KSPI Protes Uang Pajak Rakyat Dipakai Beli 105.000 Pikap India

- Presiden Konfeserasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal protes karena uang pajak masyarakat digunakan untuk membeli 105.000 pikap impor dari India.

Impor dilakukan perusahaan negara PT Agrinas Pangan Nusantara untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dengan nilai kontrak mencapai Rp 24,66 triliun.

Said mempertanyakan kebijakan tersebut karena saat ini buruh industri otomotif di Indonesia justru sedang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun uang negara justru dialirkan ke India.

“Uang rakyat Indonesia itu kan karena itu uang pajak rakyat Indonesia dalam APBN kok menghidupkan buruh India, pekerja India bergembira ria, pekerja buruh di sektor otomotif terancam PHK,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (24/2/2026).

Baca juga: Agrinas Pilih Impor 105.000 Mobil dari India, Pengusaha Kritik dan DPR Minta Tunda

Ia mengungkapkan, pekerja industri otomotif seperti Toyota, Hino, Isuzu, Suzuki, dan Daihatsu telah berdatangan ke pos pengaduan KSPI dan Partai Buruh, Posko Oranye. Mereka menyampaikan terbuka peluang PHK di sektor industri otomotif.

Jika PHK di sektor industri andalan ini terjadi, daftar PHK di Indonesia semakin panjang.

KSPI mencatat, sebanyak 100.000 pekerja terdampak PHK sepanjang 2025 hingga Februari 2026.

“Produsen-produsen mobil ini yang menyatakan bahwa di perusahaan-perusahaan mobil mereka ini punya potensi terancam PHK,” ujar Said.

KSPI pun menilai cara berpikir pihak PT Agrinas Pangan Nusantara itu aneh karena Presiden Prabowo Subianto bekerja keras mencari investor asing guna membangun industri manufaktur di Indonesia.

Namun, ketika terdapat proyek pengadaan barang dan jasa dalam jumlah besar PT Agrinas Pangan Nusantara justru menggunakannya untuk membeli mobil pabrikan India, alih-alih lokal.

“Capek-capek Bapak Presiden Prabowo nyari investor ke luar negeri, di dalam negeri malah kasih ke orang lain,” sentil Said.

Baca juga: Bos Agrinas Sebut Hemat Rp 43 Triliun lewat Impor 105.000 Mobil Kopdes dari India

Menurut Said, teknologi industri otomotif tanah air asal India seperti Toyota, Hino, Isuzu, Suzuki, Mitsubishi, dan lainnya lebih maju ketimbang produsen mobil India.

Persoalan harga kendaraan menurutnya masih bisa dinegosiasikan dengan para produsen tanah air, semisal dengan mengurangi fitur tertentu yang tidak signifikan.

“Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya? 105.000 pikapitu kalau diproduksi di dalam negeri di produsen-produsen mobil tadi, itu akan memperpanjang kontrak buruh-buruh yang bekerja di pabrik mobil di Indonesia. Kok malah dikasih ke India?” kata Said.

Penjelasan Agrinas

Diketahui, Agrinas Pangan Nusantara telah meneken kontrak pembelian 105.000 pikap itu dari dua pabrikan India yakni Mahindra & Mahindra (M&M) Ltd dan Tata Motors.

Rinciannya, 35.000 pikap 4x4 dari Mahindra, 35.000 pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyebut, 200 pikap telah tiba dari Mahindra telah tiba di Indonesia.

Pengiriman tahap berikutnya akan dilakukan dengan 400 unit pikap.

"Sampai akhir bulan ini (target) sudah 1.000 unit. Tahun ini 35.000 kita usahakan bisa sampai semua, yang Mahindra," ujar Joao saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (23/2/2026).

Importasi ini menjadi sorotan hingga disindir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang bertanggung jawab atas industri dalam negeri.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pabrikan otomotif dalam negeri mampu memproduksi pikap.

Ia juga menyebut, kualitas produk pikap dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor dan telah diterima masyarakat.

“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

Tag:  #kspi #protes #uang #pajak #rakyat #dipakai #beli #105000 #pikap #india