Legislator Minta Anggaran Kemenperin Ditingkatkan untuk Perkuat Daya Saing Industri

- Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) diperkuat guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Bambang, sektor industri merupakan salah satu sektor strategis yang dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemenperin sendiri menargetkan pertumbuhan industri sebesar 7,55 persen untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut.

Baca juga: Menjadikan Selat Malaka sebagai Revolusi Industri 5.O Indonesia

KOMPAS.COM/FITRI ANGGIAWATI Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono saat mengunjungi keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang.

Namun, BHS menilai dukungan anggaran terhadap sektor industri justru mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Ia mengungkapkan, anggaran Kementerian Perindustrian pada 2023 tercatat sebesar Rp 4,530 triliun. Sementara itu, proyeksi anggaran kementerian tersebut pada 2027 turun menjadi Rp 2,01 triliun.

“Padahal, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditekankan Presiden Prabowo harus didukung oleh peningkatan kapasitas industri nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan,” ujar Bambang, Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan sebesar 7,55 persen membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.

Baca juga: Permintaan Mineral Kritis Naik, Industri Nikel RI Didorong Lebih Berkelanjutan

“Anggaran tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing nasional, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Dengan kondisi anggaran yang sangat minim, target-target tersebut akan sulit diwujudkan,” kata dia.

PEXELS/EQUALSTOCK IN Ilustrasi industri tekstil.

Bandingkan dengan negara tetangga

Bambang membandingkan alokasi anggaran sektor industri Indonesia dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.

Menurut dia, anggaran nasional Malaysia mencapai sekitar Rp 1.974 triliun, sementara anggaran sektor industrinya mencapai sekitar Rp 7,56 triliun atau setara 1,89 miliar ringgit Malaysia.

Dengan kondisi tersebut, kata dia, meskipun anggaran nasional Malaysia hanya sekitar separuh dari Indonesia, alokasi anggaran industrinya mencapai sekitar dua setengah kali lebih besar dibandingkan Indonesia.

Baca juga: Rupiah Melemah dan Harga Minyak Tinggi, Industri Pelayaran Tertekan

Selain Malaysia, Bambang menyebut anggaran sektor industri Filipina mencapai Rp 2,8 triliun, Thailand sebesar Rp 2,6 triliun, dan Vietnam sekitar Rp 5 triliun.

“Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menjadi maju apabila sektor industrinya maju. Sementara itu, tugas Kementerian Perindustrian masih sangat besar, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan industri ke seluruh Nusantara, khususnya di wilayah yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” tegasnya.

Dorong pembangunan kawasan industri di luar Jawa

Bambang mengatakan target pembangunan industri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan komoditas dalam negeri, tetapi juga membangun industri berorientasi ekspor yang mampu bersaing di pasar global.

Karena itu, ia mendorong pembangunan kawasan industri dan sentra industri di luar Pulau Jawa segera direalisasikan, terutama di wilayah ALKI I, ALKI II, dan ALKI III.

Baca juga: IATA: Industri Penerbangan Asia Tertekan Imbas Harga Avtur Melonjak

Menurut dia, prioritas utama berada di ALKI I yang berada di kawasan Sumatera dan ALKI II yang berada di wilayah Sulawesi karena memiliki posisi strategis bagi perdagangan internasional.

Ia menilai Kementerian Perindustrian membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar dapat merealisasikan visi Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor industri nasional.

canva.com Ilustrasi kawasan industri.

Selain pembangunan kawasan industri, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri melalui pembangunan sekolah vokasi dan program pelatihan tenaga kerja.

Menurut BHS, kualitas SDM industri Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Baca juga: Skema Gross Split Minerba Batal, Industri Masih Soroti Ketidakpastian Regulasi

Anggaran hilirisasi dinilai masih minim

BHS juga menyoroti alokasi anggaran untuk program hilirisasi yang menurutnya masih sangat kecil.

Ia mengatakan program hilirisasi hanya memperoleh anggaran sekitar Rp 10,9 miliar, padahal program tersebut menjadi salah satu strategi utama yang terus didorong Presiden Prabowo untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional.

“Oleh sebab itu, dukungan anggaran yang lebih besar harus segera direalisasikan agar program hilirisasi dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.

Untuk itu, Bambang menegaskan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp 1,59 triliun seharusnya dapat direalisasikan secara penuh.

Baca juga: Batam Disiapkan Jadi Motor Industri Perawatan Pesawat

Menurut dia, potensi Indonesia yang berada di jalur ALKI serta posisinya sebagai pasar industri terbesar di Asia Tenggara karena jumlah penduduk yang besar harus dimaksimalkan untuk mendorong sektor industri nasional.

“Selain itu, pascabencana yang menyebabkan kerusakan pada berbagai industri kecil, pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tergabung dalam IKMA. Sektor ini harus dikembangkan secara maksimal karena memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan penguatan struktur industri nasional,” tutup dia.

Tag:  #legislator #minta #anggaran #kemenperin #ditingkatkan #untuk #perkuat #daya #saing #industri