Keuangan Berkelanjutan Jadi Kunci Hadapi Risiko Iklim

Perubahan iklim tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi risiko yang berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk stabilitas sektor keuangan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah.

“Perubahan iklim bukan semata risiko lingkungan, namun berkembang menjadi risiko ekonomi dan risiko keuangan yang mengancam stabilitas,” ujar Deden dalam keterangannya pada acara Sustainable Finance Fest 2026, dikutip pada Jumat (1/5/2026).

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi keuangan digital. Terjadi pergeseran industri keuangan global menuju pasar privat.

Ia menegaskan, transisi menuju keuangan berkelanjutan merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko iklim yang harus dilakukan secara kolektif oleh berbagai pemangku kepentingan.

Bagi industri keuangan, langkah tersebut dinilai bukan lagi pilihan.

“Langkah untuk memitigasi risiko iklim bukan lagi praktik sukarela, namun kewajiban bagi industri keuangan kita,” imbuhnya.

Menurut Deden, proses transisi menuju sistem keuangan yang lebih berkelanjutan perlu dijalankan secara hati-hati. Ia mengingatkan bahwa tidak melakukan transisi justru dapat memunculkan risiko yang lebih besar.

“Yang dibutuhkan adalah keberanian yang prudent, keberanian untuk berinovasi untuk merancang produk-produk (keuangan) yang hijau dan sustainable. Namun, keberanian ini juga harus disertai dengan kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” tambahnya.

Selain itu, Deden juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendorong perubahan di sektor keuangan.

Ia menyebut, isu perubahan iklim merupakan isu lintas generasi yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang.

Dok. Freepik/jcomp Ilustrasi krisis iklim.

"Perubahan iklim adalah isu lintas generasi, dan generasi mudalah yang akan paling lama menanggung konsekuensinya. Karena itu, dorongan dari masyarakat memainkan peran krusial dalam mendorong sektor keuangan dan perbankan untuk bertransformasi lebih cepat," ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadi investor yang lebih cerdas, tidak hanya mempertimbangkan imbal hasil, tetapi juga memperhatikan dampak dari investasi yang dilakukan.

Menurut OJK, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mendorong penerapan prinsip berkelanjutan dalam aktivitas bisnis, seperti POJK, Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), serta Panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS).

Regulasi dorong perubahan paradigma industri

Direktur Keuangan Berkelanjutan OJK, R. Joko Siswanto, menyampaikan bahwa regulasi yang diterbitkan bertujuan untuk mengubah paradigma pelaku industri keuangan.

Ia menjelaskan, dalam jangka menengah dan panjang, OJK mendorong agar penerapan prinsip berkelanjutan tidak hanya didorong oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi kebutuhan industri.

“Nantinya, pihak pasar atau publik yang akan ‘menghukum’ atau mengapresiasi pelaku usaha dalam menjalankan praktik-praktik berkelanjutan tersebut,” kata Joko.

Peran pasar modal dalam investasi hijau

Dari sisi pasar modal, Kepala Divisi Pengembangan 2 Bursa Efek Indonesia (BEI), Ignatius Denny Wicaksono, menyebut bursa memiliki peran strategis dalam menghubungkan investor dengan instrumen investasi berbasis keberlanjutan.

“Tugas kita (BEI) adalah menavigasi ESG investment, yaitu bagaimana caranya supaya investor berinvestasi ke sektor yang lebih berkelanjutan,” terang Ignatius.

Ilustrasi ESG

Ia menambahkan, BEI terus melakukan berbagai pendekatan untuk meningkatkan investasi hijau, antara lain melalui peningkatan keterbukaan informasi, kerja sama dengan lembaga penilai ESG, peluncuran enam indeks ESG, serta penyediaan produk investasi berbasis keberlanjutan.

Aspek sosial dalam transisi energi

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Prakarsa, Victoria Fanggidae, menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dalam transisi menuju ekonomi hijau.

"Transisi energi kerap mengabaikan dampak sosialnya, seperti hilangnya lapangan kerja di sektor energi dan pertambangan. Ketika kita mendorong pensiun dini PLTU, misalnya, kita perlu memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang ikut hilang," terangnya.

Ia juga menyoroti potensi ketimpangan dalam distribusi manfaat investasi hijau.

"Ketimpangan manfaat juga perlu menjadi perhatian. Banyak investasi hijau yang hanya menguntungkan korporasi, sementara masyarakat lokal justru menanggung dampaknya, baik dari sisi mata pencaharian maupun konflik lahan," tutur Victoria.

Sustainable Finance Fest 2026 diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya keuangan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang dialog antara regulator, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat.

Selain menjadi forum diskusi, kegiatan ini juga ditujukan untuk membangun jejaring antara pelaku ekonomi hijau, impact investors, serta komunitas, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan investasi hijau dan advokasi kebijakan.

Tag: #keuangan #berkelanjutan #jadi #kunci #hadapi #risiko #iklim