Korsel Berlakukan Travel Warning, Kementrian Pariwisata Diminta Perbaiki Citra Bali

Kementerian Pariwisata diminta memperbaiki citra Bali setelah Kedutaan Besar Korea Selatan menerbitkan travel warning pada awal April 2026.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menilai berbagai insiden yang melibatkan wisatawan asing menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor. Aspek keamanan berada pada kepolisian dan TNI, sementara keselamatan transportasi berada pada Kementerian Perhubungan, Basarnas, Coast Guard, dan kepolisian.

“Koordinasi sektor pariwisata nasional harus ditempatkan secara tepat, dengan menempatkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai leading sektor, bukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),” kata Bambang dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Ia menilai Kemenpar harus memimpin koordinasi. Kemenlu dan Kementerian Imigrasi berperan dalam pendataan dan kebijakan visa.

“Jadi di sini yang menjadi leading sector adalah Kementrian Pariwisata. Yang menyangkut penyaringan karakter dan kualitas turis mancanegara yang masuk ke Indonesia, maupun yang mempromosikan wilayah destinasi pariwisata yang ada di Indonesia di wilayah negara seluruh dunia Dengan melakukan pendataan adalah Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Imigrasi,” ujar dia.

“Tugas Kementrian Luar Negeri melalui Kedubes proaktif memfilter kualitas turis melalui kebijakan visa yang saat ini ada sekitar 97 negara yang bisa mendapatkan Visa On Arrival maupun Visa khusus, bersama sama dengan Kementrian Imigrasi,” tambahnya.

Bambang menegaskan seluruh sektor harus terkoordinasi di bawah Kemenpar. Bali dinilai sangat strategis karena menyumbang lebih dari 50 persen pendapatan pariwisata nasional dari wisatawan mancanegara.

“Bila terjadi masalah di Bali, pemerintah pusat melalui Kementrian Pariwisata dan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota harus saling berkoordinasi,” ujar dia.

“Khususnya melalui dinas yang berkaitan dengan pariwisata, keamanan dan keselamatan untuk segera menyelesaikan permasalahan sekaligus memperbaiki citra pariwisata yang ada di Bali,” lanjutnya.

Koordinasi juga mencakup sektor infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan dinas terkait diminta memastikan jalan dan transportasi publik terintegrasi.

Ia menekankan pentingnya transportasi publik yang terhubung antar destinasi.

“Jadi tidak benar bahwa Kemenlu lah yang menjadi leading sektor bertanggung jawab terhadap perbaikan citra positif pariwisata di Indonesia. Itu harus dikoordinasi oleh Kementrian Pariwisata sebagai leading sector yang meminta dukungan bantuan untuk mensosialisasikan perubahan perbaikan citra positif pariwisata yang ada di Indonesia ke dunia internasional,” jelas dia.

“Bisa juga dengan melakukan kolaborasi melalui Kementrian Komdigi serta dukungan dari semua stakeholder pariwisata termasuk pelaku pelaku pariwisata yang ada di Wilayah Bali, dukungan Kemenpar dan dinas di Bali,” tambahnya.

Pemerintah juga diminta melibatkan tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas Bali. Respon cepat terhadap insiden dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan wisatawan.

"Diharapkan bila terjadi satu insiden yang menyangkut pariwisata, Kementrian Pariwisata sebagai leading sector dapat segera merespon menyelesaikan dan memperbaiki kondisi serta menyampaikan permohonan maaf dan memberikan komitmen untuk mencegah tidak terjadinya kembali insiden atau permasalahan pariwisata yang pernah terjadi,” kata dia.

“Sehingga citra buruk pariwisata bisa segera diperbaiki dan diketahui oleh wisatawan dunia. Dan diharapkan Bali bisa mendapatkan kepercayaan wisatawan internasional secara maksimal," tegasnya.

Travel warning dari Korea Selatan memuat sejumlah kasus kejahatan terhadap turis asing di Bali. Daftar tersebut mencakup penculikan, pemotongan anggota tubuh, hingga pelecehan seksual.

Pemerintah Korea Selatan juga menyoroti tingginya jumlah wisatawan yang tidak diikuti peningkatan pengawasan keamanan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Wayan Sumarajaya menyebut turis Korea Selatan termasuk penyumbang besar wisatawan mancanegara. Negara ini masuk lima besar bersama Australia dan China.

Ia menghormati kebijakan pemerintah Korea Selatan yang mengimbau warganya berhati-hati.

"Bila ada beberapa info atau masalah keamanan, wajar jika mereka menghimbau warganya, sebagai antisipasi agar warga negaranya selalu berhati hati sebagai tanggung jawab perwakilan sebuah negara terhadap warga negaranya," ungkap Wayan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/4/2026).

Tag: #korsel #berlakukan #travel #warning #kementrian #pariwisata #diminta #perbaiki #citra #bali