Inaplas Sebut Tidak Ada PHK di Industri Petrokimia dan Plastik
Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Suhat Miyarso (tengah), Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai (kiri), dan Sekjen Inaplas Fajar AD Budiono (kanan) dalam diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).(KOMPAS.com/Syakirun Ni'am)
16:52
5 Mei 2026

Inaplas Sebut Tidak Ada PHK di Industri Petrokimia dan Plastik

- Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) membantah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) meskipun industri petrokimia dan produk turunannya sedang tertekan.

Adapun tekanan datang akibat perang di Asia Barat (Timur Tengah) yang menjadi salah satu pemasok utama produk petrokimia di pasar global sehingga suplai terputus.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso dalam diskusi “Krisis Energi Global dan Ancaman Dumping: Saatnya Perkuat Industri Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Kimia Nasional” yang digelar Forum Wartawan Perindustrian (Forwin).

“Mengenai PHK ya tadi saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada satu pun anggota Inaplas yang melaporkan kejadian PHK,” kata Suhat di Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026).

Baca juga: Dunia Usaha Masuk Mode Bertahan, PHK Tak Lagi Jadi Isu Utama

Karena tidak menerima laporan PHK dari industri-industri petrokimia dan turunannya, Inaplas tidak pernah melaporkan kepada pemerintah.

“Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” lanjut Suhat.

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai mengakui industri petrokimia dan turunannya memang sedang tertekan akibat suplai bahan baku dan dugaan praktik dumping.

Meski demikian, ia memastikan sampai saat ini tidak ada peristiwa PHK.

“Kalau dari pengalaman selama ini di industri kimia dan plastik itu tidak pernah adanya kejadian yang sifatnya sampai PHK,” ujar Edi.

Tidak hanya itu, Edi juga membantah informasi kabar rencana atau potensi PHK di industri plastik dalam tiga bulan ke depan.

Informasi itu sebelumnya dihembuskan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

“Itu tidak ada di dalam apa di dalam ramalan ataupun di dalam outlook yang akan dilakukan ke depan itu tidak ada kita sampaikan PHK,” tutur Edi.

Ia menuturkan, pelaku industri petrokimia sudah bergelut selama puluhan tahun dan telah melewati masa-masa sulit dan negatif.

“Jadi di industri petrokimia dan hilirnya hampir saya sampaikan hingga saat ini tidak satu orang pun untuk di-PHK,” kata dia.

Namun demikian, Edi mengakui saat para pihak saat ini harus mencari solusi jitu untuk keluar dari tekanan geopolitik.

Menurutnya, sejumlah solusi itu antara lain menyangkut kepastian bahan baku untuk industri petrokimia dan turunannya.

Dari lima jenis komoditas yang bisa menjadi bahan baku plastik di antaranya, minyak bumi, gas alam, elpiji, batu bara, dan metanol baru dua jenis yang digunakan.

Kepastian bahan baku bagi industri petrokimia dan turunannya membutuhkan dukungan dari pemerintah.

“Itu perlunya ada dukungan kebijakan pemerintah untuk didapat kita dapatkan khususnya bahan baku, kepastian bahan baku. Karena memang dari sisi bahan baku dalam arti bahan baku yang dibutuhkan industri hulu,” jelas Edi.

Sebelumnya, Said Iqbal menyebut gejolak politik di Asia Barat membuat biaya energi naik dan pasokan produk petrokimia terganggu.

Said menyebut, karena kondisi tersebut, 9.000 pekerja di 10 perusahaan berpotensi terkena PHK.

Sebagian perusahaan itu disebut bergerak di bidang industri plastik dan industri tekstil.

“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).

Baca juga: Gelombang PHK dan Tantangan Struktural Ketenagakerjaan

Tag:  #inaplas #sebut #tidak #industri #petrokimia #plastik

KOMENTAR