Pilihan Pahit Whoosh

Sebagaimana sudah diprediksi banyak pihak, beban utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh pada akhirnya menjadi bola panas yang merugikan siapa pun pihak yang akhirnya harus menanggung.

Banyak pihak sebenarnya telah dari dulu memperkirakan mega proyek itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Proyek yang awalnya dijanjikan murni business to business ini juga akhirnya harus diselematkan APBN.

Meski sudah rampung dan dua tahun beroperasi, masalah lain muncul. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus mencatat kerugian triliunan sehingga jadi beban keuangan BUMN-BUMN Indonesia yang jadi pemegang saham mayoritas.

Kerugian ini terjadi karena KCIC harus menanggung beban utang selama proses pembangunan KCJB. 

Sebagaimana diketahui, jumlah utang yang harus ditanggung KCIC menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Jumlah ini belum menghitung tambahan utang baru karena pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh ditopang pinjaman dari China Development Bank (CDB), ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China.

Pemerintah cari solusi

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, meski tidak dibahas secara spesifik dalam rapat kabinet terbaru, permasalahan Whoosh tetap jadi perhatian Presiden Prabowo.

"(Soal) Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema. Skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," ujar Prasetyo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2025).

Ia menilai, meski ada tanggungan utang ke China, keberadaan Whoosh membantu mobilitas warga dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Bahkan, pemerintah ingin proyek ini berkembang hingga ke Surabaya.

"Dan justru kita ingin sebenarnya kan untuk berkembang ya. Tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung. Mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," tuturnya.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan lembaganya menyiapkan dua opsi untuk menyelesaikan utang proyek KCIC, yakni menambah penyertaan modal (equity) atau menyerahkan infrastruktur kepada pemerintah.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Dony dikutip dari Antara.

Dony menambahkan, proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi cukup besar dengan mempersingkat waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Saat ini, penumpang kereta cepat mencapai sekitar 30.000 orang per hari.

“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” ujarnya.

Purbaya tolak pakai APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan soal alasan keengganan dirinya agar duit APBN ikut dilibatkan dalam penyelesaian utang PT KCIC yang saham mayoritasnya dikuasai BUMN Indonesia.

Ia secara terbuka menyebut bahwa utang kereta cepat harus ditanggung Danantara yang saat ini mengelola semua aset BUMN. Sehingga beban utang KCIC yang harus dibayar ke China, harus diselesaikan sendiri oleh Danantara, bukan dengan uang pajak.

"Kan KCIC di bawah Danantara ya, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri," ucap Purbaya ditemui di Bogor.

Ia usul, daripada menggunakan APBN, pembayaran utang dari pendanaan proyek KCJB dicicil menggunakan dividen BUMN yang dikumpulkan Danantara.

"Punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (utang KCJB) dari situ. Jangan kita lagi," beber Purbaya.

Mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini kemudian menyinggung soal dividen BUMN yang tak lagi masuk sebagai pemasukan kas negara lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," kata Purbaya.

(Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu | Editor: Teuku Muhammad Valdy Arief)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan KOMPAS.com sebelumnya berjudul:

• Polemik Utang Kereta Cepat, Prabowo Sudah Minta Dicari Skema Solusinya
• Soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ini Kata CEO Danantara

Tag:  #pilihan #pahit #whoosh