Hadapi Modus Penyelundupan Baru, Bea Cukai Tata Ulang BLBC dan PSO

- Usai diultimatum Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk berbenah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menata ulang Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) serta Pangkalan Sarana Operasi (PSO).

Ini guna mengoptimalkan fungsi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Penataan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana BLBC serta PMK Nomor 132 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana PSO Bea Cukai.

SHUTTERSTOCK/PANCHENKO VLADIMIR Ilustrasi bea dan cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan, pembenahan unit pelaksana teknis ini dilakukan seiring meningkatnya kompleksitas lalu lintas barang, berkembangnya modus pelanggaran kepabeanan dan cukai, serta tuntutan penguatan sinergi antarpenegak hukum.

“Penataan BLBC dan PSO dilakukan agar dukungan pengawasan semakin terstruktur, efektif, dan mampu menjawab dinamika risiko yang terus berubah,” ujar Budi dalam keterangan resmi pada Senin (22/12/2025).

Ia menegaskan, penataan BLBC dan PSO merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bea Cukai untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal.

Di sektor laboratorium, PMK 121 Tahun 2024 menetapkan peningkatan kelas BLBC Medan dan BLBC Surabaya dari kelas II menjadi kelas I.

Selain itu, Bea Cukai juga menambah Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi pelayanan pengujian dan identifikasi barang di masing-masing wilayah operasi BLBC.

Penataan ini, kata Budi, ditujukan untuk meningkatkan mutu pengujian dan identifikasi barang guna mendukung pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, serta pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Sementara itu, PSO Bea Cukai sebagai unit pelaksana teknis pengawasan laut juga mengalami perubahan signifikan setelah ditetapkannya PMK Nomor 132 Tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup penataan lokasi kantor, wilayah operasi, serta struktur organisasi PSO.

Budi menjelaskan, hasil kajian menunjukkan sejumlah PSO eksisting seperti di Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Priok, Pantoloan, dan Sorong dinilai kurang relevan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

Dari sisi internal, tantangan meliputi lokasi kantor yang kurang strategis, ketidakseimbangan cakupan wilayah operasi, hingga pengelolaan aset pengawasan laut yang belum optimal.

Dari sisi eksternal, terjadi pergeseran kawasan rawan penyelundupan, termasuk wilayah Lhokseumawe yang teridentifikasi rawan masuknya narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dari kawasan Timur Tengah, Myanmar, Thailand, dan Malaysia.

Selain itu, penguatan strategi sinergi pengawasan laut bersama aparat penegak hukum lainnya menuntut penataan PSO yang lebih terintegrasi.

Melalui penambahan dan relokasi PSO serta sub-PSO, Bea Cukai menargetkan peningkatan kecepatan respons di laut, efisiensi biaya operasional, serta kejelasan rantai komando dalam pelaksanaan patroli laut.

Penataan ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya komando ganda dan memastikan pemanfaatan aset pengawasan laut sesuai wilayah operasi dan tingkat risiko.

Budi menambahkan, perubahan pada PSO tidak hanya berdampak pada efektivitas operasional, tetapi juga pada penguatan perlindungan masyarakat.

Sesuai ketentuan Pasal 26 Ketentuan Penutup PMK 121 Tahun 2024 dan PMK 132 Tahun 2024, pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat di lingkungan BLBC dan PSO dilaksanakan paling lambat satu tahun sejak PMK diundangkan, yakni hingga akhir Desember 2025.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Bea Cukai telah melaksanakan pelantikan pejabat BLBC sekaligus peresmian Gedung BLBC Kelas I Jakarta pada 11 Desember 2025. Selanjutnya, peresmian dan pelantikan pejabat unit teknis PSO dilaksanakan pada 19 Desember 2025.

“Transformasi ini menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pengawasan kepabeanan dan cukai, serta memberikan perlindungan yang semakin optimal bagi masyarakat dan negara,” tutup Budi.

Tag:  #hadapi #modus #penyelundupan #baru #cukai #tata #ulang #blbc