WFH ASN Tiap Jumat Hemat BBM, Tapi Biaya Listrik Rumah Naik
- Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang telah berjalan sekitar satu bulan kini memasuki fase krusial.
Pemerintah mulai mengevaluasi efektivitasnya, bukan hanya dari sisi efisiensi anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi secara luas termasuk beban yang berpindah ke rumah tangga pegawai.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, keberlanjutan kebijakan WFH yang saat ini diterapkan setiap Jumat akan sangat bergantung pada dinamika global, khususnya harga minyak dunia.
Baca juga: WFH Jumat untuk Swasta Hanya Imbauan: Apakah Perusahaan Sudah Ikut?
“Kalau kondisi membaik, ya kita kembali normal. Tapi kalau masih tinggi, kita lihat apakah perlu tetap hemat,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Meski demikian, ia menilai dampak kebijakan ini terhadap ekonomi sejauh ini cenderung netral hingga positif.
Pemerintah juga mengakui ada faktor lain yang menahan laju ekonomi, yang saat ini tengah disiapkan langkah perbaikannya.
WFH ASN hemat BBM, tapi belum tentu hemat Secara nyata
Di balik narasi efisiensi, pemerintah memperkirakan kebijakan WFH dapat menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp 6,2 triliun.
Baca juga: Dilema WFH Sektor Swasta, Antara Imbauan dan Operasional
Namun, angka ini belum sepenuhnya mencerminkan penghematan riil.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai angka tersebut lebih tepat dipandang sebagai proyeksi makro, bukan realisasi fiskal.
Ia menjelaskan, komponen terbesar penghematan kemungkinan berasal dari penurunan mobilitas ASN, bukan dari efisiensi gedung atau fasilitas kantor.
Ilustrasi Work From Home
“Angka itu masih bersifat ‘could save’, jadi belum benar-benar terjadi di APBN,” ujarnya kepada Kompas.com, Rabu (6/5/2026).
Baca juga: Hitung-hitungan WFH: Hemat Operasional atau Pindah Biaya?
Pemerintah menurutnya belum terlihat memasukkan biaya yang berpindah ke rumah tangga seperti listrik, internet, pendingin ruangan, atau perangkat kerja pegawai ke dalam asumsi penghematan yang ada.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman.
Ia menilai tanpa transparansi metodologi seperti asumsi jarak tempuh, konsumsi BBM, dan tingkat kepatuhan ASN angka tersebut berpotensi terlalu optimistis.
Menurutnya, penghematan juga terbatas karena sebagian besar belanja pemerintah seperti gaji, tunjangan, dan operasional dasar tetap berjalan.
Baca juga: Purbaya: Dampak WFH ASN ke Efisiensi Masih Dievaluasi, Bisa Dihentikan Jika Kondisi Membaik
"Angka Rp 6,2 triliun lebih tepat disebut potensi efisiensi makro daripada penghematan fiskal riil APBN. Sebab sebagian besar biaya birokrasi seperti gaji, tunjangan, sewa gedung, dan utilitas dasar tetap berjalan meskipun ASN WFH satu hari per minggu. Jadi dampaknya terhadap penurunan belanja negara langsung relatif terbatas," ungkapnya
Efisiensi Jangka Pendek, Bukan Solusi Struktural
Rizal juga menilai bahwa kebijakan WFH lebih mencerminkan langkah darurat jangka pendek ketimbang strategi energi jangka panjang.
Dalam konteks global, kebijakan ini muncul di tengah tekanan harga minyak dan pelemahan rupiah.
Pemerintah berupaya menahan beban subsidi energi yang berpotensi membengkak.
Baca juga: Kemenhub Ubah Skema WFH, Layanan Transportasi Tetap Normal
Ilustrasi work from home
Namun, menurut Rizal, transformasi energi seharusnya tidak berhenti pada pengurangan mobilitas seminggu sekali.
“Transisi energi membutuhkan reformasi permanen seperti transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, dan efisiensi gedung,” ujarnya.
Biaya berpindah ke rumah tangga
Salah satu kritik utama terhadap kebijakan ini adalah potensi “cost shifting”, yakni perpindahan beban biaya dari kantor ke individu ASN.
