Gapensi Nilai Pemekaran Kementerian PUPR Dorong Kejar Backlog Perumahan Rakyat

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diwacanakan bakal dipisah pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto. Wacana pemekaran itu mendapat respons positif dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).

Sekjen Gapensi La Ode Safiul Akbar mengatakan, pemisahan itu sejalan dengan program pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Lebih penting lagi, menjadi solusi atas backlog perumahan rakyat pada masa mendatang.

Menurut dia, sejak 1978 bidang perumahan telah ditangani oleh kementerian tersendiri. Baru pada masa pemerintahan Jokowi, bidang Perumahan Rakyat dilebur dengan bidang Pekerjaan Umum dalam satu kementerian, yaitu PUPR. Bahkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terdapat Menteri Perumahan Rakyat (menpera).

“Kini saat orientasi pembangunan infrastruktur pemerintahan Prabowo menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan daya saing manusia Indonesia, secara inklusif dan berkelanjutan. Maka, memisahkan keduanya merupakan keniscayaan. Sebab, rumah merupakan sarana utama kualitas hidup manusia,” kata La Ode Safiul Akbar di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut La Ode, kinerja Kementerian PUPR di bawah komando Basuki Hadimuljono layak dijadikan percontohan oleh kementerian lain dalam percepatan realisasi angaran hingga menjadi barang milik negara (BMN).

Dia mengapresiasi cepatnya terserapnya anggaran dalam dua bidang besar pembangunan infrastruktur. Pertama; infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan. Kedua; infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur pada masa Basuki ditujukan untuk meningkatkan Global Competitiveness Index.

La Ode menilai, walaupun belum terjadi lompatan, kerja keras Basuki membuahkan hasil peningkatan posisi Indonesia dari ranking 54 dunia menjadi 51 dunia. “Ini merupakan sebuah prestasi yang layak untuk diapresiasi tinggi dalam persaingan global yang semakin progressive dan penuh tantangan,” kata dia.

Untuk diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah, yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir. Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang diusung bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Strategi Transformasi Bangsa bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi itu.

Merujuk pada program tersebut, La Ode berpendapat prioritas utama bagi Kementerian PU adalah pembangunan infrastruktur kebutuhan mendasar kualitas daya saing manusia. Di dalamnya terkait infrastruktur pangan, pendidikan, kesehatan hingga fasilitas ekonomi kerakyatan. Untuk infrastruktur konektivitas prioritasnya adalah menuntaskan kerja besar yang sudah hampir mencapai tujuan.

Sementara, untuk Kementerian Perumahan Rakyat prioritasnya melampaui tujuan mengejar backlog. Yaitu, kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat sebanyak 12,7 juta rumah. Karena, pembangunan rumah juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang terus tumbuh, bukan hanya bagi keluarga yang belum punya rumah.

“Untuk itu target pemerintahan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah bagi rakyat adalah angka yang sesuai dengan kebutuhan. Semua itu harus diprioritaskan realisasinya,” kata dia.

Tag:  #gapensi #nilai #pemekaran #kementerian #pupr #dorong #kejar #backlog #perumahan #rakyat