Komitmen Investasi Tersendat di Lapangan, Pelaku Industri: Perlu Tim Khusus Bongkar Hambatan

– Pelaku industri meminta Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi. Langkah ini diyakini bisa mengatasi hambatan investasi di lapangan.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Akhmad Ma’ruf Maulana, menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi pada pengumpulan komitmen investasi, melainkan pada tahap implementasinya.

Hal itu ia sampaikan usai Indonesia berhasil menggalang komitmen investasi dari Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat (AS), Jepang hingga Republik Korea.

Menurutnya, komitmen investasi tersebut menjadi peluang besar untuk memperkuat hilirisasi industri dan ketahanan energi nasional.

Namun demikian, HKI mencermati bahwa di tingkat implementasi masih terdapat berbagai hambatan yang mengganjal realisasi investasi. Birokrasi yang berbelit, inkonsistensi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta sejumlah kendala teknis dinilai kerap membuat investor menahan diri untuk merealisasikan proyek atau memulai pembangunan (groundbreaking).

“Presiden sudah bekerja luar biasa menjemput bola ke mancanegara, kami sangat apresiasi tinggi. Namun, kami di HKI dan Kadin mencermati bahwa di lapangan masih ditemukan sumbatan dan hambatan,” ujar Ma’ruf lewat keterangan pers, Senin (13/4/2026).

“Birokrasi yang berbelit, inkonsistensi regulasi pusat-daerah, serta kendala teknis lainnya seringkali membuat investor ragu untuk melakukan groundbreaking,” paparnya.

Pembentukan Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi dipandang krusial sebagai unit reaksi cepat yang mampu mengurai berbagai hambatan investasi secara menyeluruh dari hulu hingga hilir (end-to-end).

Ma’ruf mencatat investor global seperti dari Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat sangat mengedepankan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan. Jika berbagai hambatan tersebut tidak segera diselesaikan, Indonesia berisiko kehilangan momentum investasi yang saat ini tengah terbuka lebar.

“Kita tidak ingin komitmen besar ini hanya menjadi seremoni penandatanganan saja. Tim Pengawalan dan Percepatan Investasi ini harus memastikan setiap dolar yang dijanjikan benar-benar masuk ke kawasan industri dan memberikan dampak ekonomi nyata,” tambahnya.

Di sisi lain, Ma’ruf tetap mengapresiasi keberhasilan diplomasi tim ekonomi Prabowo yang dinilai mampu meningkatkan posisi tawar Indonesia di tingkat global. Kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Jepang, hingga Korea Selatan disebut telah menghasilkan komitmen investasi bernilai besar, terutama untuk mendukung hilirisasi industri dan ketahanan energi nasional.

Ma’ruf optimistis Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat produksi dalam rantai pasok global. Namun, hal itu hanya dapat tercapai jika seluruh pemangku kepentingan mampu mengesampingkan hambatan birokrasi dan kepentingan sektoral.

“Sudah saatnya kita bekerja keras menarik investasi sebesar-besarnya. Kami berharap kita dapat mengesampingkan sekat-sekat dan kepentingan politik agar Indonesia menjadi destinasi investasi global yang aman dan nyaman," katanya.

Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan menandai penguatan hubungan ekonomi kedua negara, khususnya dalam peningkatan investasi.

Dalam rangkaian agenda tersebut, tercapai kesepakatan m berupa penandatanganan berbagai nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antar pelaku usaha dengan total nilai 10,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 173 triliun.

Nilai komitmen mencerminkan tingginya kepercayaan investor sekaligus membuka peluang pengembangan sektor strategis dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian investasi dengan Korea Selatan melengkapi hasil kunjungan presiden sebelumnya ke Jepang yang menghasilkan komitmen investasi sebesar 23,6 miliar dollar AS atau sekitar Rp 401 triliun.

“Ini angka yang sangat signifikan karena Indonesia, di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, masih menjadi daya tarik bagi investor dari Jepang maupun Korea,” ujarnya, dilansir dari laman ekon.go.id, Kamis (2/4/2026).

Lebih jauh, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, melaporkan realisasi investasi selama kuartal I-2026 mencapai Rp 497 triliun. Jika dibandingkan realisasi ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp 465 triliun.

Artinya realisasi investasi pada kuartal I-2026 ini mencerminkan kontribusi sebesar 24,3 persen terhadap target investasi nasional di sepanjang tahun ini.

“Pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp 497 triliun berarti tumbuh (sekitar) 7 persen secara tahunan," ucap Rosan dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan 30,2 persen atau Rp 150,1 triliun dari total investasi Januari-Maret 2026 berasal dari proyek penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam (SDA). CEO Danantara ini juga mencatat raihan investasi, masih didominasi oleh Singapura, China, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

Jika dilihat dari sisi serapan tenaga kerja, realisasi investasi tersebut diperkirakan telah menyerap sebanyak 627.036 tenaga kerja. Jumlah itu tumbuh 5,5 persen (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni 594.104 tenaga kerja.

Rosan menyebut, raihan realisasi investasi ini masih bersifat sementara karena pemerintah masih menunggu data final hingga pertengahan April. Ia meyakini berdasarkan perkembangan yang ada, target investasi pada tiga bulan pertama tahun ini diyakini dapat tercapai.

Ia mengaku, meskipun kondisi geopolitik global masih penuh tantangan, minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia tetap terjaga. Stabilitas politik, keamanan, serta iklim investasi yang dinilai kondusif menjadi faktor utama yang menarik minat investor global.

Menurutnya, target investasi nasional pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.041,3 triliun. Target tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga menargetkan akumulasi investasi mencapai sekitar Rp 13.032,8 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Tag: #komitmen #investasi #tersendat #lapangan #pelaku #industri #perlu #khusus #bongkar #hambatan