BPD Didorong Naik Kelas, Jadi Orkestrator Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk melakukan transformasi peran secara fundamental di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah.

BPD tidak lagi cukup berfungsi sebagai pengelola dana pemerintah daerah, melainkan dituntut menjadi orkestrator aliran dana sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional melalui pembiayaan yang produktif dan terukur.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Umum ASBANDA Agus H Widodo dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Baca juga: TKD Turun, BPD Didorong Naik Kelas Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

iStockphoto/assalve Ilustrasi bank. Perbankan. Kredit perbankan.

Dalam sambutannya, Agus menegaskan perubahan kondisi ekonomi menuntut BPD mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif dalam pembangunan daerah.

"Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan," ujar Agus dalam siaran pers, Senin (20/4/2026).

Posisi unik BPD di daerah

Agus menjelaskan, BPD memiliki sejumlah keunggulan struktural yang tidak dimiliki oleh bank lain.

Keunggulan tersebut antara lain kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, serta jaringan yang menjangkau hingga ke tingkat daerah.

Baca juga: Askrindo dan BPD Kalteng Perkuat Pembiayaan UMKM lewat Asuransi Kredit

Dengan karakteristik tersebut, BPD dinilai memiliki posisi yang unik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan perekonomian daerah secara langsung.

Menurut Agus, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga harus mampu memastikan aliran dana di daerah memberikan dampak ekonomi yang nyata.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo di Taman Literasi Jakarta, Minggu (22/6/2025).

"BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil," tegasnya.

Keterbatasan fiskal dan kebutuhan inovasi pembiayaan

Agus menyoroti keterbatasan fiskal pemerintah daerah sebagai tantangan utama dalam pembangunan.

Baca juga: Visa Bidik Jantung Keuangan Daerah, BPD Jadi Target Ekspansi

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan belanja pemerintah (government spending) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menekankan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi penghambat pembangunan daerah.

Salah satu langkah strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah.

Agus menyebutkan, skema tersebut tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk berbagai sektor strategis lainnya.

Baca juga: Nasabah BPD Bali Kini bisa Akses Asuransi Kredit Perumahan dan Mikro Askrindo

Beberapa sektor yang menjadi fokus antara lain penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi lokal.

"Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek," jelas Agus.

Usulan kebijakan pembiayaan yang lebih presisi

Dalam konteks penguatan peran BPD, ASBANDA juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah.

Agus menegaskan, usulan tersebut bukan bertujuan untuk melonggarkan aturan, melainkan untuk menciptakan kerangka yang lebih tepat dalam mendukung pembiayaan daerah.

SHUTTERSTOCK/ANTON_AV Ilustrasi bank.

Baca juga: OJK Periksa Ketahanan Siber Seluruh BPD Usai Kasus Peretasan BI Fast

"Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent," tegasnya.

Pendekatan kebijakan yang lebih presisi dinilai penting agar BPD dapat menjalankan fungsi pembiayaan secara lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Tiga pilar transformasi BPD

Untuk mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan bahwa transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama.

Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Menurutnya, tata kelola yang baik menjadi fondasi utama agar BPD dapat menjalankan fungsi strategisnya secara berkelanjutan.

Baca juga: Purbaya Berencana Tambah Penempatan Dana di Bank Himbara dan BPD, Buat Apa?

Kedua, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak. Inovasi ini diperlukan agar pembiayaan yang disalurkan benar-benar mampu mendorong aktivitas ekonomi riil di daerah.

Ketiga, pendalaman peran BPD dalam ekosistem ekonomi daerah. Hal ini mencakup keterlibatan aktif BPD dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM, investasi daerah, serta sektor-sektor strategis lainnya.

Agus menegaskan, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan semata.

"Menurutnya, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata," terangnya.

Baca juga: OJK Dorong Transformasi BPD untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Ia juga menambahkan, arah pembangunan ekonomi daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola aliran dana.

"Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkasnya.

Kolaborasi lintas pemangku kepentingan

Pemprov Jateng Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri silaturahmi dan halal bihalal Apmiso Jawa Tengah di Wisma Perdamaian Semarang pada Jumat, (17/4/2026).

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan daerah.

Menurut dia, pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan.

Baca juga: BPD Didorong Percepat Digitalisasi Keuangan Desa

"Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis BPD dalam mendukung berbagai aspek ekonomi daerah. Peran tersebut meliputi dukungan terhadap investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, serta memperkuat sektor riil, khususnya UMKM.

Menurut Luthfi, BPD diharapkan mampu hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Momentum transformasi BPD

Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi BPD menjadi institusi keuangan daerah yang lebih modern, adaptif, dan berdampak nyata.

Baca juga: Dari Mana Sumber Dana Kopdes Merah Putih? Menkop: dari Bank BUMN, LPDB, hingga BPD

Transformasi tersebut mencakup perubahan peran dari sekadar lembaga intermediasi keuangan menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

Ke depan, BPD diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga berperan aktif dalam mengarahkan aliran dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Tag:  #didorong #naik #kelas #jadi #orkestrator #pertumbuhan #ekonomi #daerah