangan dana untuk membangun cadangan strategis, tetapi juga menghadapi persoalan teknis seperti gangguan jaringan listrik dan kapasitas kilang domestik yang tidak memadai.
Menurut Crosby, kondisi tersebut membuat negara-negara berkembang sulit mempertahankan stok minyak mentah dalam jumlah besar yang sebenarnya dapat membantu menahan lonjakan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya.
“Pada akhirnya, pertahanan jangka panjang terkuat adalah mempercepat proyek energi terbarukan untuk secara permanen memisahkan pembangkit listrik lokal dari pasar minyak internasional,” ujar Crosby kepada Al Jazeera.
Baca juga: Perang AS-Iran Memicu Krisis Energi Terburuk dalam Sejarah
Ilustrasi energi terbarukan.
Ia menilai percepatan proyek energi terbarukan menjadi pertahanan jangka panjang paling kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar minyak internasional.
Pasar minyak kekurangan pasokan
Dikutip dari InvestingLive, lembaga keuangan global JPMorgan menilai gangguan pasokan minyak akibat konflik AS-Iran telah menciptakan kehancuran permintaan energi terbesar sejak krisis keuangan 2008.
Dalam laporan terbarunya, JPMorgan menyebut gangguan pasokan minyak global mencapai 13,7 juta barrel per hari pada April 2026 atau setara sekitar 14 persen dari total permintaan dunia.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, dunia mengandalkan penarikan stok cadangan dengan laju 7,1 juta barrel per hari sepanjang April 2026.
Baca juga: Krisis Energi Mengintai Asia, IMF Minta Reformasi Struktural
Meski demikian, pasar masih mengalami defisit sekitar 2 juta barrel per hari.
JPMorgan mencatat permintaan minyak global turun 4,3 juta barrel per hari pada April, hampir dua kali lipat dibanding puncak penurunan permintaan saat krisis finansial global 2008.
Sekitar 87 persen tekanan permintaan itu terjadi di Timur Tengah, negara frontier Asia, dan Afrika.
Harga bensin di Amerika Serikat juga melonjak tajam. Harga bensin reguler rata-rata mencapai 4,05 dollar AS per galon pada akhir April, naik dari sekitar 2,88 dollar AS sebelum perang dimulai.
Baca juga: Thailand Waspadai Stagflasi dan Krisis Energi, Siapkan Utang Rp 267,5 T
JPMorgan memperkirakan harga minyak Brent dalam jangka pendek berada di kisaran 120 dollar AS hingga 130 dollar AS per barrel. Bahkan, harga minyak mentah Brent berpotensi menembus 150 dollar AS apabila gangguan pasokan berlanjut hingga pertengahan Mei 2026.
Citigroup juga memberikan proyeksi serupa dengan memperingatkan harga minyak mentah Brent dapat mencapai 150 dollar AS jika arus minyak melalui Selat Hormuz tetap terblokade hingga Juni 2026.
Ilustrasi harga minyak
Meski JPMorgan memperkirakan Selat Hormuz akan kembali dibuka pada Juni, bank tersebut memperkirakan harga Brent rata-rata tetap berada di level 96 dollar AS per barel sepanjang 2026.
Inflasi global diperkirakan meningkat
Krisis energi global juga diperkirakan memicu lonjakan inflasi di berbagai negara.
Baca juga: Tak Hanya RI, Malaysia Juga Lirik Minyak Rusia di Tengah Krisis Energi
JPMorgan memperkirakan inflasi headline Amerika Serikat dapat mencapai 4 persen pada Mei 2026 sebelum perlahan turun menuju 3 persen pada akhir tahun.
Dalam skenario terburuk, inflasi AS bahkan bisa melampaui 5 persen apabila harga minyak mentah bertahan di atas 120 dollar AS sepanjang musim panas.
Kondisi tersebut diperkirakan membuat bank sentral AS Federal Reserve menahan suku bunga tinggi lebih lama hingga 2027.
Menurut Andreas Goldthau, pakar energi dari Willy Brandt School of Public Policy University of Erfurt, pengaruh IEA terhadap pasar minyak global juga semakin melemah seiring meningkatnya konsumsi energi negara-negara berkembang seperti China dan India.
Baca juga: Krisis Energi Timur Tengah, IEA Prediksi Pemulihan hingga 2 Tahun
“Semakin kecil pangsa negara-negara OECD dalam permintaan global, yang merupakan fungsi dari berkurangnya intensitas minyak di dalam negeri dan pertumbuhan permintaan di luar negeri, semakin kecil pula pangsa pasar yang diatur di bawah IEA, dan mekanisme manajemen darurat bersama yang dimilikinya,” ungkap Goldthau.
Ia menilai pasar minyak global kini menghadapi tantangan karena semakin sedikit negara yang mampu menjadi penyangga gejolak pasar energi dunia.
Kepala Ekonom Rystad Energy Claudio Galimberti memperkirakan lebih dari 70 persen populasi dunia tinggal di negara yang tidak memiliki cadangan energi memadai untuk menghadapi guncangan harga.
Ilustrasi kilang minyak.
Galimberti mengatakan negara-negara seharusnya memiliki cadangan minyak untuk 120 hingga 150 hari, lebih tinggi dibanding standar IEA selama 90 hari.
Baca juga: Perang Iran Picu Krisis Energi, Jepang Siapkan Rp 171 T untuk Asia Tenggara
“Cadangan minyak strategis merupakan masalah keamanan nasional,” kata Galimberti.
Di tengah krisis yang terus berlangsung, sejumlah analis menilai negara-negara berkembang kemungkinan akan mendorong pembentukan mekanisme baru dalam pengelolaan cadangan energi global agar distribusi pasokan dan stabilitas harga menjadi lebih merata.
Namun, Crosby menilai upaya membentuk blok alternatif di luar IEA tidak akan mudah dilakukan karena negara importir dan eksportir minyak memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda saat harga energi bergejolak.
Tag: #krisis #energi #dunia #2026 #cadangan #minyak #negara #berkembang #menipis