RI Komitmen Dorong Sistem Perdagangan Internasional Adil dan Inklusif

- Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri, menyebut Indonesia berkomitmen mendorong perbaikan sistem perdagangan internasional yang adil dan inklusif.

Pernyataan itu Roro sampaikan dalam “Strategic Forum Perdagangan Internasional: Masa Depan World Trade Organization (WTO) PascaKonferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Maret 2026” secara virtual pada Selasa (23/12), di Bandung, Jawa Barat.

Pemerintah berharap sistem perdagangan itu dalam waktu kedepan mendukung pembangunan di negara dunia ketiga.

“Pada KTM WTO ke-14, Indonesia akan mengambil peran sebagai negara kunci dalam memperjuangkan reformasi sistem perdagangan multilateral yang inklusif dan berpihak pada pembangunan negara berkembang,” kata Roro dalam keterangan resminya, Rabu (24/12/2025).

Menurut Roro, pemerintah akan aktif mengawal beberapa isu prioritas yakni, reformasi WTO, terutama menyangkut fungsi penyelesaian sengketa.

Kemudian, persoalan kepastian hukum terkait kebijakan cadangan pangan publik guna mendukung ketahanan pangan nasional serta perlindungan nelayan kecil dalam isu subsidi perikanan.

Selain itu, Indonesia juga mendorong aturan e-commerce tidak mengganggu kedaulatan digital dan ruang fiskal nasional serta pemberian fasilitas investasi yang berorientasi pembangunan.

Pemerintah juga mendukung moratorium penerapan Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) pada The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Menurut Roro, posisi kuat Indonesia di konferensi 14 WTO itu bisa semakin kuat melalui sinergi seluruh stakeholder.

Oleh karenanya, Roro mengajak akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, dan media mendukung perjuangan Indonesia di WTO demi kepentingan nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

“Hal ini sejalan dengan misi konstitusional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui perdagangan yang adil,” tutur Roro.

Peran penting WTO

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan saat ini WTO menjadi satu-satunya organisasi perdagangan dunia dengan peran yang sangat penting.

Oleh karena itu, kehadiran forum yang membahas dinamika perdagangan multilateral Indonesia di tengah dinamika global menjadi penting.

“Forum ini menjadi bagian dari proses pemerintah dalam menerima masukan dan pandangan tentang bagaimana sebaiknya Indonesia berkiprah di WTO. Perjuangannya tidak mudah, tetapi kita harus optimistis di tengah situasi yang sangat kompleks,” tutur Djatmiko.

Menurutnya, saat ini pemerintah Indonesia memprioritaskan pemulihan sistem penyelesaian sengketa (dispute settlement) WTO.

WtO yang seharusnya menjadi kiblat perdagangan berbasis aturan justru sedang tidak berjalan optimal. Padahal, dia membutuhkan kepastian hukum dan akses pasar yang cepat.

“Saat ini, prioritas utama Indonesia adalah memulihkan sistem penyelesaian sengketa (dispute settlement) WTO. Meski begitu, Indonesia juga menghadapi sejumlah isu penting lainnya, seperti ketahanan pangan melalui public stockholding, akses pasar, hingga pertanian,” tutur Djatmiko.

Soal sengketa dagang 

Pada forum yang sama, Duta Besar RI untuk WTO, Nur Rakhman Setyoko, mengungkapkan tensi politik di Jenewa yang menghangat, terutama menyangkut penyelesaian sengketa WTO.

Penyebabnya, badan banding atau appellate body belum berfungsi secara maksimal lantaran salah satu anggotanya menolak mengembalikan mekanisme penyelesaian sengketa seperti sedia kala.

“Indonesia perlu menempatkan prioritas untuk menyelesaikan sengketa dalam sistem perdagangan multilateral,” kata Nur

Tag:  #komitmen #dorong #sistem #perdagangan #internasional #adil #inklusif