Syafruddin menyoroti pemerintah belum menghitung secara komprehensif tambahan biaya listrik, internet, hingga kebutuhan ruang kerja di rumah.
Baca juga: Bahlil: Pegawai ESDM WFH Sebagian, Eselon I-II Tetap Masuk Kantor
Tanpa perhitungan ini, klaim efisiensi dinilai hanya bersifat parsial.
“Penghematan terlihat besar di anggaran, tapi belum tentu secara total ekonomi,” katanya.
Rizal juga menegaskan hal serupa.
Ia menilai tambahan biaya rumah tangga seperti listrik dan pendingin ruangan bisa mengurangi manfaat kebijakan, terutama di tengah tekanan daya beli kelas menengah.
Baca juga: Hari Pertama WFH ASN, Aktivitas di Kementerian ESDM Terpantau Sepi
"Jika ASN menggunakan listrik rumah tangga bersubsidi saat WFH, ada potensi sebagian penghematan energi pemerintah justru bergeser menjadi tambahan subsidi listrik rumah tangga. Artinya, penghematan energi nasional belum tentu sebesar yang diklaim," tegasnya
Cerita ASN: hemat di jalan, tambah biaya di rumah
Di lapangan, pengalaman ASN menunjukkan gambaran yang beragam.
Mutia (26), pegawai di lembaga nonkementerian Arsip Negara, mengaku pengeluaran listriknya meningkat sekitar Rp 100.000 sejak WFH diterapkan.
Ilustrasi work from home.
Namun, ia merasakan penghematan dari sisi transportasi karena tidak perlu membeli bensin setiap Jumat.
Baca juga: WFH ASN Mulai Berlaku, Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian Sepi
“Biasanya isi bensin tiga hari sekali Rp 25.000, sekarang jadi lebih hemat,” ujarnya.
Meski bekerja dari rumah penuh, ia mengakui masih ada kendala koordinasi dan distraksi.
Namun secara keseluruhan, ia menilai WFH lebih mengarah pada penghematan energi dibanding sekadar memindahkan biaya.
Sementara itu, Yasmine (27), ASN di kementerian sektor kelautan, justru merasakan peningkatan pengeluaran konsumsi karena lebih sering memesan makanan secara daring saat WFH.
Baca juga: Terapkan WFH Tiap Jumat, OJK Pastikan Pelayanan Tetap Beroperasi Normal
“Biaya listrik naik sedikit, tapi yang terasa justru konsumsi,” katanya.
Namun, ia mengaku produktivitas meningkat karena tidak harus menghadapi kemacetan dan bisa lebih fokus bekerja dari rumah.
Risiko baru: efek balik dan produktivitas
Selain soal biaya, kebijakan ini juga menyimpan risiko lain, yakni rebound effect. Artinya, penghematan energi bisa tidak terjadi jika ASN tetap melakukan aktivitas di luar rumah saat WFH.
Rizal menilai dampak penghematan BBM terhadap subsidi energi memang ada, tetapi relatif terbatas.
Baca juga: Mulai Berlaku! Pola Kerja ASN Dirombak: Wajib WFO 4 Hari, Sisanya WFH
Hal ini karena konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barrel per hari, sehingga pengurangan mobilitas ASN satu hari per minggu dinilai belum cukup signifikan untuk mengubah struktur subsidi energi secara keseluruhan.
Selain itu, ia juga mengingatkan adanya risiko rebound effect, di mana kebijakan WFH tidak otomatis menurunkan konsumsi energi jika ASN tetap melakukan aktivitas di luar urusan pekerjaan.
Bahkan, jika koordinasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik menurun, biaya ekonomi akibat turunnya produktivitas dinilai bisa lebih besar dibandingkan penghematan energi yang dihasilkan.
Lebih jauh hal senada diungkap Syarifudin.
Baca juga: WFH ASN, Pengamat: Tidak Ciptakan Demand Shock ke Pasar Perkantoran Komersial
Menurutnya efektivitas kebijakan juga bergantung pada produktivitas kerja.
Jika koordinasi melemah atau layanan publik terganggu, biaya ekonomi yang muncul bisa lebih besar dari penghematan yang dihasilkan.
“WFH akan efektif kalau berbasis target kinerja, bukan sekadar memindahkan lokasi kerja,” kata Syafruddin.