Aturan Baru Penagihan Pinjol 2025, Debt Collector Tidak Boleh Sembarangan

Mengingat utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, para peminjam pada layanan pinjaman online (pinjol) mesti memahami konsekuensi yang akan mereka hadapi jika lalai dalam pelunasan. Konsekuensi tersebut bisa bervariasi, mulai dari gangguan penagih utang hingga catatan kredit yang buruk akibat gagal bayar.

Peran Penagih Utang dan Ketentuan OJK

Penagih utang atau debt collector memiliki peran krusial dalam menjaga kedisiplinan pembayaran dalam ekosistem pinjam-meminjam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengakui keberadaan jasa penagih utang ini, namun demikian, mereka juga menetapkan sejumlah ketentuan ketat yang harus dipatuhi. Aturan terkait pinjol, termasuk tata cara penagihan oleh debt collector, telah diuraikan oleh OJK dalam peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBBTI).

Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, menegaskan bahwa setiap penyelenggara pinjol wajib memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabah mereka. Selain itu, ada etika dan batasan yang harus diikuti dalam proses penagihan. Penyelenggara peer-to-peer lending (P2P lending) dilarang keras menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, atau hal-hal negatif lainnya, termasuk yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dalam penagihan.

Bahkan, OJK juga membatasi waktu penagihan bagi para penyelenggara kepada debitur, yaitu maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat. Ini dilakukan untuk melindungi kenyamanan dan privasi debitur. Yang tak kalah penting, penyelenggara bertanggung jawab penuh atas seluruh proses penagihan. Ini berarti bahwa debt collector atau jasa penagih yang terikat kontrak dengan penyelenggara sepenuhnya berada di bawah kendali dan tanggung jawab penyelenggara tersebut.

Peta jalan yang disusun oleh OJK ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbankan (UU PPSK). Pasal 306 UU PPSK secara spesifik mengatur bahwa pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) yang melanggar ketentuan penagihan atau memberikan informasi palsu kepada nasabah dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp 25 miliar dan paling banyak Rp 250 miliar.

Aturan Terbaru Pinjol Mulai 2024

Seiring dengan perkembangan dan dinamika industri pinjol, OJK telah memperbarui sejumlah aturan yang berlaku mulai tahun 2024, antara lain:

1. Penurunan Batasan Bunga dan Biaya Lain

Pemerintah melalui peta jalan Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan Surat Edaran (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 telah menetapkan batasan bunga pinjol. Dalam SE OJK terbaru, bunga P2P lending kini dibatasi antara 0,1% hingga 0,3% per hari. Angka ini merupakan penurunan signifikan dari batasan sebelumnya yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yaitu maksimal 0,4% per hari.

Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara, sebagaimana diatur dalam SE OJK 19/SEOJK.06/2023, mencakup tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil, biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara, serta biaya lainnya, di luar denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak. Khusus untuk pinjaman konsumtif jangka pendek (kurang dari 1 tahun), batasan bunga pinjol adalah 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tertera dalam perjanjian, berlaku selama satu tahun sejak 1 Januari 2024.

2. Batasan Denda Keterlambatan yang Teratur

OJK juga mengatur besaran denda keterlambatan bagi debitur. Untuk sektor produktif, denda ditetapkan sebesar 0,1% per hari pada tahun 2024, dan akan turun menjadi 0,067% per hari pada tahun 2026. Sementara itu, untuk sektor konsumtif, denda keterlambatan mencapai 0,3% per hari mulai tahun 2024, kemudian turun menjadi 0,2% per hari pada tahun 2025, dan akan kembali turun menjadi 0,1% per hari pada tahun 2026.

3. Waktu Penagihan Terbatas

Seperti yang telah disebutkan, aturan penagihan yang tercantum dalam roadmap pengembangan dan penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menetapkan bahwa waktu penagihan maksimal adalah pukul 20.00 waktu setempat. Penyelenggara bertanggung jawab penuh atas segala proses penagihan, termasuk tindakan yang dilakukan oleh debt collector atau pihak ketiga yang dikontrak untuk tujuan penagihan.

4. Pembatasan Jumlah Platform Pinjaman

Debitur kini hanya diperbolehkan meminjam maksimal di tiga platform pinjol berbeda. Aturan ini dirancang untuk mencegah nasabah terperangkap dalam siklus "gali lubang tutup lubang" dan mendorong penyelenggara untuk lebih memperhatikan kemampuan bayar kembali calon peminjam.

5. Fungsi Kontak Darurat yang Jelas

Perlu digarisbawahi bahwa kontak darurat bukan untuk tujuan penagihan utang kepada pemilik kontak tersebut. Kontak darurat hanya boleh digunakan untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi. Sebelum mencantumkan kontak darurat, platform P2P lending wajib melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. Penyelenggara juga harus mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang telah diberikan oleh pemilik data kontak darurat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

6. Pengetatan Aturan Etika Penagihan

Penyelenggara dilarang keras menggunakan ancaman, bentuk intimidasi, atau tindakan negatif lainnya, termasuk yang berkaitan dengan unsur SARA, dalam proses penagihan. OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi atau merendahkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), harkat, martabat, serta harga diri, baik di dunia fisik maupun dunia maya (cyber bullying), tidak hanya kepada debitur tetapi juga kepada kontak darurat, rekan, hingga keluarga debitur.

7. Kewajiban Asuransi bagi Pinjol

Penyelenggara P2P lending kini diwajibkan menyediakan fasilitas mitigasi risiko, termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Pengalihan risiko pendanaan ini dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Regulator mensyaratkan bahwa fintech P2P lending harus bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang telah memiliki izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berbagai aturan baru ini, OJK berupaya menciptakan ekosistem pinjol yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan melindungi kepentingan konsumen secara lebih optimal. Pemahaman mendalam mengenai ketentuan-ketentuan ini sangat penting bagi masyarakat yang berniat menggunakan layanan pinjol.

Kontributor : Rizqi Amalia

Tag:  #aturan #baru #penagihan #pinjol #2025 #debt #collector #tidak #boleh #sembarangan