Di Davos, Prabowo Kecam Greedinomics dan Tantang Pengusaha Pelanggar Hukum

Presiden Prabowo Subianto menyinggung praktik ekonomi serakah yang disebutnya sebagai “greedinomics” saat berbicara di World Economic Forum, Davos, Swiss.

Istilah itu ia gunakan untuk menggambarkan praktik usaha yang melanggar hukum, merusak lingkungan, dan mengabaikan kedaulatan negara.

Prabowo menyampaikan, pemerintah di bawah kepemimpinannya berkomitmen menegakkan hukum tanpa kompromi, terutama terhadap praktik ekonomi yang bertumpu pada keserakahan dan persekongkolan.

“Saya tidak menyebut ini sebagai free enterprise. Saya tidak menyebut ini sebagai free market. Saya menyebutnya secara terbuka greedinomics. Ekonomi keserakahan, ekonomi dari praktik yang rakus,” kata Prabowo, Kamis (22/1/2026).

Ia mengungkapkan, pada tahun pertama pemerintahannya, negara menemukan berbagai pelanggaran serius di sektor sumber daya alam. Pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektar perkebunan dan tambang ilegal yang beroperasi melanggar hukum.

“Dalam tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita 4 juta hektar perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa,” ujar Prabowo.

Langkah penegakan hukum tersebut, menurut Prabowo, terus berlanjut.

Dua hari sebelum pidatonya di Davos, pemerintah memutuskan mencabut izin 28 korporasi yang menguasai lahan lebih dari 1,01 juta hektar.

Pencabutan dilakukan setelah ditemukan pelanggaran hukum, termasuk pembangunan perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Saya mencabut izinnya karena kami menemukan mereka melanggar hukum. Mereka membangun perkebunan di hutan lindung. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum,” kata Prabowo.

Ia menyebut, praktik semacam itu mencerminkan mentalitas sebagian pelaku usaha yang merasa kebal hukum. Prabowo bahkan mengaku menerima laporan adanya anggapan bahwa aparat negara bisa dibeli.

“Saya mendapat laporan bahwa sebagian dari mereka dalam pertemuannya mengatakan, ‘Oh, tidak apa-apa. Tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli,’” ujar Prabowo.

Pernyataan itu ditanggapi Prabowo dengan nada tegas. Ia menantang pihak-pihak tersebut untuk menguji integritas pemerintahannya.

“Saya tantang mereka untuk mencoba membeli pejabat di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, penindakan terhadap praktik greedinomics bukan sekadar soal ekonomi, melainkan soal kedaulatan negara dan keadilan bagi rakyat. Ia menegaskan, investasi hanya bisa tumbuh dalam iklim hukum yang pasti dan adil.

“Tidak ada iklim investasi tanpa kepastian supremasi hukum yang adil. Tidak ada yang mau berinvestasi di negara yang tidak tertib hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” ujarnya.

Prabowo juga menyebut pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Angka itu belum final. Laporan internal menunjukkan masih ada ratusan perusahaan lain yang diduga melanggar hukum.

“Staf saya melaporkan, masih ada setidaknya seribu atau lebih. Bisa jadi ada sebanyak 666 korporasi yang melanggar hukum,” kata Prabowo.

Ia menegaskan, negara tidak akan mundur menghadapi tekanan. Penegakan hukum, menurut dia, merupakan tuntutan langsung dari rakyat.

“Kami hanya bisa memiliki satu sikap, yaitu keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada jalan mundur,” ujar Prabowo.

Prabowo menempatkan perang melawan greedinomics sebagai bagian dari agenda besar pemerintahannya untuk membangun pemerintahan bersih dan berwibawa. Ia menegaskan sumpah jabatannya mengharuskan penegakan konstitusi dan hukum tanpa pandang bulu.

“Saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum. Kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” kata Prabowo.

Ia menilai, tanpa memutus praktik ekonomi rakus dan koruptif, pertumbuhan ekonomi yang adil tidak akan pernah tercapai. Menurut Prabowo, penegakan hukum menjadi fondasi utama agar Indonesia bisa tumbuh dengan stabil, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tag:  #davos #prabowo #kecam #greedinomics #tantang #pengusaha #pelanggar #hukum