TKD Turun, BPD Didorong Naik Kelas Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus turut ambil peran dalam menopang ekonomi daerah.

Hal ini seiring dengan meningkatnya tekanan fiskal dan menurunnya dana transfer ke daerah (TKD).

Ketua Umum Asbanda Agus H. Widodo menyampaikan, BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Baca juga: Tambah TKD Rp 10,56 T ke Daerah Terdampak Bencana Sumatera, Purbaya: Uang Bukan Masalah

Dok. Asbanda Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), Jumat (17/4/2026).

Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional BPD yang digelar Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), Jumat (17/4/2026).

Menurut dia, kondisi fiskal yang terbatas menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif.

“BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Ia menambahkan, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional.

Baca juga: Purbaya Pastikan TKD Aceh Tak Dipangkas, Siap Tambah Rp 1,63 Triliun

“Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” ujar dia.

Ia menilai, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal.

Untuk itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” jelas dia.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi bank.

Baca juga: Purbaya Pantau Serapan Daerah Sebelum Putuskan Pelonggaran TKD 2026

Agus juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan.

“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” ucap dia.

Penurunan TKD dari momentum perkuat kontribusi BPD

Di sisi lain, Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko melihat penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Ia menyebut tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal.

Baca juga: Pemotongan TKD dan Tantangan Kemandirian Fiskal Daerah

“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” ungkap dia.

Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis.

“Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” ucap dia.

Ia berharap forum ini mampu melahirkan solusi konkret sekaligus memperkuat kontribusi BPD dalam pembangunan nasional.

Baca juga: Apa Alasan Purbaya Nekat Potong TKD di Tengah Protes Kepala Daerah?

“Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri,” pungkas dia.

BPR harus dorong pertumbuhan ekonomi daerah

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, BPD merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan jumlah penduduk Jateng yang mencapai hampir 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial.

Baca juga: Purbaya Minta Daerah Buktikan Perbaikan Sebelum Revisi Pemotongan TKD

"Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tetapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” ucap dia.

Menurut Luthfi, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pemerintah daerah.

Kontribusi anggaran pusat dinilai belum cukup, sehingga daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama dari investasi.

“Lebih dari 80 persen pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi marketing untuk menarik investor,” tutur dia.

Baca juga: Berani Potong Dana TKD, Purbaya Sebut Hanya Bersifat Sementara, Minta Daerah Buktikan Kinerja

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi.

“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak,” terang dia.

Sebagai informasi, pemerintah memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pemerintah pusat telah menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun.

Baca juga: Didesak 18 Gubernur, Purbaya Ogah Tambah TKD, Apa Alasannya?

Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 43 triliun dari usulan semula sebesar Rp 649,99 triliun.

Namun meski telah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

Tag:  #turun #didorong #naik #kelas #jadi #penggerak #ekonomi #daerah