Menko AHY Akui Proyek Giant Sea Wall Hadapi Keterbatasan Anggaran

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa dihadapkan terbatasnya fiskal (anggaran) pemerintah pusat dan daerah.

Terbatasnya keuangan itu dibahas pada Forum Komunikasi Daerah Mitra Praja Utama yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/602025).

Padahal giant sea wall penting untuk melindungi pesisir kawasan pantai utara Jawa dari dampak perubahan iklim. 

"Kami juga membahas bagaimana proteksi terhadap wilayah utara, pantai utara Jawa dari Banten, Jakarta sampai dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Khususnya Jakarta yang mengalami ancaman dari tingginya air laut dan menurunnya permukaan tanah," ujar AHY dilansir siaran Kompas TV, Selasa.

"Ada beberapa pendekatan yang harus kita integrasikan dan pada ujungnya kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal baik nasional maupun masing-masing daerah," lanjutnya.

Dengan demikian, AHY mendorong pemerintah pusat dan daerah kreatif mencari sumber pendanaan dari pihak swasta dalam negeri dan luar negeri.

Ia pun menyampaikan, proyek giant sea wall tidak seluruhnya dibangun dalam bentuk beton.

Menurut AHY, giant sea wall akan dibangun dengan pendekatan integratif antara tanggul alami dengan tanggul beton.

AHY bilang, prinsip integratif itu berdasarkan berbagai studi dan pengalaman sejumlah negara yang sudah lebih dulu membangun tanggul laut.

"Memang bisa disimpulkan bahwa yang paling feasible, yang paling realistis adalah jika kita menerapkan pendekatan yang integratif, dan tidak harus sama semuanya," kata AHY.

Olah karena itu, untuk lokasi yang masih bisa ditangani secara natural, bisa memanfaatkan solusi berbasis alam.

Yang mana, tanggul laut bisa diganti menanam magrove yanh bisa menjadi tanggul alami.

"Ada lokasi-lokasi yang masih bisa kita tangani dengan menggunakan pendekatan natural tadi ada nature-based solution namanya, solusi berbasis alam menggunakan mangrove, menggunakan yang bukan beton lah," tutur AHY.

"Tapi ada yang memang sudah sangat parah, artinya tidak bisa, kita harus benar-benar membangun dinding tebal dan tinggi (bangun tanggul beton)," lanjutnya.

Sehingga pemerintah akan memastikan dulu wilayah mana saja yang akan dibangun tanggul laut beton dan daerah mana saja yang bisa diantisipasi lewat tanggul alami.

Selain itu, AHY juga memastikan bahwa daerah yang sering terkena banjir rob akan diprioritaskan untuk dibangun tanggul beton.

"Kita benar-benar harus meyakinkan blueprint-nya itu rapi benar.

Kita tidak ingin lambat-lambat karena kita harus segera membangun ini, karena jangka panjang. Ini bukan setahun dua tahun tapi bisa 10 tahun bahkan 20 tahun jika kita memang punya niat untuk melindungi utara Jawa secara keseluruhan," jelas AHY.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintahannya akan memulai megaproyek giant sea wall dalam waktu dekat. 

Pasalnya rencana pembangunan proyek itu sudah disusun sejak 30 tahun lalu tapi belum bisa terealisasi.

"Proyek ini sangat vital, proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 1995. Kalau tidak salah ya 30 tahun yang lalu," ujar Prabowo saat memberikan keynote speech di acara Konferensi Infrastruktur Internasional di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

"Sekarang, tidak ada lagi penundaan. Sudah enggak perlu pagi banyak bicara. Kita kerjakan itu," tegasnya.

Presiden mengungkapkan, giant sea wall akan dibangun sepanjang total 500 kilometer dari Provinsi Banten hingga ke Provinsi Jawa Timur.

Prabowo memperkirakan, anggaran yang diperlukan untuk pembangunan secara keseluruhan mencapai 80 miliar dollar AS atau setara setara Rp 1,29 kuadriliun (asumsi kurs Rp 16.200 per dollar AS).

Menurut Prabowo, pembangunan tanggul laut raksasa dari Banten ke Jawa Timur memerlukan waktu 15 sampai 20 tahun.

Kepala Negara juga meminta Pemerintah Provinsi Jakarta untuk ikut memberikan iuran pada pembangunan giant sea wall.

Menurut Prabowo, untuk membangun tanggul laut di Teluk Jakarta diperlukan biaya sekitar 8 miliar sampai 10 miliar dollar AS atau setara Rp 129,7 triliun sampai Rp 162,1 triliun.

Lebih lanjut Prabowo bilang, khusus untuk tanggul laut di Teluk Jakarta biaya pembangunan akan dibagi dua antara anggaran pemerintah pusat dengan daerah. Presiden memastikan Gubernur Pramono sudah setuju dengan rencana pembangunan giant sea wall untuk Teluk Jakarta.

Sehingga menurut Presiden, jika dalam satu tahun anggaran untuk membangun giant sea wall di Teluk Jakarta sebesar 1 miliar dollar AS, maka akan dibagi dua antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta.

Tag:  #menko #akui #proyek #giant #wall #hadapi #keterbatasan #anggaran